Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Prioritas APBD 2025

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 14 Oktober 2024
Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Prioritas APBD 2025

Ilustrasi - Seorang guru sedang mengajar di depan kelas. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta memastikan program sekolah swasta gratis bakal menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rancangannya, anggaran untuk sekolah swasta gratis itu menggelontorkan dana mencapai Rp 1,7 triliun berasal dari APBD 2025.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menjelaskan, mekanisme sekolah swasta gratis ini bakal ditawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat karena Dinas Pendidikan (Disdik) mendapat jatah 27 persen dari APBD.

Baca juga:

Sekolah Swasta menengah Ke Bawah Jakarta Mendapat Anggaran Sekolah Gratis

"Sekolah swasta gratis, itu pasti prioritas. Karena banyak yang sekolah swasta, anak-anak tidak mampu, ya akhirnya mereka terputus," kata Ima dalam keterangannya, Senin (14/10).

Politikus PDI Perjuangan ini menilai, dengan fokus terhadap program sekolah swasta gratis sebagai upaya untuk memenyelesaikan masalah pendidikan. Dengan kata lain seluruh anak-anak di Jakarta bakal memiliki latar belakang pendidikan.

"Nah yang perlu kita prioritaskan adalah bagaimana anak-anak putus sekolah itu enggak ada di Jakarta. Dan anak-anak Jakarta bisa mendapatkan fasilitas terbaik dalam hal pendidikan," kata Ima.

Ima juga menyinggung, supaya gaji para guru dapat dialokasikan diluar dari jatah 27 persen APBD. Jika anggaran tersebut difokuskan untuk sekolah swasta gratis, menurutnya hal itu dapat menuntaskan masalah pendidikan di Jakarta.

Baca juga:

Legislator Nilai Program Makan Bergizi Gratis Sudah Seharusnya Berdayakan Potensi Lokal

"Kan Dinas Pendidikan hanya dapat 27 persen dari APBD. Maksudnya bisa enggak gaji guru itu tetap di dinas pendidikan tapi di luar porsi 27 persen," ungkapnya.

"Karena kalau di luar porsi 27 persen, maka putus sekolah, masalah pendidikan yang ada di Jakarta pasti akan tuntas," lanjutnya.

Pemerintah DKI Jakarta tengah menggodok Program Sekolah Swasta Gratis yang rencananya diterapkan pada tahun 2025 mendatang.

DPRD DKI mencatat, ada 2.176 sekolah swasta yang nantinya masuk sekolah gratis. Tetapi 415 sekolah swasta lain tidak masuk dalam program sekolah gratis. (Asp)

#Sekolah Gratis #APBN #APBD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
BNPB telah mengajukan anggaran senilai Rp 1,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Menkeu Geser Anggaran Rapat Buat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir Sumatera
Indonesia
Penerimaan Negara Bakal di Bawah Target, Menkeu Pantau Ketat Pajak
Realisasi terakhir per akhir Oktober 2025, pendapatan negara tercatat sekitar Rp 2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari target proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
Penerimaan Negara Bakal di Bawah Target, Menkeu Pantau Ketat Pajak
Indonesia
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Penurunan APBD tahun ini disebabkan dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memaksa pemkot dan DPRD menyesuaikan anggaran menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Indonesia
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Kementerian Keuangan agar segera mendorong realisasi belanja lebih cepat
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
DPR Sentil Kemenkeu Buntut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 479,7 Triliun
Indonesia
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Stella menambahkan, tren peningkatan dana riset ini mencerminkan semangat kompetisi sehat, yang utamanya di kalangan sivitas akademika.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
Kemendiktisaintek Perjuangkan Insentif Riset Langsung Dari APBN Pada Peneliti
Indonesia
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Dana kedaruratan SAR nasional yang dapat digunakan dalam waktu 1x24 jam setelah terjadi bencana atau kecelakaan besar.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 November 2025
RI Rawan Bencana & Kecelakaan, Basarnas Usul Bentuk Dana Kedaruratan SAR Nasional di Luar APBN Reguler
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Bagikan