Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Prioritas APBD 2025

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 14 Oktober 2024
Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Prioritas APBD 2025

Ilustrasi - Seorang guru sedang mengajar di depan kelas. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta memastikan program sekolah swasta gratis bakal menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rancangannya, anggaran untuk sekolah swasta gratis itu menggelontorkan dana mencapai Rp 1,7 triliun berasal dari APBD 2025.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menjelaskan, mekanisme sekolah swasta gratis ini bakal ditawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat karena Dinas Pendidikan (Disdik) mendapat jatah 27 persen dari APBD.

Baca juga:

Sekolah Swasta menengah Ke Bawah Jakarta Mendapat Anggaran Sekolah Gratis

"Sekolah swasta gratis, itu pasti prioritas. Karena banyak yang sekolah swasta, anak-anak tidak mampu, ya akhirnya mereka terputus," kata Ima dalam keterangannya, Senin (14/10).

Politikus PDI Perjuangan ini menilai, dengan fokus terhadap program sekolah swasta gratis sebagai upaya untuk memenyelesaikan masalah pendidikan. Dengan kata lain seluruh anak-anak di Jakarta bakal memiliki latar belakang pendidikan.

"Nah yang perlu kita prioritaskan adalah bagaimana anak-anak putus sekolah itu enggak ada di Jakarta. Dan anak-anak Jakarta bisa mendapatkan fasilitas terbaik dalam hal pendidikan," kata Ima.

Ima juga menyinggung, supaya gaji para guru dapat dialokasikan diluar dari jatah 27 persen APBD. Jika anggaran tersebut difokuskan untuk sekolah swasta gratis, menurutnya hal itu dapat menuntaskan masalah pendidikan di Jakarta.

Baca juga:

Legislator Nilai Program Makan Bergizi Gratis Sudah Seharusnya Berdayakan Potensi Lokal

"Kan Dinas Pendidikan hanya dapat 27 persen dari APBD. Maksudnya bisa enggak gaji guru itu tetap di dinas pendidikan tapi di luar porsi 27 persen," ungkapnya.

"Karena kalau di luar porsi 27 persen, maka putus sekolah, masalah pendidikan yang ada di Jakarta pasti akan tuntas," lanjutnya.

Pemerintah DKI Jakarta tengah menggodok Program Sekolah Swasta Gratis yang rencananya diterapkan pada tahun 2025 mendatang.

DPRD DKI mencatat, ada 2.176 sekolah swasta yang nantinya masuk sekolah gratis. Tetapi 415 sekolah swasta lain tidak masuk dalam program sekolah gratis. (Asp)

#Sekolah Gratis #APBN #APBD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Realisasi anggaran MBG Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik Rp13 triliun dari April. Pemerintah siapkan penghematan sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
 Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Indonesia
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Pemerintah memangkas pagu program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2026 dari semula senilai Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Anggaran MBG Sudah Habiskan Rp 88,15 Triliun
Indonesia
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp 1.059,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Dalam 5 Bulan Defisit APBN Capai Rp 180,4 Triliun
Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Indonesia
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Terbaru, KPK memeriksa enam saksi untuk mendalami pengelolaan dana hingga pelaksanaan kegiatan Pokmas.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
KPK Dalami Peran Anggota DPR Anwar Sadad dalam Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim
Indonesia
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan tidak mencerminkan fundamental ekonomi dan APBN tetap aman.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Indonesia
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR menilai langkah Prabowo menyampaikan langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 menunjukkan APBN akan jadi instrumen utama kebijakan pemerintah.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo Dinilai Serius Jadikan APBN Instrumen Utama Kebijakan Ekonomi
Bagikan