Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Prioritas APBD 2025

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 14 Oktober 2024
Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Prioritas APBD 2025

Ilustrasi - Seorang guru sedang mengajar di depan kelas. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta memastikan program sekolah swasta gratis bakal menjadi prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam rancangannya, anggaran untuk sekolah swasta gratis itu menggelontorkan dana mencapai Rp 1,7 triliun berasal dari APBD 2025.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menjelaskan, mekanisme sekolah swasta gratis ini bakal ditawarkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat karena Dinas Pendidikan (Disdik) mendapat jatah 27 persen dari APBD.

Baca juga:

Sekolah Swasta menengah Ke Bawah Jakarta Mendapat Anggaran Sekolah Gratis

"Sekolah swasta gratis, itu pasti prioritas. Karena banyak yang sekolah swasta, anak-anak tidak mampu, ya akhirnya mereka terputus," kata Ima dalam keterangannya, Senin (14/10).

Politikus PDI Perjuangan ini menilai, dengan fokus terhadap program sekolah swasta gratis sebagai upaya untuk memenyelesaikan masalah pendidikan. Dengan kata lain seluruh anak-anak di Jakarta bakal memiliki latar belakang pendidikan.

"Nah yang perlu kita prioritaskan adalah bagaimana anak-anak putus sekolah itu enggak ada di Jakarta. Dan anak-anak Jakarta bisa mendapatkan fasilitas terbaik dalam hal pendidikan," kata Ima.

Ima juga menyinggung, supaya gaji para guru dapat dialokasikan diluar dari jatah 27 persen APBD. Jika anggaran tersebut difokuskan untuk sekolah swasta gratis, menurutnya hal itu dapat menuntaskan masalah pendidikan di Jakarta.

Baca juga:

Legislator Nilai Program Makan Bergizi Gratis Sudah Seharusnya Berdayakan Potensi Lokal

"Kan Dinas Pendidikan hanya dapat 27 persen dari APBD. Maksudnya bisa enggak gaji guru itu tetap di dinas pendidikan tapi di luar porsi 27 persen," ungkapnya.

"Karena kalau di luar porsi 27 persen, maka putus sekolah, masalah pendidikan yang ada di Jakarta pasti akan tuntas," lanjutnya.

Pemerintah DKI Jakarta tengah menggodok Program Sekolah Swasta Gratis yang rencananya diterapkan pada tahun 2025 mendatang.

DPRD DKI mencatat, ada 2.176 sekolah swasta yang nantinya masuk sekolah gratis. Tetapi 415 sekolah swasta lain tidak masuk dalam program sekolah gratis. (Asp)

#Sekolah Gratis #APBN #APBD
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Pemerintah akan membuka program kuliah gratis di Universitas Republik Indonesia (URI). Mahasiswa S1 mendapat beasiswa penuh dengan seluruh biaya ditanggung APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Indonesia
Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Program Makan Bergizi Gratis di SKhN 1 Tangerang dibiayai CSR swasta tanpa APBN. PPATK menilai model ini bisa jadi acuan nasional untuk pendidikan inklusif.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
 Tidak Gerus APBN, CSR Swasta Danai MBG SKhN 1 Kab Tangerang Diusung Jadi Acuan Nasional
Indonesia
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah memenuhi amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen setelah realisasi APBN 2025 baru mencapai 19,1 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Juli 2026
Anggaran Pendidikan Tak Capai 20 Persen, DPR Tegas: Ini Perintah Konstitusi, Bukan Sekadar Target
Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Indonesia
UKT Gagalkan Mimpi 60 Ribu Calon Mahasiswa PTN, Janji Pendidikan Gratis Prabowo Dipertanyakan
Uang Kuliah Tunggal (UKT) telah memutus mimpi sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang lulus jalur prestasi namun batal daftar ulang karena tidak sanggup membayar.
Wisnu Cipto - Minggu, 28 Juni 2026
UKT Gagalkan Mimpi 60 Ribu Calon Mahasiswa PTN, Janji Pendidikan Gratis Prabowo Dipertanyakan
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Bagikan