Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Rasio utang pemerintah pada 2023 tercatat turun menjadi 38,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari sebelumnya 39,7 persen pada 2022. Sementara realisasi pembiayaan anggaran pada 2023 mencapai Rp359,5 triliun, turun 39,2 persen dibandingkan 2022.
Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Ramayandi mengatakan, dengan kondisi itu, rasio posisi utang Indonesia diklaim masih dalam kondisi yang relatif aman.
“Rasio utang sebetulnya tidak ada batasan yang baku. Rasio utang itu soal manajemennya,” kata Arief kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Bank Dunia mengeluarkan standar rasio utang sebesar 60 persen. Kendati begitu, rasio utang Jepang bertahan di atas 200 persen terhadap PDB selama beberapa tahun terakhir.
Baca juga:
Prabowo Tekankan Urgensi Program Makan Siang dan Susu Gratis
Saat ini, Amerika Serikat juga masih mencatatkan rasio utang di atas 100 persen setelah pandemi. Namun, kedua negara mampu menunjukkan pengelolaan utang yang baik.
"Jadi, tergantung ambil utang untuk apa, keluarkan untuk apa, dan apakah pengeluaran yang dilakukan bisa mendapatkan imbal hasil pemasukan untuk membayar utang di masa mendatang," ujarnya.
Arief menilai program makan siang gratis yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih masuk akal untuk dilakukan.
Dia mengamini, akan ada beban anggaran yang muncul imbas dari implementasi program tersebut. Namun, kemampuan fiskal negara masih relatif kuat. Rasio penerimaan pajak yang berada pada level 10,2 persen pada 2023 juga masih mungkin untuk didongkrak ke depan.
Baca juga:
Gerindra Berharap Warteg Kecipratan Program Makan Siang Gratis
"Potensi Indonesia untuk meningkatkan penerimaan negara itu masih besar, sehingga program seperti ini kalau dikelola efektif dan efisien, itu merupakan program yang bisa terbiayai," katanya.
Ia mengatakan, defisit fiskal Indonesia masih di bawah target yang ditetapkan. Sehingga, meyakini perekonomian Indonesia akan tetap baik-baik saja meski ada beban pengeluaran baru.
"Kalau kenaikan pengeluaran masih ada dalam rentang selisih penerimaan dan pengeluaran, kelihatannya (fiskal) akan baik-baik saja," katanya.
