Program Makan Bergizi Gratis Jangan Hanya Sasar Anak di Sekolah, Anak di Luar Sekolah Tidak Menikmati

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Januari 2025
Program Makan Bergizi Gratis Jangan Hanya Sasar Anak di Sekolah, Anak di Luar Sekolah Tidak Menikmati

Pemkot Solo uji coba makan bergizi gratis di SDN Jsbres, Solo, Jumat (10/1). (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sejak hari pertama penerapan makan bergizi gratis di Indonesia, ribuan anak sekolah telah menerima manfaatnya. Program ini secara resmi diluncurkan pada pekan lalu Senin (6/1) di 190 titik wilayah Indonesia.

Pada tahap awal Program MBG akan menyasar sekitar 3 juta penerima manfaat dalam tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya.

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.

Program MBG perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga bisa menghilangkan kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural yang sudah menjadi budaya masyarakat.

Baca juga:

Dapat Makan Bergizi Gratis, Anak Sekolah Tetap Diberi Kesempatan ke Kantin di Jam Istirahat Kedua

"Kita sudah 70 tahun lebih merdeka dan silih berganti pemerintahan. Nah, program MBG dalam jangka panjang dapat menekan kemiskinan tersebut," kata Wakil Ketua umum DNIKS, Muhammad Lukman Edy kepada wartawan, Selasa (14/1).

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki pemikiran yang jauh ke depan hingga 2045 demi mengurangi kemiskinan lewat pendidikan.

"Animo masyarakat dan anak-anak terhadap program MBG ini juga antusias," ujarnya.

Ia mengapresiasi kinerja Mensos Syaifulah Yusuf atau Gus Ipul yang cepat melakukan sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) demi mendukung program MBG.

"Pengurangan angka kemiskinan ini sejalan dengan program Kemensos, karena itu DNIKS siap berkoordinasi dan berkolaborasi," tuturnya.

Program MBG ini, kata ia, diharapkan bisa berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya regulasi tersendiri untuk mengaturnya.

"Pilot projectnya memang kebanyakan anak-anak sekolah, tapi DNIKS berharap diperluaskan hingga ibu hamil dan menyusui," paparnya.

Mantan Menteri PDT itu menambahkan bahwa program MBG ini adalah program investasi yang bagus untuk mewujudkan generasi emas Indonesia seperti termaktub dalam visi 'Indonesia Emas 2045'.

Selain itu, kata dia, Program MBG juga akan berdampak pada pembentukan ekosistem sekolah yang baik seperti kesehatan anak didik.

"Kita harus berkolaborasi, mengajak banyak pihak untuk menyukseskan program MBG ini. Namun pemerintah harus terbuka demi perbaikan program," jelasnya.

Lukman berharap program MBG ini tidak hanya menyasar anak-anak di sekolah saja sebagai penerima manfaat, tetapi juga anak-anak di luar sekolah, karena kemiskinan mereka tidak bisa sekolah.

"Jadi ini harus menjadi program yang terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait," katanya.(Pon)

#Makan Bergizi Gratis
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Komisi IX DPR mendesak SPPG ditutup permanen usai terjadinya keracunan MBG di Cirebon.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Indonesia
DEN Sebut Siswa Semangat Belajar setelah Santap MBG
DEN menemukan siswa penerima MBG cenderung lebih jarang absen jika dibandingkan dengan siswa yang tidak menerima program tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 21 Oktober 2026
DEN Sebut Siswa Semangat Belajar setelah Santap MBG
Indonesia
2 Tahun Prabowo-Gibran, Indeks Data Nasional Soroti Dampak Nyata Program Prioritas Pemerintah
IDN menilai pemerintahan Prabowo-Gibran berada di jalur yang benar setelah dua tahun, tetapi menekankan perlunya evaluasi dampak MBG, Sekolah Rakyat, dan KDMP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
2 Tahun Prabowo-Gibran, Indeks Data Nasional Soroti Dampak Nyata Program Prioritas Pemerintah
Indonesia
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Pemerintah menyiapkan empat langkah pembenahan MBG, mulai dari pemerataan wilayah 3T, penertiban SPPG, peningkatan mutu makanan, hingga validasi data penerima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan 4 Langkah Benahi MBG, dari Pemerataan hingga Pengawasan Dapur
Indonesia
BGN Tetapkan Syarat Ketat untuk MBG Prasmanan, tak Semua Sekolah Langsung Bisa
Kesiapan dapur, sekolah, tenaga pendamping, hingga peralatan menjadi pertimbangan sebelum mekanisme penyajian tersebut diterapkan kepada siswa.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
BGN Tetapkan Syarat Ketat untuk MBG Prasmanan, tak Semua Sekolah Langsung Bisa
Indonesia
BGN Mulai Uji Sistem Prasmanan MBG, Porsi Gizi Siswa Tetap Jadi Patokan
Penerapan sistem prasmanan tidak bisa dilakukan secara serentak karena membutuhkan kesiapan dapur penyedia makanan dan pihak sekolah.
Dwi Astarini - Senin, 19 Oktober 2026
BGN Mulai Uji Sistem Prasmanan MBG, Porsi Gizi Siswa Tetap Jadi Patokan
Indonesia
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Ledakan itu bukan merupakan SPPG, baik yang sedang beroperasi maupun yang digunakan sebagai gudang SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Indonesia
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatra, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Indonesia
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Pendataan serupa juga diberlakukan bagi kelompok penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Indonesia
BGN Tutup Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, ini Alasannya
BGN menutup dua SPPG di Jawa Tengah, Hal itu tertuang dalam SK Kepala BGN Nomor 63530 Tahun 2026.
Soffi Amira - Rabu, 14 Oktober 2026
BGN Tutup Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, ini Alasannya
Bagikan