JPPI Dorong Bentuk Investigasi Independen Kematian Siswi SMKN 1 Cihampelas Usai Santap MBG
Program Makan Bergizi Gratis. (MerahPutih.com/Didik Setiawan)
MerahPutih.com - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) turut berbela sungkawa atas kematian siswi SMK Negeri 1 Cihampelas pada (30/9) kemarin.
JPPI menilai kasus kematian siswi di Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pasca gelombang keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini tidak boleh dianggap remeh, apalagi ditutup-tutupi. Meskipun Dinas Kesehatan Bandung Barat menyatakan kematian tersebut bukan akibat MBG.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menegaskan bahwa investigasi menyeluruh, transparan, dan independen wajib dilakukan. Hal ini penting agar publik tidak terjebak pada narasi pengaburan fakta.
Baca juga:
Menurut, ada 3 alasan mengapa kasus ini diduga kuat terkait dengan MBG. Pertama siswi yang meninggal merupakan bagian dari sekolah yang sebelumnya juga mengalami kasus keracunan massal akibat MBG pada 24 September 2025. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya kaitan, meskipun gejala muncul beberapa hari kemudian.
"Gejala klinis yang serupa dengan kasus keracunan MBG. Korban dilaporkan mengalami muntah, kejang, hingga mulut berbusa, ini adalah gejala khas yang sama seperti ratusan siswa lain yang menjadi korban keracunan MBG di Bandung Barat.
"Kasus ini harus diinvestigasi secara transparan dan melibatkan publik. Hingga kini kabar simpang-siur beredar di masyarakat terkait kasus ini. Jika tidak ada tim independent yang melakukan investigasi, dihawatirkan berpotensi melahirkan spekulasi liar sekaligus melemahkan kepercayaan publik terhadap program MBG," ujar Ubaid.
Baca juga:
Korban Keracunan MBG di Agam Makin Bertambah, Guru dan Orang Tua Siswa Juga Terkena
Oleh sebab itu, Badan Gizi Nasional (BGN) harus membentuk tim investigasi independen melibatkan ahli forensik, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil, serta hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik.
Lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto diminta tidak lagi meremehkan kasus MBG sebagai sekadar persentase kecil, karena ini menyangkut nyawa anak bahkan kini sudah ada dugaan korban jiwa.
Jika terbukti ada kaitan MBG dengan kematian maupun keracunan massal, maka Presiden Prabowo dan BGN wajib bertanggung jawab dan tutup semua SPPG sekarang juga, tanpa terkecuali.
"Kematian seorang siswa di tengah tragedi keracunan MBG adalah alarm keras bagi bangsa ini. Jangan buru-buru menyatakan ‘bukan karena MBG’ sebelum ada bukti ilmiah yang transparan. Publik berhak tahu kebenarannya, Presiden dan BGN wajib bertanggung jawab penuh," pungkas Ubaid. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal Klarifikasi Pernyataannya soal Program MBG Tak Perlu Ahli Gizi
Kampanyekan Pentingnya MBG, Kepala BGN: Gizi Bukan Bantuan, tetapi Hak
Soal Keracunan MBG, Prabowo Mengaku Sering Salah Makan dan Kadang Kurang Cuci Tangan
[HOAKS atau FAKTA]: Menteri Bahlil Rekrut Ahli Gizi India untuk Program MBG
Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG di Batam
Mengharukan! ini Momen Kapal SPPG Antar MBG untuk 951 Anak di Pulau Terpencil
BGN Janji Cairkan Gaji Tenaga Dapur Makan Bergizi Gratis Pekan Ini, Terlambat 6 Hari Bukan 2 Bulan
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
BGN Akui hanya Bisa Serap Rp 29 T dari Dana Cadangan Rp 100 T yang Disiapkan Presiden
Dapur Makan Gizi Gratis Dibatasi, Hanya Maksimal Buat 2.500 Porsi