Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 05 November 2024
Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Anggota DPR RI, Musa Rajekshah dalam Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen. (foto: dokumen tim Ijeck)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI, Musa Rajekshah menyarankan agar program 3 juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto kiranya dibangun di daerah padat penduduk kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan.

Sebab, kata dia, kawasan tersebut didominasi masyarakat miskin dan tak mampu dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Hal ini dikatakan Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen, Senin (4/11).

Ijeck mengungkapkan perlunya pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di kawasan Pelabuhan Belawan.

"Di Sumut daerah Pelabuhan Belawan, banyak rumah masyarakat yang sangat tidak layak huni. Bahkan pasang surut itu terjadi dan rumah mereka kalau pasang tergenang air, saat surut hamparan sampah di bawahnya. Sementara rumah di sana mereka tidak punya lahan, akhirnya memakai lahan Pelindo yang tidak layak huni," ucapnya.

Baca juga:

Diberi Tugas Prabowo Bikin 3 Juta Rumah Per Bulan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Minta Bantuan BUMN

Katanya, kehidupan masyakarat di kawasan Pelabuhan Belawan diyakininya juga terjadi di kota besar lainnya. Hal ini tentunya perlu pemikiran pemerintah mulai tingkat daerah untuk penyediaan lahan dan kementerian pada bidang pembangunan Rusunawa tersebut.

"Kementerian Perumahan melihat juga daerah perkotaan kita di seluruh Indonesia, saya yakin hampir sama. Banyak rumah-rumah masyakarat kita yang dibantaran sungai di perkotaan. Ini juga perlu pemikiran, bagaimana nanti pemerintah provinsi atau kabupaten/kota bersinergi dengan kementerian untuk pengadaan lahan untuk membangun Rusunawa untuk memindahkan," jelasnya.

Baca juga:

Kementerian ART/BPN Mulai Cari Tanah Buat Bangun 3 Juta Rumah Target Presiden Prabowo

Ia pun mendorong agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersinergi dengan Kementerian Sosial mendata warga yang layak menempati Rusunawa tersebut. Hal lain juga, Rusunawa juga tak hanya dibangun untuk fasilitas pemerintahan dan juga sekolah.

"Saya yakin nanti akan lebih baik dan masyarakat di kota masih ada juga yang tinggal di kolong jembatan karena dia miskin tidak punya rumah. Ini juga masukan dari kami, supaya nati rusun itu tidak hanya untuk fasilitas pemerintah atau sekolah-sekolah, tapi juga untuk masyakarat miskin," kata Ketua DPD Golkar Sumut itu.

Program 3 juta rumah ini, Ijeck pun sangat mengapresiasinya dan ia mendorong kolaborasi antar kementerian terkait agar segeranya terwujud dan tepatnya sasaran yang rumah warga rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, rumah dari masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah.

"Target 3 juta rumah yang dicanangkan saya setuju dan mendukung, karena apa pun itu kita harus punya cita-cita dan target besar tentu harus diikuti dengan kemampuan di dalam kementerian sendiri," pungkasnya.

Baca juga:

Generasi Milenial dan Gen Z Bakal Dimudahkan Dengan Program 3 Juta Rumah

Sebelumnya dalam raker tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, bila pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan 3 juta unit rumah dalam satu tahun.

Program ini, Maruarar menyebutkan, ada 6 pihak yang mengajukan diri membantu mewujudkan program ini. Tahap awal, sudah berjalan dengan pembangunan 250 unit rumah di kawasan Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Asp)

#DPR RI #Maruarar Sirait
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Bagikan