Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 05 November 2024
Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Anggota DPR RI, Musa Rajekshah dalam Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen. (foto: dokumen tim Ijeck)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI, Musa Rajekshah menyarankan agar program 3 juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto kiranya dibangun di daerah padat penduduk kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan.

Sebab, kata dia, kawasan tersebut didominasi masyarakat miskin dan tak mampu dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Hal ini dikatakan Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen, Senin (4/11).

Ijeck mengungkapkan perlunya pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di kawasan Pelabuhan Belawan.

"Di Sumut daerah Pelabuhan Belawan, banyak rumah masyarakat yang sangat tidak layak huni. Bahkan pasang surut itu terjadi dan rumah mereka kalau pasang tergenang air, saat surut hamparan sampah di bawahnya. Sementara rumah di sana mereka tidak punya lahan, akhirnya memakai lahan Pelindo yang tidak layak huni," ucapnya.

Baca juga:

Diberi Tugas Prabowo Bikin 3 Juta Rumah Per Bulan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Minta Bantuan BUMN

Katanya, kehidupan masyakarat di kawasan Pelabuhan Belawan diyakininya juga terjadi di kota besar lainnya. Hal ini tentunya perlu pemikiran pemerintah mulai tingkat daerah untuk penyediaan lahan dan kementerian pada bidang pembangunan Rusunawa tersebut.

"Kementerian Perumahan melihat juga daerah perkotaan kita di seluruh Indonesia, saya yakin hampir sama. Banyak rumah-rumah masyakarat kita yang dibantaran sungai di perkotaan. Ini juga perlu pemikiran, bagaimana nanti pemerintah provinsi atau kabupaten/kota bersinergi dengan kementerian untuk pengadaan lahan untuk membangun Rusunawa untuk memindahkan," jelasnya.

Baca juga:

Kementerian ART/BPN Mulai Cari Tanah Buat Bangun 3 Juta Rumah Target Presiden Prabowo

Ia pun mendorong agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersinergi dengan Kementerian Sosial mendata warga yang layak menempati Rusunawa tersebut. Hal lain juga, Rusunawa juga tak hanya dibangun untuk fasilitas pemerintahan dan juga sekolah.

"Saya yakin nanti akan lebih baik dan masyarakat di kota masih ada juga yang tinggal di kolong jembatan karena dia miskin tidak punya rumah. Ini juga masukan dari kami, supaya nati rusun itu tidak hanya untuk fasilitas pemerintah atau sekolah-sekolah, tapi juga untuk masyakarat miskin," kata Ketua DPD Golkar Sumut itu.

Program 3 juta rumah ini, Ijeck pun sangat mengapresiasinya dan ia mendorong kolaborasi antar kementerian terkait agar segeranya terwujud dan tepatnya sasaran yang rumah warga rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, rumah dari masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah.

"Target 3 juta rumah yang dicanangkan saya setuju dan mendukung, karena apa pun itu kita harus punya cita-cita dan target besar tentu harus diikuti dengan kemampuan di dalam kementerian sendiri," pungkasnya.

Baca juga:

Generasi Milenial dan Gen Z Bakal Dimudahkan Dengan Program 3 Juta Rumah

Sebelumnya dalam raker tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, bila pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan 3 juta unit rumah dalam satu tahun.

Program ini, Maruarar menyebutkan, ada 6 pihak yang mengajukan diri membantu mewujudkan program ini. Tahap awal, sudah berjalan dengan pembangunan 250 unit rumah di kawasan Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Asp)

#DPR RI #Maruarar Sirait
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Bagikan