Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 05 November 2024
Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Anggota DPR RI, Musa Rajekshah dalam Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen. (foto: dokumen tim Ijeck)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI, Musa Rajekshah menyarankan agar program 3 juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto kiranya dibangun di daerah padat penduduk kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan.

Sebab, kata dia, kawasan tersebut didominasi masyarakat miskin dan tak mampu dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Hal ini dikatakan Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen, Senin (4/11).

Ijeck mengungkapkan perlunya pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di kawasan Pelabuhan Belawan.

"Di Sumut daerah Pelabuhan Belawan, banyak rumah masyarakat yang sangat tidak layak huni. Bahkan pasang surut itu terjadi dan rumah mereka kalau pasang tergenang air, saat surut hamparan sampah di bawahnya. Sementara rumah di sana mereka tidak punya lahan, akhirnya memakai lahan Pelindo yang tidak layak huni," ucapnya.

Baca juga:

Diberi Tugas Prabowo Bikin 3 Juta Rumah Per Bulan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Minta Bantuan BUMN

Katanya, kehidupan masyakarat di kawasan Pelabuhan Belawan diyakininya juga terjadi di kota besar lainnya. Hal ini tentunya perlu pemikiran pemerintah mulai tingkat daerah untuk penyediaan lahan dan kementerian pada bidang pembangunan Rusunawa tersebut.

"Kementerian Perumahan melihat juga daerah perkotaan kita di seluruh Indonesia, saya yakin hampir sama. Banyak rumah-rumah masyakarat kita yang dibantaran sungai di perkotaan. Ini juga perlu pemikiran, bagaimana nanti pemerintah provinsi atau kabupaten/kota bersinergi dengan kementerian untuk pengadaan lahan untuk membangun Rusunawa untuk memindahkan," jelasnya.

Baca juga:

Kementerian ART/BPN Mulai Cari Tanah Buat Bangun 3 Juta Rumah Target Presiden Prabowo

Ia pun mendorong agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersinergi dengan Kementerian Sosial mendata warga yang layak menempati Rusunawa tersebut. Hal lain juga, Rusunawa juga tak hanya dibangun untuk fasilitas pemerintahan dan juga sekolah.

"Saya yakin nanti akan lebih baik dan masyarakat di kota masih ada juga yang tinggal di kolong jembatan karena dia miskin tidak punya rumah. Ini juga masukan dari kami, supaya nati rusun itu tidak hanya untuk fasilitas pemerintah atau sekolah-sekolah, tapi juga untuk masyakarat miskin," kata Ketua DPD Golkar Sumut itu.

Program 3 juta rumah ini, Ijeck pun sangat mengapresiasinya dan ia mendorong kolaborasi antar kementerian terkait agar segeranya terwujud dan tepatnya sasaran yang rumah warga rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, rumah dari masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah.

"Target 3 juta rumah yang dicanangkan saya setuju dan mendukung, karena apa pun itu kita harus punya cita-cita dan target besar tentu harus diikuti dengan kemampuan di dalam kementerian sendiri," pungkasnya.

Baca juga:

Generasi Milenial dan Gen Z Bakal Dimudahkan Dengan Program 3 Juta Rumah

Sebelumnya dalam raker tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, bila pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan 3 juta unit rumah dalam satu tahun.

Program ini, Maruarar menyebutkan, ada 6 pihak yang mengajukan diri membantu mewujudkan program ini. Tahap awal, sudah berjalan dengan pembangunan 250 unit rumah di kawasan Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Asp)

#DPR RI #Maruarar Sirait
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
DPR tidak dalam posisi mencampuri kewenangan eksekutif terkait dengan susunan kabinet.
Dwi Astarini - 37 menit lalu
DPR Serahkan Pergantian Wamenkeu Thomas Djiwandono kepada Presiden
Indonesia
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
DPR RI resmi mengesahkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Adies Kadir dalam Rapat Paripurna, Selasa (27/1).
Ananda Dimas Prasetya - 2 jam, 2 menit lalu
Gantikan Adies Kadir, Sari Yuliati Ditetapkan Jadi Wakil Ketua DPR RI
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
DPR RI menyetujui Adies Kadir sebagai hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi menggantikan Arief Hidayat yang pensiun Februari 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Januari 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Kepercayaan publik tidak dibangun dari pidato atau laporan, tetapi dari tindakan nyata
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
Indonesia
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Rokhmat mendesak pemerintah agar lahan milik PTPN dan Perhutani di Pulau Jawa segera dikembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air yang padat vegetasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
Indonesia
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Peningkatan kesejahteraan bukan sekadar soal angka di atas kertas
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
Indonesia
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Meski semangat awal aturan ketenagakerjaan adalah melindungi tenaga kerja lokal, Charles menekankan pentingnya memberikan hak bagi WNA yang merupakan bagian dari keluarga Indonesia
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Pemerintah tidak boleh menyamakan birokrasi negara dengan korporasi dalam hal pengupahan, namun tetap harus menemukan formulasi upah yang memanusiakan guru
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Indonesia
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Jangan ada nanti penyidik yang di daerah-daerah tidak mendengar arahan Wassidik, tapi mau menetapkan tersangka tidak berani
Angga Yudha Pratama - Senin, 26 Januari 2026
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
Indonesia
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Anggota DPR PKB Mafirion menyoroti rendahnya gaji guru honorer yang dinilai tak manusiawi dan melanggar HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Januari 2026
Legislator PKB: Gaji Guru Honorer Tak Manusiawi, Negara Lakukan Pelanggaran HAM
Bagikan