Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 05 November 2024
Program 3 Juta Unit Rumah, Ijeck Dorong Sentuh Kawasan Pelabuhan Belawan

Anggota DPR RI, Musa Rajekshah dalam Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen. (foto: dokumen tim Ijeck)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR RI, Musa Rajekshah menyarankan agar program 3 juta unit rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto kiranya dibangun di daerah padat penduduk kawasan Pelabuhan Belawan, Kota Medan.

Sebab, kata dia, kawasan tersebut didominasi masyarakat miskin dan tak mampu dengan kondisi rumah tidak layak huni.

Hal ini dikatakan Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait bersama seluruh jajarannya di Gedung Parlemen, Senin (4/11).

Ijeck mengungkapkan perlunya pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di kawasan Pelabuhan Belawan.

"Di Sumut daerah Pelabuhan Belawan, banyak rumah masyarakat yang sangat tidak layak huni. Bahkan pasang surut itu terjadi dan rumah mereka kalau pasang tergenang air, saat surut hamparan sampah di bawahnya. Sementara rumah di sana mereka tidak punya lahan, akhirnya memakai lahan Pelindo yang tidak layak huni," ucapnya.

Baca juga:

Diberi Tugas Prabowo Bikin 3 Juta Rumah Per Bulan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Minta Bantuan BUMN

Katanya, kehidupan masyakarat di kawasan Pelabuhan Belawan diyakininya juga terjadi di kota besar lainnya. Hal ini tentunya perlu pemikiran pemerintah mulai tingkat daerah untuk penyediaan lahan dan kementerian pada bidang pembangunan Rusunawa tersebut.

"Kementerian Perumahan melihat juga daerah perkotaan kita di seluruh Indonesia, saya yakin hampir sama. Banyak rumah-rumah masyakarat kita yang dibantaran sungai di perkotaan. Ini juga perlu pemikiran, bagaimana nanti pemerintah provinsi atau kabupaten/kota bersinergi dengan kementerian untuk pengadaan lahan untuk membangun Rusunawa untuk memindahkan," jelasnya.

Baca juga:

Kementerian ART/BPN Mulai Cari Tanah Buat Bangun 3 Juta Rumah Target Presiden Prabowo

Ia pun mendorong agar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersinergi dengan Kementerian Sosial mendata warga yang layak menempati Rusunawa tersebut. Hal lain juga, Rusunawa juga tak hanya dibangun untuk fasilitas pemerintahan dan juga sekolah.

"Saya yakin nanti akan lebih baik dan masyarakat di kota masih ada juga yang tinggal di kolong jembatan karena dia miskin tidak punya rumah. Ini juga masukan dari kami, supaya nati rusun itu tidak hanya untuk fasilitas pemerintah atau sekolah-sekolah, tapi juga untuk masyakarat miskin," kata Ketua DPD Golkar Sumut itu.

Program 3 juta rumah ini, Ijeck pun sangat mengapresiasinya dan ia mendorong kolaborasi antar kementerian terkait agar segeranya terwujud dan tepatnya sasaran yang rumah warga rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, rumah dari masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah.

"Target 3 juta rumah yang dicanangkan saya setuju dan mendukung, karena apa pun itu kita harus punya cita-cita dan target besar tentu harus diikuti dengan kemampuan di dalam kementerian sendiri," pungkasnya.

Baca juga:

Generasi Milenial dan Gen Z Bakal Dimudahkan Dengan Program 3 Juta Rumah

Sebelumnya dalam raker tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, bila pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan 3 juta unit rumah dalam satu tahun.

Program ini, Maruarar menyebutkan, ada 6 pihak yang mengajukan diri membantu mewujudkan program ini. Tahap awal, sudah berjalan dengan pembangunan 250 unit rumah di kawasan Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. (Asp)

#DPR RI #Maruarar Sirait
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan