Profil Raja Juli Antoni, Politikus yang ‘Berani’ Sebut Kaesang bakal Diganti dari Posisi Ketum PSI

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 02 Juni 2025
Profil Raja Juli Antoni, Politikus yang ‘Berani’ Sebut Kaesang bakal Diganti dari Posisi Ketum PSI

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.(foto: dok Kemenhut)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SOSOK Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Raja Juli ‘berani’ menyebut posisi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep akan diganti.

Pria yang juga menjabat menteri kehutanan itu menyebut partainya berpeluang memilih ketua umum baru tahun ini, menggeser putra bungsu Presiden Ketujuh RI Joko Widodo. Kaesang telah menjabat Ketua Umum PSI sejak September 2023.

Raja Juli lahir di Riau pada 13 Juli 1977. Ia lahir dari keluarga yang memiliki pengaruh besar di Riau. Ayahnya, Raja Ramli Ibrahim ialah tokoh masyarakat Lubuk Jambi yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Riau.

Didikan agama yang kuat tecermin dari almamaternya. Ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat. Setelah lulus dari pesantren, Raja Juli menempuh studi sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta) dan lulus pada 2001 dengan fokus pada ilmu Alquran dan tafsir.

Setelah menyelesaikan gelar sarjana, Raja Juli mendapatkan beasiswa Chevening Award dan melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, pada 2004. Ia kemudian meraih gelar doktor dari Universitas Queensland, Australia, dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) pada 2010.

Baca juga:

PSI Jakarta Temukan Kerusakan di Sejumlah Proyek Sekolah, Perintahkan Kontraktor Perbaiki Ulang



Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Raja Juli ialah Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), sebuah lembaga pemikir di Indonesia. Ia juga aktif menulis opini dan artikel yang diterbitkan di berbagai media nasional.

Selain itu, ia juga pernah menjabat Direktur Eksekutif Maarif Institute, lembaga yang didirikan Ahmad Syafii Maarif, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Ia pernah Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002.

Ia lantas memutuskan terjun ke politik.

Kiprahnya mencakup pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilihan Umum 2009 mewakili PDIP untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka).

Meski tidak terpilih, ia terus aktif dalam politik nasional. Pada 2015, Raja Juli sempat mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah, tapi kemudian mengundurkan diri untuk fokus mengembangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru ia dirikan bersama sejumlah politikus muda lainnya.

Selain menjabat menteri kehutanan, Raja Juli pernah juga menjabat wakil menteri ATR/ BPN. Raja Juli memiliki harta dengan nilai mencapai Rp 8,89 miliar.(knu)

Baca juga:

Raja Juli: Jokowi Sedang Berpikir Keras Kalkulasi Maju Ketum PSI





#Raja Juli Antoni #PSI #Kaesang Pangarep
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Disebut tokoh yang sangat berpengaruh dan dekat dengan kader PSI.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Pelantikan PSI Solo, DPD PSI Solo Undang Jokowi Jadi Saksi
Indonesia
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
Indonesia
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI Raja Juli bertemu dengan Presiden ke-7 RI Jokowi di Solo. Momen ini dibagikan Raja Juli lewat akun instagram pribadinya, @rajaantoni.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
Dikasih Topi Logo Gajah, Jokowi Ngaku Ngomong Banyak Hal Dengan Sekjen PSI
Indonesia
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Menhut Raja Juli telah mengutus eselon satunya turun langsung ke tanah Papua untuk berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mahasiswa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Minta Maaf Pembakaran Barang Bukti Mahkota Cenderawasih Dapat Reaksi Dari Warga Papua
Indonesia
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
“Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan,” kata Raja Juli.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
Menhut Raja Juli Kirim Eselon 1 ke Papua Redam Ketegangan Insiden Mahkota Cenderawasih 
Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Bagikan