Modus 'Pencucian Kayu' di APL Terbongkar, 12 Perusahaan Diduga Biang Kerok Banjir Sumut

Merahputih.com - Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa pihaknya sedang mendalami asal-usul dan status gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) telah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi pemicu banjir di wilayah tersebut.

"Ya sekali lagi belum pada tahap pemeriksaan, tapi identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan," ujar Raja Juli Antoni di Jakarta, Kamis (4/12).

Baca juga:

PLTA Batang Toru Tapanuli Selatan Belum Miliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Kemenhut sedang menyelidiki sumber kayu-kayu itu, apakah berasal dari praktik pembalakan liar (illegal logging), tumpukan kayu dari aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan sawit atau pertambangan, atau berpotensi berasal dari Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

Menhut menjelaskan adanya modus dugaan "pencucian kayu" melalui Hutan Alam yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL).

"Jadi hutan alam yang ada di areal penggunaan lain (APL) yang memang hutan alam tapi tidak di kawasan hutan tapi di APL itu jadi salah satu modus pencucian kayu. Apakah itu? Nanti kita akan bersama-sama dalami," terangnya.

Identifikasi Perusahaan dan Pembentukan Tim Investigasi

Untuk menelusuri sumber kayu yang terseret banjir di berbagai lokasi di Sumatera, termasuk gelondongan kayu dalam jumlah besar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kemenhut dan Polri telah membentuk tim investigasi bersama.

Polri sendiri telah dikerahkan ke dua area, yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Garoga dan wilayah Anggoli di sekitar Batang Toru, Sumatera Utara.

Baca juga:

Kapolri Bentuk Tim Khusus Usut Gelondongan Kayu, Kambing Hitam Bencana Alam di Sumatra Segera Terbongkar

"Namun, bagaimana konkretnya saya kira lebih baik tim bekerja secara sinergi dan akan kami laporkan secara reguler ke publik," kata Menhut.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Menhut telah mengungkapkan bahwa Kemenhut telah mengidentifikasi 12 perusahaan di Sumatera Utara yang terindikasi melakukan pelanggaran dan menjadi salah satu faktor penyebab banjir di wilayah itu.