Angga Yudha Pratama
Merahputih.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat melalui penguatan data kerusakan yang rinci dan akurat. BNPB mewajibkan pendataan multisektoral berbasis by name by address sebagai fondasi utama program pemulihan dan pencairan bantuan bagi warga terdampak.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa validitas data menjadi penentu efektivitas langkah pemerintah di lapangan. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera Barat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, Selasa (13/1).
Baca juga:
Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di Makassar hingga Februari 2026, Waspada Bencana Hidrometeorologi
"Pendataan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana, juga di Sumatera Barat, berjalan efektif, terukur, dan terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah," ujar Suharyanto dalam keterangan resminya, Kamis (15/1).
Suharyanto menjelaskan bahwa saat ini seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat telah memasuki fase transisi darurat ke pemulihan. Meski akses jalan nasional mulai terhubung, pemerintah masih memprioritaskan penanganan bagi 10.854 pengungsi dan pencarian 72 orang yang masih dinyatakan hilang.
Baca juga:
Guna menjamin kualitas pembangunan kembali, pemerintah melibatkan konsultan dan akademisi dalam menyusun dokumen teknis seperti Detail Engineering Design (DED).
BNPB juga terus melakukan validasi lahan dan penetapan zona aman guna mengatasi kendala teknis pembangunan hunian tetap bagi warga.
“Seluruh daerah terdampak telah memasuki fase transisi pemulihan. Dukungan logistik, operasi udara, serta operasi modifikasi cuaca tetap dilanjutkan sesuai rekomendasi kementerian dan lembaga terkait,” ucapnya.
