Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta kepada pemerintah agar menetapkan status bencana nasional atas kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sejak tiga bulan lalu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menanggapi usulan untuk menetapkan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Status bencana nasional, nanti kita lihat. Apa sih untuk menentukan tingkatan status bencana nasional,
kata Kristomei di Istana Negara Jakarta, Kamis (15/10).
Dia menegaskan bahwa hal yang lebih penting dalam penanganan bencana adalah kecepatan respons, baik ketika bencana berstatus nasional maupun daerah.
Baca juga:
Derita Ganda Warga Kalimatan: Terpapar Asap Karhutla, Listrik Padam dan Kesulitan Air Bersih
Tapi kan terpenting, apa statusnya bencana nasional kek, maupun bencana daerah kek, responsnya apa? Kecepatannya apa? Jangan sampai namanya besar, tapi kan responsnya enggak ada,
ujarnya.
Kristomei mengatakan penanganan bencana harus berorientasi pada tindakan cepat untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat, termasuk mencegah jatuhnya korban jiwa.
Terkait penanganan karhutla, dia menargetkan upaya pemadaman dilakukan secepat mungkin. Menurut dia, respons terhadap bencana harus dihitung dalam hitungan menit, bukan jam.
Dia juga menyatakan akan memeriksa data luas karhutla berdasarkan pemantauan satelit Sipongi dan NASA untuk mengetahui luasan kebakaran serta dampaknya.
Saya cek dulu data fakta yang ada saat ini berdasarkan satelit, satelit Sipongi kan ada tuh. Kemudian hasil pantauan NASA juga. Berapa sih luasan yang sebenarnya itu? Kan itu bisa dihitung, gitu loh. Dan dampaknya apa? Gitu,
ucapnya.
Selain itu, BNPB akan memetakan kemampuan dan sumber daya yang tersedia di pemerintah pusat maupun daerah sebelum menentukan kebutuhan bantuan tambahan, termasuk kemungkinan dukungan dari luar negeri. (*)
