Prof Romli Atmasasmita Jelaskan Sejarah KPK di Hadapan Pansus

Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita memenuhi undangan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran ini diminta keterangannya mengenai kedudukan KPK dalam proses peradilan pidana dan kinerja lembaga antirasuah tersebut.

Menurut Romli, sejak dibentuk pada 2002 silam, KPK adalah bagian dari sistem peradilan pidana. Hal itu ditunjukkan dengan setiap perkara yang ditangani KPK sampai ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

"Dan telah banyak yang berkekuatan hukum tetap," ujarnya dalam RDPU dengan Pansus Angket KPK.

Romli menjelaskan bahwa pada awal pembentukannya, KPK hanya memiliki fungsi koordinasi dan supervisi. Hal itu seperti yang tertuang dalam Pasal 6 UU KPK butir A dan butir B.

Romli menuturkan, mengenai fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti yang tertuang dalam Pasal 6 butir C UU KPK, awalnya sempat mendapat penolakan dari parlemen.

"Karena anggota DPR keberatan apabila KPK diberikan monopoli penyelidikan, penyidikan dan penuntutan," tuturnya.

Dengan kondisi demikian, terang Romli, pemerintah saat itu berusaha supaya KPK bisa diterima oleh DPR.

Kemudian, Romli yang pada waktu itu menjadi ketua Tim Inisiator Pembentukan KPK berupaya agar KPK bisa memeriksa dan menyidik kasus korupsi dan tidak tumpang tindih dengan kepolisian dan kejaksaan.

"Pokoknya dalam bagian seperti ini KPK bisa ambil alih dan itu ada di Pasal 8 (UU KPK)," terangnya.

Lebih lanjut, Romli menerangkan, seiring dibubarkannya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada 2004 silam, maka KPK memiliki kewenangan yang semakin besar.

"Koordinasi supervisi ini kemudian dilengkapi dengan fungsi pencegahan. Sehingga KPK menambah gerbong baru yang dulunya penindakan menjadi pencegahan dan penindakan," pungkas Romli. (Pon)

Baca juga berita lain terkait pernyataan Prof Romli dalam artikel: Pakar Hukum Pidana Romli Atmasasmita Anggap KPK Gagal