Eddy Flo
MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah saat ini sedang menyelesaikan semua payung hukum untuk keperluan pemindahan ibu kota negara.
Jokowi mengatakan, Undang-Undang pemindahan ibu kota sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu setelah reses.
Baca Juga:
Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Dianggap Hanya Untungkan Para Pengusaha
"Saya juga ingin mengingatkan, dalam merancang desain sistem, tata kelola otorita juga harus betul-betul diperhatikan bahwa kita tidak sekadar mengelola ibu kota baru seperti biasanya,” tutur Jokowi dalam keterangannya, Rabu (25/2).
Ia mengklaim, konsep pembangunan ibu kota baru di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia.
"Bahkan, negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama, untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru," kata Jokowi.
Presiden Jokowi sendiri sudah bertemu langsung dengan menteri asal Negeri Ginseng itu untuk membahas konsep kerja sama.
"Saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green city," kata Jokowi.
Untuk itu, ia meminta jajarannya untuk segera menyelesaikan undang-undang yang akan menjadi payung hukum pembangunan ibu kota baru.
Ia menjelaskan, ibu kota baru tidak akan dipimpin seorang gubernur.
Nantinya, pejabat setingkat menteri tersebut langsung akan dipilih oleh Jokowi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjelaskan bahwa sejalan bahwa saat ini semua proses yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota sudah memasuki tahap finalisasi.
"Presiden sekarang lagi memfinalisasi siapa menteri/kepala otorita ibu kota. Jadi difinalisasikan," imbuh Luhut.
Luhut juga mengungkap sejumlah alternatif pembiayaan proyek di IKN. Dia bilang, government building semua dibiayai oleh APBN.
"Tadi dengan ibu Ani (Menteri Keuangan Sri Mulyani) kami rapat mengenai ini. nanti ini akan kami laporkan ke presiden jam 2 siang ini," urai purnawirawan jenderal bintang empat ini.
Selanjutnya, bangunan dan fasilitas lainnya akan dibiayai di luar APBN dia menyebut, sejumlah sarana seperti entertainment, education, resort, health, dan financial center, akan diberikan kepada private sector.
Baca Juga:
Terkait hal ini, Luhut mengklaim ada banyak yang tertarik. Setidaknya sudah 30 perusahaan dari asing maupun dalam negeri sempat mengemukakan ketertarikan.
"Banyak perusahaan investor luar negeri yang ingin masuk. Dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi UEA masuk, Singapura, banyak sekali," pungkasnya.(Knu)
Baca Juga:
Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Baru Bisa Terlaksana Pada Tahun 2024
![[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data](https://img.merahputih.com/media/f7/39/10/f7391006499e9a868d0b790fa082aecb_182x135.png)
