Eddy Flo
MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penolakan renovasi pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang ditolak oleh sekelompok warga dan pengrusakan musala di Minahasa beberapa waktu lalu.
Jokowi menegaskan, bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama. Menurut Presiden hal tersebut sudah masuk masalah intoleransi.
Baca Juga:
Sekolah Rawan Disusupi Radikalisme, Para Murid Diminta Cari Guru yang Benar
Ia sudah berkali-kali sampaikan bahwa konstitusi menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat seusai kepercayaannya.
"Jelas konstitusi kita berikan payung kepada seluruh rakyat," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2).
Dia menambahkan, bahwa mestinya pemerintah daerah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi, Jokowi melihat tidak ada langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut.
"Saya perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja di Karimun Tanjung Balai, atau masjid yang ada di Minahasa Utara. Harus dirampungkan karena jadi preseden yang tidak baik dan bisa menjalar ke daerah lain," tuturnya.
Jokowi menjamin terlaksananya kebebasan beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu.
"Sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. jangan sampai intoleransi itu ada," tegas Presiden.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya terjadi kasus pelarangan pembangunan rumah ibadah di dua wilayah yakni Minahasa dan Tanjung Balai Karimun.
Baca Juga:
Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS
Pembangunan bangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, terpaksa dihentikan karena penerbitan izin mendirikan bangunannya digugat oleh sekelompok warga.
Nasib kelanjutan pembangunannya baru bisa diputuskan setelah ada putusan pengadilan. Warga juga sempat menghendaki gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya.(Knu)
Baca Juga:
Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia
