Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS

MerahPutih.Com - Sekertaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut, pemerintah perlu melakukan pendataan yang akurat dan screening yang ketat terhadap ratusan eks WNI yang menjadi kombatan ISIS di Suriah.

Menurut Abdul, langkah pemulangan dan menerima eks ISIS yang kembali harus dilakukan secara sangat hati-hati agar mereka tidak meresahkan dan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Baca Juga:

Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia

"Pemerintah menugaskan BNPT agar membina eks ISIS yang kembali dengan sebaik-baiknya," kata Abdul dalam keterangannya, Rabu (12/2).

Abdul berujar, WNI eks ISIS itu ada tiga kategori.

Pertama, mereka yang berangkat ke Suriah dan menjadi kombatan secara ideologis.

Kedua, mereka yang menjadi kombatan karena alasan pragmatis karena iming-iming gaji yang tinggi. Mereka tidak memiliki ideologi yang kuat.

"Ketiga, mereka yang ke Suriah hanya karena ikut-ikutan atau bahkan tertipu oleh anggota keluarga atau teman. Mereka sama sekali tidak terlibat sebagai kombatan, sebagian mereka malah menjadi korban berbagai tindakan kekerasan," imbuh Abdul.

Ia berpandangan, sebagian WNI yang terlibat menjadi anggota ISIS terdiri atas ada yang memiliki paspor Indonesia. Dan mendukung dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

Lalu, mereka yang memiliki paspor Indonesia tetapi anti Indonesia dan Pancasila.

Dan, mereka yang tidak lagi memiliki paspor Indonesia dan tidak lagi menjadi WNI.

"Tidak seluruh eks ISIS harus dipulangkan. Mereka yang tidak lagi menjadi WNI sudah tidak perlu diurusi. Mereka bukan WNI dan pemerintah tidak ada kewajiban mengurus mereka," ungkap Abdul.

Abdul menganggap, mereka yang masih WNI dan ingin kembali perlu difasilitasi. Pemulangan bersifat sukarela.

WNI yang tidak setia kepada Pancasila dapat kembali dengan beberapa persyaratan dan pembinaan khusus.

"Persyaratan tersebut antara lain tidak melakukan tindakan kriminal dan bersedia menjalani pembinaan ideologi di karantina atau tempat khusus lainnya," jelas Abdul.

Baca Juga:

Daripada Cabut Kewarganegaraan, Imparsial Desak Pemerintah Pulangkan Simpatisan ISIS

Ia berharap, mereka yang setia kepada Pancasila terutama perempuan dan anak-anak dapat kembali tanah air.

"Mereka dapat langsung dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat dengan syarat wajib lapor kepada aparat setempat," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Resmi Tolak Ratusan Simpatisan ISIS ke Indonesia