Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPRD DKI Ingatkan Janji Gubernur Pramono soal Toleransi Beragama, Soroti Jemaat HKBP Ciganjur yang masih Kesulitan Ibadah

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 09 April 2026
DPRD DKI Ingatkan Janji Gubernur Pramono soal Toleransi Beragama, Soroti Jemaat HKBP Ciganjur yang masih Kesulitan Ibadah

DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA DPRD DKI Jakarta sekaligus penasihat Fraksi PSI August Hamonangan kembali bicara perihal isu toleransi beragama di Jakarta. Pasalnya, masih ada tempat ibadah yang kesulitan mendapatkan izin di Ibu Kota meski sudah memenuhi syarat.

"Tidak perlu jauh-jauh ke luar daerah untuk melihat isu intoleransi ini masih ada. Di Jakarta dan sekitarnya, masih ada tempat-tempat ibadah yang kesulitan mendapatkan izin. Meskipun sudah memenuhi syarat-syarat pendiriannya, masih saja tidak diberikan izin," kata August kepada wartawan, Kamis (9/4).

Oleh karena itu, ada banyak orang, terutama kelompok minoritas yang menderita karena tidak bisa beribadah dengan tenang dan layak. Padahal, kebebasan beragama dijamin konstitusi negara kita sebagai bangsa yang berbinneka tunggal ika. August mencontohkan jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ciganjur, Jakarta Selatan (Jaksel), yang tak kunjung mendapatkan izin pendirian tempat ibadah meskipun sudah menunggu bertahun-tahun lamanya. Akibatanya, para jemaat terpaksa beribadah sementara waktu di rumah salah satu anggotanya.

"Di Ciganjur, di Jakarta Selatan, ada jemaat HKBP yang setelah bertahun-tahun tidak punya tempat ibadah masih setia menunggu izin tersebut turun. Nah, ini sangat miris karena terjadi di Jakarta yang sebagai ibu kota harusnya menjadi contoh bagaimana kehidupan toleran dijalankan," tegasnya.

Baca juga:

Papan Nama Gereja Katolik Santo Joannes Baptista Parung Diresmikan, Romo Paroki: Komitmen Hidup Berdampingan dan Toleransi Beragama yang Baik



Tidak hanya itu, August juga menyorot jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI Jl Durian) dan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP Tanjung Barat) yang menghadapi permasalahan serupa. "Bukan hanya di HKBP tadi, ada juga jemaat GKJ dan GBKP, semuanya di Jakarta Selatan yang kesulitan untuk mendapatkan izin. Mohon segera diberikan perhatian dan dipermudah proses perizinannya agar para jemaat bisa beribadah dengan tenang," lanjutnya.

Ia mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang pernah menyatakan bahwa pembangunan tempat-tempat ibadah tidak ditahan lagi ketika sudah memenuhi persyaratannya, untuk bekerja nyata.

"Ironisnya, Mas Pram pernah bilang bahwa ada tempat-tempat ibadah yang sudah memenuhi syarat, jangan lagi ditahan-tahan pembangunannya. Tapi hal-hal seperti ini masih terjadi, lantas bagaimana keseriusannya," tanya August.(Asp)

Baca juga:

Pramono Anung Dorong Pembangunan Taman Kecil untuk Atasi Minimnya RTH

#DKI Jakarta #DPRD DKI Jakarta #Pramono Anung #Toleransi Umat Beragama
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan Rp 300 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan normalisasi Kali Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Target 170 bangunan, namun warga masih enggan pindah ke rusun.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 Juli 2026
APBD DKI Rp 300 Miliar Disiapkan, Warga Kali Krukut dan Cakung Lama Tetap Menolak Pindah
Indonesia
132.627 Orang Daftar Kerja Padat Karya Pemda DKI, Lowongan Hanya 2.843
Pihaknya memastikan proses perekrutan dalam program Padat Karya dilakukan transparan tanpa adanya "orang titipan".
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
132.627 Orang Daftar Kerja Padat Karya Pemda DKI, Lowongan Hanya 2.843
Indonesia
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Meninggal Dunia Keracunan Gas, Damkar Jaktim Jelaskan Penyebabnya
Damkar menerima laporan adanya pekerja yang pingsan di dalam gorong-gorong di dekat pintu masuk Taman Mini Indonesia Indah (TMII) atau kawasan Keong Emas.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
3 Pekerja Proyek PAM Jaya Meninggal Dunia Keracunan Gas, Damkar Jaktim Jelaskan Penyebabnya
Indonesia
Pramono Anung Pertimbangkan Tambah Penerima Transportasi Umum Gratis Jika Tarif Transjakarta Naik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengkaji penambahan kelompok penerima transportasi umum gratis di tengah rencana penyesuaian tarif Transjakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Juli 2026
Pramono Anung Pertimbangkan Tambah Penerima Transportasi Umum Gratis Jika Tarif Transjakarta Naik
Indonesia
Rencana Penaikan Tarif Transjakarta, Pemprov akan Tambah Jumlah Masyarakat yang Digratiskan
Penaikan itu harus disesuaikan dengan anggaran subsidi untuk yang diberikan Pemprov DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Rencana Penaikan Tarif Transjakarta, Pemprov akan Tambah Jumlah Masyarakat yang Digratiskan
Indonesia
Pramono Anung Janji Gratiskan Transportasi Umum dan Tempat Wisata Selama 5 Hari saat HUT ke-500 Jakarta
Pramono Anung menggratiskan transportasi umum, Monas, Ragunan, hingga Ancol selama 22–27 Juni 2027 dalam perayaan HUT ke-500 Jakarta bagi seluruh warga Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Juli 2026
Pramono Anung Janji Gratiskan Transportasi Umum dan Tempat Wisata Selama 5 Hari saat HUT ke-500 Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Langkah itu dilakukan untuk menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global yang lebih berkelanjutan.
Dwi Astarini - Rabu, 08 Juli 2026
Gubernur Pramono Minta Dishub Tertibkan Pak Ogah di Jalan Protokol
Indonesia
Pramono Segera Tetapkan Tarif Tranjakarta ke Bandara, Termasuk Kaji Usulan Tarif Paket Rp 200 Ribu Per Bulan
Pemprov DKI tengah mematangkan kebijakan tarif transportasi umum yang diharapkan mampu mendorong lebih banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 07 Juli 2026
Pramono Segera Tetapkan Tarif Tranjakarta ke Bandara, Termasuk Kaji Usulan Tarif Paket Rp 200 Ribu Per Bulan
Indonesia
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Tidak ada pilihan lain selain keberatan melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Advokasi Peduli Transportasi Publik Laporkan Gubernur Pramono ke MA soal Rencana Penaikan Tarif Transjabodetabek
Indonesia
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Salah satu fungsi Mikrotrans adalah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk motor.
Frengky Aruan - Senin, 06 Juli 2026
Anggota DPRD DKI Tak Setuju Usulan Tarif Jaklingko Rp 2.000, Nanti Warga Malah Naik Motor
Bagikan