Presiden Jokowi Minta Pelayanan Polri Beralih ke Digital

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 10 Oktober 2017
Presiden Jokowi Minta Pelayanan Polri Beralih ke Digital

Presiden Joko Widodo (ketika kiri) bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kiri), dan Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto (paling kanan) di Semarang, Senin (9/10). (Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus meminta Polri untuk lebih meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya terkait dengan tingkat kepercayaan publik kepada Polri yang dinilai semakin baik, yakni berada pada peringkat empat.

"Saya sangat senang bahwa kepercayaan kepada Polri saat ini menjadi berada di empat besar. Angkanya 78, ini sangat tinggi. Tapi saya tidak mau Pak Kapolri ini berhenti di angka ini, naikkan lagi ke atasnya," ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan mengenai persiapan pengamanan pilkada serentak tahun 2018 mendatang, di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).

Banyak hal yang dapat dilakukan Polri untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Salah satu yang disinggung Presiden dalam kesempatan tersebut ialah mengenai pelayanan surat kendaraan dan catatan kepolisian.

"Ini penting sekali, siapkanlah semuanya dengan proses-proses digital yang cepat. Baik itu yang berkaitan dengan urusan SIM, SKCK, STNK dan yang lainnya," ucapnya.

Untuk itulah diperlukan upaya-upaya ekstra agar jajaran Polri semakin mengukuhkan diri sebagai abdi utama bagi nusa dan bangsa. Sebab, kepercayaan masyarakat kepada Polri yang saat ini semakin terbentuk baik harus terus dijaga.

"Karena ini harganya mahal, kalau sudah tidak dipercaya untuk mengangkatnya lagi butuh waktu panjang. Jangan sampai kepercayaan ini rusak gara-gara satu-dua oknum yang berbuat tidak baik. Kecepatan pelayanan kita dalam melayani masyarakat ini menjadi kunci bagi kepercayaan rakyat kepada Polri," tuturnya.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali menyinggung visi Indonesia Emas 2045 di mana saat itu Indonesia bercita-cita untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

Ia percaya bahwa dengan bantuan dan peranan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, serta didukung oleh seluruh elemen bangsa, Indonesia akan mampu mewujudkan visi tersebut.

"Inilah tugas besar kita untuk merencanakan, menyiapkan, dan tentu saja melakukan tindakan-tindakan pelaksanaan agar apa yang sudah dihitung itu betul-betul terlaksana. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Polri dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan," ucapnya. (*)

#Presiden Jokowi #Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Untuk kategori rumah rusak berat kompensasi yang dianggarkan mencapai Rp 60 juta per kepala keluarga korban bencana Sumatera
Wisnu Cipto - Sabtu, 10 Januari 2026
Korban Bencana Sumatera Dapat Uang Kompensasi Rumah Rp 15-60 Juta, Tergantung Kerusakan
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Presiden RI, Prabowo Subianto, membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Mendagri, Tito Karnavian, menjadi ketuanya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian Jadi Ketua
Indonesia
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Ketidakpastian ini mereda setelah diketahui bahwa pengirimnya adalah organisasi non-pemerintah
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Mendagri Tito Ungkap Bantuan 30 Ton di Medan Ternyata Bukan dari Pemerintah UEA
Indonesia
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Kasus OTT yang menjerat bupati dari Golkar itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap mekanisme Pilkada yang berlaku saat ini.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
OTT Bupati Lampung Tengah, Mendagri: Kepala Daerah Hasil Pilkada Ternyata Tidak Otomatis Baik
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Izinnya telah ditolak Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, karena wilayahnya tengah mengalami bencana.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Diberhentikan Sementara, Mendagri Sebut Izin Keluar Negeri sudah Ditolak
Indonesia
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Sebelumnya Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS sempat umrah di tengah situasi bencana banjir dan tanah longsor di daerahnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 Desember 2025
Imbas Kasus Bupati Aceh Selatan, Mendagri Larang Semua Kepala Daerah Keluar Negeri Sampai 15 Januari
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Kekosongan jabatan akan diisi Wakil Bupati Aceh Selatan, yaitu Baital Makadis.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Mendagri Tito Karnavian Skema Pemberhentian Bupati Aceh Selatan, Wabup Langsung Ambil Alih
Indonesia
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Mendagri Tito Karnavian memberhentikan sementara Bupati Aceh Selatan Mirwan MS selama tiga bulan karena bepergian ke luar negeri tanpa izin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Diberhentikan Sementara, Mendagri Tito: Langgar Aturan Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Bagikan