Presiden Jokowi Minta Pelayanan Polri Beralih ke Digital

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 10 Oktober 2017
Presiden Jokowi Minta Pelayanan Polri Beralih ke Digital

Presiden Joko Widodo (ketika kiri) bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kedua kiri), dan Menko Polhukam Jenderal (Purn) Wiranto (paling kanan) di Semarang, Senin (9/10). (Biro Pers Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus meminta Polri untuk lebih meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya terkait dengan tingkat kepercayaan publik kepada Polri yang dinilai semakin baik, yakni berada pada peringkat empat.

"Saya sangat senang bahwa kepercayaan kepada Polri saat ini menjadi berada di empat besar. Angkanya 78, ini sangat tinggi. Tapi saya tidak mau Pak Kapolri ini berhenti di angka ini, naikkan lagi ke atasnya," ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan mengenai persiapan pengamanan pilkada serentak tahun 2018 mendatang, di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Senin (9/10).

Banyak hal yang dapat dilakukan Polri untuk memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Salah satu yang disinggung Presiden dalam kesempatan tersebut ialah mengenai pelayanan surat kendaraan dan catatan kepolisian.

"Ini penting sekali, siapkanlah semuanya dengan proses-proses digital yang cepat. Baik itu yang berkaitan dengan urusan SIM, SKCK, STNK dan yang lainnya," ucapnya.

Untuk itulah diperlukan upaya-upaya ekstra agar jajaran Polri semakin mengukuhkan diri sebagai abdi utama bagi nusa dan bangsa. Sebab, kepercayaan masyarakat kepada Polri yang saat ini semakin terbentuk baik harus terus dijaga.

"Karena ini harganya mahal, kalau sudah tidak dipercaya untuk mengangkatnya lagi butuh waktu panjang. Jangan sampai kepercayaan ini rusak gara-gara satu-dua oknum yang berbuat tidak baik. Kecepatan pelayanan kita dalam melayani masyarakat ini menjadi kunci bagi kepercayaan rakyat kepada Polri," tuturnya.

Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini kembali menyinggung visi Indonesia Emas 2045 di mana saat itu Indonesia bercita-cita untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

Ia percaya bahwa dengan bantuan dan peranan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, serta didukung oleh seluruh elemen bangsa, Indonesia akan mampu mewujudkan visi tersebut.

"Inilah tugas besar kita untuk merencanakan, menyiapkan, dan tentu saja melakukan tindakan-tindakan pelaksanaan agar apa yang sudah dihitung itu betul-betul terlaksana. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Polri dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan," ucapnya. (*)

#Presiden Jokowi #Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Sejumlah layanan publik tetap beroperasi normal dari kantor.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Mendagri Tito Sebut Pegawai Dukcapil hingga Rumah Sakit tak Ikut WFH
Indonesia
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Kayu hanyutan akibat banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar dimanfaatkan untuk hunian sementara hingga sumber PAD. Ini strategi pemerintah pascabencana.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 April 2026
Kayu Hanyutan di Aceh hingga Sumbar Dipakai Bangun Huntara Warga
Indonesia
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Mendagri Tito Karnavian resmi teken aturan WFH terbaru bagi ASN. Wajibkan aktivasi geolocation ponsel agar lokasi terpantau real-time.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 April 2026
ASN Tak Bisa Lagi 'Menghilang' saat WFH, Mendagri: HP Harus Aktif dan Terpantau Geolocation
Bagikan