Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengutuk keras tindakan militer Myanmar yang melakukan persekusi dan genosida terhadap etnis Rohingya.
Hidayat Nur Wahid menilai, hal tersebut telah mencederai prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia. Karena itu, Wakil Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) ini meminta Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas terhadap konflik yang terjadi di Rohingya.
"Sangat bagus jika Bapak Presiden Joko Widodo melakukan penegasan yang sangat kuat sebagaimana beliau melakukan penolakan terhadap aksi terorisme baik di Paris, London dan sebagainya," ujar Hidayat di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Minggu (3/9).
Berdasarkan data UNHCR tercatat ada 238 ribu warga Rohingnya melakukan eksodus ke Bangladesh. Dan Lebih dari 400 ribu orang terbunuh dan lebih dari 1.000 rumah terbakar.
Wakil ketua MPR itu juga menyayangkan, hingga kini belum ada satu ungkapan sikap apapun pun dari Presiden Jokowi. Mengingat, peristiwa tersebut telah menimbulkan begitu banyak korban jiwa.
"Padahal konflik ini (Rohingnya), jelas akan menghadirkan berbagai dampak di lingkungan Asia Tenggara, salah satunya soal pengungsi," tandasnya.
Menurutnya, pemerintah Indonesia harus melakukan lobi yang maksimal di tingkat ASEAN. Sehingga, negara-negara ASEAN satu suara memberikan penegasan bahwa tindakan militer Myanmar tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN.
"Ini bertentangan dengan prinsip ASEAN, bertentangan dengan prinsip masyarakat ekonomi ASEAN, dan ini hadirkan tragedi di ASEAN. Kalau perlu Indonesia melakukan lobi dan memberi penegasan kuat untuk penjatuhan sanksi pada Myanmar," tegasnya.
"Sebaiknya pemerintah juga membantu melakukan lobi kepada negara-negara anggota kerja sama Islam (OKI) agar mau menerima pengungsi Rohingya agar tidak manjadi beban bagi Bangladesh. Sejauh ini sebagian besar pengungsi diterima oleh Bangladesh," pungkas Hidayat Nur Wahid.(Pon)
