Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan tim kuasa hukum Setya Novanto yang menyebut KPK menabrak asas nebis in idem, karena mentersangkakan kembali klien mereka.
Merujuk pada Pasal 76 ayat 1 KUHP tentang asas nebis in idem. Tim Biro Hukum KPK menegaskan pihaknya tak menyalahi asas tersebut dalam mentersangkakan kembali Setnov. Pasalnya, dalam langkah hukum itu, tak ada keputusan terkait yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Berdasarkan ketentuan itu asas nebis in idem terpenuhi apabila seseorang telah dituntut di peradilan dengan satu perkara yang pernah diadili, jika (perkara) mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap atau incraht," ujar salah satu tim Biro Hukum KPK saat sidang gugatan praperadilan Setnov di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/12).
Tim Biro Hukum menjelaskan perkara praperadilan Nomor 97 pada 29 September 2017, objek bukan perkara pokok tipikor. Praperadilan Ketua DPR itu sebelumnya hanya memeriksa aspek formil sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan penyidik.
"Dengan demikian, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," tegasnya.
Dengan demikian, penetapan tersangka kembali Setnov oleh KPK dinilai tak melanggar asas nebis in idem. Sebab perkara tipikor terkait Ketua Umum Partai Golkar nonaktif itu sendiri belum dilakukan.
"Termohon berhak menetapkan lagi pemohon sebagai tersangka lagi dengen menerbitkan surat perintah baru," pungkasnya.
Sebelumnya, pada sidang praperadilan Kamis (7/12) kemarin, kuasa hukum Setnov Ketut Mulyana menyangsikan penetapan tersangka kliennya. Ketut menilai putusan praperadilan yang memenangkan Setnov bebeberapa waktu lalu adalah putusan dengan kekuatan hukum tetap. (Pon)
Baca juga berita lainnya terkait sidang praperadilan Setya Novanto dalam artikel: Setelah Otto, Kini Giliran Fredrich yang Mundur Sebagai Pengacara Setnov, Ada Apa?
