Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Praktisi Hukum Petrus Selestinus mengkritik langkah PDIP yang seakan membela buronan kasus korupsi KPK, Harun Masiku dengan alasan ia menjadi korban penipuan dalam perisitiwa suap.
"Ini memberi pesan bahwa Harun Masiku tetap dipertahankan sebagai kader terbaik PDIP meski menjadi Tersangka dan buron KPK," kata Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Minggu (1/3).
Baca Juga:
KPK Harus Pastikan Pemeriksaan Hasto Bebas dari Intervensi Kekuasaan
Harun Masiku, kata dia, pasca lolos dari OTT KPK mendapatkan ruang persembunyian dari sikap Menkumham Yasonna Laoly yang membangun alibi bahwa Harun Masiku telah berada di Singapura sejak tanggal 6 Januari 2020 dan belum kembali.
Padahal jejak digital Harun Masiku terlacak oleh KPK berada di markas PTIK Kebayoran Baru pada tanggal 8 Januari 2020. "Sikap Yasona memberi pesan bahwa Harun Masiku mandapat perlindungan spesial darinya," sebut Petrus.
Koordinator Tim Pembela Demokrasi ini melihat, Harun Masiku seolah dipuji Sekjen PDIP Hasto Kristiyanton sebagai kader terbaik dan memiliki kompetensi dalam international economc law. Kemudian, mantan Caleg dari Dapil Sumatera Selatan itu juga diberi label kader terbaik dan dianggap berdedikasi untuk PDIP.
Pria asal NTT ini mencuriga terdapat kedekatan emosional secara pribadi antara Harun dengan petinggi partai penguasa itu hingga membuatnya terkesan dilindungi.
"Perselingkuhan macam apa yang membuat Harun Masiku dikarbit menjadi orang penting untuk PDIP," tanya Petrus.
Baca Juga:
Bantah Klaim Hasto, KPK Pastikan Caleg PDIP Harun Masiku Pelaku Suap
Seperti diketahui, sudah 1 bulan 3 minggu Harun Masiku hilang dari peredaran sejak tanggal 8 Januari lalu. Ia diduga sebelumnya sempat berpergian ke Singapura tepatnya tanggal 6 Januari 2020, namun keesokan harinya tanggal 7 Januari 2020 Harun Masiku sudah kembali ke Indonesia melalui Terminal II Bandara Soekarno Hatta, Cengakareng, Jakarta Barat.
Dengan lolosnya Harun, KPK hanya berhasil meng-OTT Wahyu Setiawan dan beberapa staf di partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini. (Knu)
