Prabowo Tambah Kodam Baru, Anggaran untuk TNI Berpotensi Ikut Melonjak

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Prabowo Tambah Kodam Baru, Anggaran untuk TNI Berpotensi Ikut Melonjak

Anggota Marinir TNI. (Dok. Puspen TNI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Penambahan sejumlah Komando Daerah Militer (Kodam) baru berpotensi ikut membuat anggaran untuk TNI melonjak.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut, penambahan Kodam baru akan berdampak pada peningkatan postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara bertahap.

“Memang pengembangan itu ada dan kemudian membutuhkan anggaran, tetapi secara bertahap,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/8).

TB Hasanuddin menegaskan, dengan adanya tambahan satuan teritorial dan tempur, anggaran akan meningkat secara gradual.

“Kita menunggu saja keputusannya nanti seperti apa. Namun, tentu akan bertambah secara gradual, tidak serta-merta,” tambahnya.

Politikus PDIP ini menampik kekhawatiran penambahan kodam akan melemahkan supremasi sipil.

Baca juga:

Enam Kodam Baru TNI AD Siap Beroperasi dengan Kekuatan Penuh, Markasnya Hampir Rampung Akhir 2025

Dia menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah pengembangan kemampuan militer yang diperlukan.

“Saya kira begini ya. Pengembangan pasukan itu harus benar-benar murni sebuah pengembangan kemampuan militer,” kata TB Hasanuddin.

Sebelumnya pada Minggu (10/8), Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengukuhkan enam Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) yang baru dibentuk. Yaitu Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Zainul Arifin sebagai Pangdam XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan sebagai Pangdam XXIII/Palaka Wira, Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo sebagai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Mayjen TNI Arief Gajah Mada sebagai Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol, dan Mayjen TNI Lucky Avianto sebagai Pangdam XXIV/Mandala Trikora.

Prabowo juga mengukuhkan 20 Brigade Teritorial Pembangunan, dan organisasi baru TNI lainnya yang merupakan hasil validasi organisasi. (Knu)

#TB Hasanuddin #Komisi I DPR #DPR RI #TNI #Komando Daerah Militer
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Sinergi tersebut perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan rasa aman yang lebih optimal kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
Komisi I DPR Minta TNI-Polri Perkuat Sinergi Tangani Begal
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Bagikan