PPP Minta Elite Politik Hentikan Wacana Penundaan Pemilu


Arsul Sani (MP/Fadhli)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa dirinya taat dan patuh dengan konstitusi, meskipun tidak melarang wacana penundaan pemilu sebagai bagian dari demokrasi.
Pernyataan Jokowi soal penundaan Pemilu 2024 itu disambut baik oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani meminta para elite politik menghentikan wacana penundaan pemilu.
Baca Juga
Menko Polhukam Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Suarakan Wacana Penundaan Pemilu 2024
“Karena itu sudah saatnya para elit politik dan kekuasaan yang mendukung penundaan pemilu itu untuk berhenti meneruskan wacana tersebut," kata Arsul saat dihubungi wartawan, Senin (7/3).
Arsul yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI ini berharap para elite berpikir jangka panjang dengan tidak merusak siklus demokrasi.
"Saya berharap semuanya berpikir ke depan untuk kepentingan jangka panjang dengan tidak merusak siklus demokrasi dan sistem ketatanegaraan yang sudah tertuang dalam konstitusi,” ujarnya.
Baca Juga
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Elite Politik Diminta Ikuti Keinginan Konstituen
Menurut Arsul, Presiden Jokowi telah mendengar suara rakyat, yang mayoritas menolak penundaan pemilu 2024 dengan konsekuensi perpanjangan masa jabatan presiden.
Apalagi, kata Arsul, berbagai survei menunjukkan bahwa rakyat yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, juga tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu.
“Tentu beliau juga mendengarkan dan akan mengikuti kehendak mayoritas rakyat," pungkas Anggota Komisi III DPR ini. (Pon)
Baca Juga
PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat
