PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024

Andika Pratama - Senin, 07 Maret 2022

PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS/pri.

Ukuran:

14

Audio:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa dirinya taat dan patuh dengan konstitusi, meskipun tidak melarang wacana penundaan pemilu sebagai bagian dari demokrasi.

Pernyataan Jokowi ditanggapi Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Ia menilai, pernyataan Jokowi yang menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan bagian dari demokrasi tidak tepat.

Baca Juga

21 Nama Calon Dewan Komisioner OJK 2022-2027 yang Diserahkan ke Jokowi

“Pernyataan itu bagian dari demokrasi tidak tepat. Kecuali ada gagasan amandemen UUD lebih dahulu,” imbuhnya.

Politikus Partai Dakwah ini berharap Presiden Jokowi dapat bersikap lebih jelas dan tegas dalam menyikapi usulan penundaan Pemilu 2024.

“Presiden mesti jelas dan tegas sikapnya. Jangan memberi peluang tafsir lain,” katanya.

Baca Juga

Sebelum Balap, Jokowi Akan Temui Pembalap MotoGP di Istana

Selain itu, Mardani juga meminta kepada Jokowi mengingatkan para ketua umum partai politik (parpol) yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, konstitusi menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan lima tahun sekali.

“Konstitusi tegas pemilu lima tahun sekali. Jadi mestinya Presiden mengingatkan yang ingin penundaan atau perpanjangan. Karena bertentangan dengan konstitusi,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Jokowi Diminta Ambil Langkah Strategis Hadapi Kenaikan Harga Pangan

#Presiden Jokowi #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Mardani Ali Sera #Pemilu #Pilpres #Partai Politik

Bagikan

Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.

Dwi Astarini - 45 menit lalu

KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dwi Astarini - 2 jam, 44 menit lalu

KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025

16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.

Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025

Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025

Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.

Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025

Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025

Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Parpol harus jadi tempat para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi rakyat.

Frengky Aruan - Jumat, 15 Agustus 2025

Puan: Parpol Bukan Sekadar Kendaraan Kekuasaan, tetapi Jembatan untuk Rakyat

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.

Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025

Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029

Bagikan