Andika Pratama
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa dirinya taat dan patuh dengan konstitusi, meskipun tidak melarang wacana penundaan pemilu sebagai bagian dari demokrasi.
Pernyataan Jokowi ditanggapi Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Ia menilai, pernyataan Jokowi yang menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan bagian dari demokrasi tidak tepat.
Baca Juga
21 Nama Calon Dewan Komisioner OJK 2022-2027 yang Diserahkan ke Jokowi
“Pernyataan itu bagian dari demokrasi tidak tepat. Kecuali ada gagasan amandemen UUD lebih dahulu,” imbuhnya.
Politikus Partai Dakwah ini berharap Presiden Jokowi dapat bersikap lebih jelas dan tegas dalam menyikapi usulan penundaan Pemilu 2024.
“Presiden mesti jelas dan tegas sikapnya. Jangan memberi peluang tafsir lain,” katanya.
Baca Juga
Selain itu, Mardani juga meminta kepada Jokowi mengingatkan para ketua umum partai politik (parpol) yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, konstitusi menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan lima tahun sekali.
“Konstitusi tegas pemilu lima tahun sekali. Jadi mestinya Presiden mengingatkan yang ingin penundaan atau perpanjangan. Karena bertentangan dengan konstitusi,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Jokowi Diminta Ambil Langkah Strategis Hadapi Kenaikan Harga Pangan
