PKS Minta Jokowi Bersikap Tegas Terkait Usulan Penundaan Pemilu 2024
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS/pri.
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa dirinya taat dan patuh dengan konstitusi, meskipun tidak melarang wacana penundaan pemilu sebagai bagian dari demokrasi.
Pernyataan Jokowi ditanggapi Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Ia menilai, pernyataan Jokowi yang menyebut usulan penundaan Pemilu 2024 merupakan bagian dari demokrasi tidak tepat.
Baca Juga
21 Nama Calon Dewan Komisioner OJK 2022-2027 yang Diserahkan ke Jokowi
“Pernyataan itu bagian dari demokrasi tidak tepat. Kecuali ada gagasan amandemen UUD lebih dahulu,” imbuhnya.
Politikus Partai Dakwah ini berharap Presiden Jokowi dapat bersikap lebih jelas dan tegas dalam menyikapi usulan penundaan Pemilu 2024.
“Presiden mesti jelas dan tegas sikapnya. Jangan memberi peluang tafsir lain,” katanya.
Baca Juga
Selain itu, Mardani juga meminta kepada Jokowi mengingatkan para ketua umum partai politik (parpol) yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024. Pasalnya, konstitusi menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan lima tahun sekali.
“Konstitusi tegas pemilu lima tahun sekali. Jadi mestinya Presiden mengingatkan yang ingin penundaan atau perpanjangan. Karena bertentangan dengan konstitusi,” pungkasnya. (Pon)
Baca Juga
Jokowi Diminta Ambil Langkah Strategis Hadapi Kenaikan Harga Pangan
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan