PPP Jadikan Jawa Timur Lumbung Suara Buat Lolos Parlemen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Januari 2024
PPP Jadikan Jawa Timur Lumbung Suara Buat Lolos Parlemen

Calon Presiden Ganjar Pranowo bersama dengan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud Sandiaga Uno

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beberapa partai politik disinyalir tidak akan lolos ke DPR karena tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). IndexPolitica melansir partai tersebut diantaranya Perindo dengan elektabilitas 3,80 persen, PPP dengan 3,45 persen, Hanura dengan 1,12 persen, Gelora 1,01 persen, PBB 1,00 persen, Garuda 0,50 persen, PKN 0,30 persen, Partai Buruh 0,01 persen, dan Partai Ummat 0,01 persen.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno meminta kepada seluruh calon legislatif di Jawa Timur semakin aktif menyerap aspirasi rakyat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari.

Baca Juga:

Ganjar Respons Kader PPP yang Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran


"Calon legislatif harus berlari kencang di tiga minggu terakhir menuju 14 Februari," kata Sandiaga di salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/1).


Sandiaga optimistis peningkatan intensitas kerja politik di Jawa Timur mampu memberikan dampak signifikan pada upaya pemenangan partai di tingkat nasional. Dewan Pimpinan Pusat PPP menjadikan wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung suara di Pemilu 2024.

"Kalau Jawa Timur PPP ini bisa di atas 1,2-1,5 juta suara secara total," ucapnya.

Sandiaga menjelaskan, berdasarkan penghitungan internal, jika PPP di Jawa Timur berhasil mendulang suara lebih dari 1,2-1,5 juta suara, maka secara nasional sarat empat persen ambang batas parlemen bisa diraih.

"Pengalaman dari agregasi seluruh survei yang telah kami lakukan secara internal PPP sudah 4,2 persen," ujarnya.

Ketua Bappilu PPP juga menyebut seluruh kader partai berlogo ka'bah wajib memanfaatkan sisa waktu masa kampanye Pemilu 2024 untuk menyosialisasikan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ia menegaskan, setiap pengurus PPP mulai tingkat Provinsi Jawa Timur hingga di 38 wilayah kabupaten/kota harus menyusun strategi pemenangan yang lebih detail.

"Wilayah yang kami kunjungi, kami yakini bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Mahfud," katanya.

Sandi berharap upaya yang dilakukan oleh PPP di Jawa Timur bisa memberikan dampak kemenangan Ganjar-Mahfud di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.


"Kami akan terus menyuarakan keberpihakan kepada rakyat kecil, penegakan hukum, pemerintahan yang bebas korupsi, fokus ekonomi rakyat, harga-harga murah, dan kerja mudah," katanya.

KPU menetapkan masa kampanye Pileg dan Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (Knu)

Baca Juga:

Mardiono Targetkan PPP Raih 11 Juta Suara di Pemilu 2024

#Pemilu #Pilpres 2024 #Sandiaga Uno
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan