PPP Jadikan Jawa Timur Lumbung Suara Buat Lolos Parlemen

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Januari 2024
PPP Jadikan Jawa Timur Lumbung Suara Buat Lolos Parlemen

Calon Presiden Ganjar Pranowo bersama dengan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud Sandiaga Uno

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Beberapa partai politik disinyalir tidak akan lolos ke DPR karena tidak memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). IndexPolitica melansir partai tersebut diantaranya Perindo dengan elektabilitas 3,80 persen, PPP dengan 3,45 persen, Hanura dengan 1,12 persen, Gelora 1,01 persen, PBB 1,00 persen, Garuda 0,50 persen, PKN 0,30 persen, Partai Buruh 0,01 persen, dan Partai Ummat 0,01 persen.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno meminta kepada seluruh calon legislatif di Jawa Timur semakin aktif menyerap aspirasi rakyat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada 14 Februari.

Baca Juga:

Ganjar Respons Kader PPP yang Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran


"Calon legislatif harus berlari kencang di tiga minggu terakhir menuju 14 Februari," kata Sandiaga di salah satu mal di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (19/1).


Sandiaga optimistis peningkatan intensitas kerja politik di Jawa Timur mampu memberikan dampak signifikan pada upaya pemenangan partai di tingkat nasional. Dewan Pimpinan Pusat PPP menjadikan wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung suara di Pemilu 2024.

"Kalau Jawa Timur PPP ini bisa di atas 1,2-1,5 juta suara secara total," ucapnya.

Sandiaga menjelaskan, berdasarkan penghitungan internal, jika PPP di Jawa Timur berhasil mendulang suara lebih dari 1,2-1,5 juta suara, maka secara nasional sarat empat persen ambang batas parlemen bisa diraih.

"Pengalaman dari agregasi seluruh survei yang telah kami lakukan secara internal PPP sudah 4,2 persen," ujarnya.

Ketua Bappilu PPP juga menyebut seluruh kader partai berlogo ka'bah wajib memanfaatkan sisa waktu masa kampanye Pemilu 2024 untuk menyosialisasikan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ia menegaskan, setiap pengurus PPP mulai tingkat Provinsi Jawa Timur hingga di 38 wilayah kabupaten/kota harus menyusun strategi pemenangan yang lebih detail.

"Wilayah yang kami kunjungi, kami yakini bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar dan Pak Mahfud," katanya.

Sandi berharap upaya yang dilakukan oleh PPP di Jawa Timur bisa memberikan dampak kemenangan Ganjar-Mahfud di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.


"Kami akan terus menyuarakan keberpihakan kepada rakyat kecil, penegakan hukum, pemerintahan yang bebas korupsi, fokus ekonomi rakyat, harga-harga murah, dan kerja mudah," katanya.

KPU menetapkan masa kampanye Pileg dan Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (Knu)

Baca Juga:

Mardiono Targetkan PPP Raih 11 Juta Suara di Pemilu 2024

#Pemilu #Pilpres 2024 #Sandiaga Uno
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Bagikan