Mardiono Targetkan PPP Raih 11 Juta Suara di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 11 November 2023
Mardiono Targetkan PPP Raih 11 Juta Suara di Pemilu 2024

Mardiono (kiri). Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono optimistis partai besutannya bisa mencapai target 11 juta suara di Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Mardiono saat menghadiri acara pembekalan calon legislatif PPP seluruh Indonesia di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/11).

Baca Juga:

Mardiono Lobi Megawati Dorong Sandiaga jadi Cawapres Ganjar

“Insha Allah kami masih menempatkan target perolehan suara 11 juta suara, kemudian 50 kursi untuk DPR RI, dan kemudian secara nasional itu kami targetkan 2.000 kursi,” kata Mardiono.

PPP juga akan berjuang bersama partai koalisi lainnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta memenangkan PPP dalam Pileg 2024.

"Jadi ini (target) sebenarnya tidak sulit karena sebenarnya hanya mengembalikan perolehan-perolehan suara yang seperti kami peroleh di masa-masa yang lalu," ujarnya.

Menurut Mardiono, itu bukan sebuah mimpi, karena partai Ka'bah pernah mencapai perolehan jumlah tersebut.

Baca Juga:

Mardiono Bakal Rayu Megawati Jadikan Sandiaga Pasangan Ganjar

"Artinya ini bukan mimpi karena kami memang sudah pernah,” ujarnya.

Mardiono mengakui, setelah PPP menyatakan dukungan untuk Ganjar-Mahfud, tokoh masyarakat seperti para ulama dan akademisi memberikan respons yang positif. Karena itu PPP optimistis meraih target-target tersebut.

"Sehingga saya yakini ini akan bisa menaikkan perolehan suara di Jawa Timur bagi Partai Persatuan Pembangunan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Tiba di Markas PDIP, Mardiono Disambut Megawati dan Ganjar Pranowo

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Tahapan Pemilu #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan