Mardiono Targetkan PPP Raih 11 Juta Suara di Pemilu 2024

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 11 November 2023
Mardiono Targetkan PPP Raih 11 Juta Suara di Pemilu 2024

Mardiono (kiri). Foto: Antara

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono optimistis partai besutannya bisa mencapai target 11 juta suara di Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Mardiono saat menghadiri acara pembekalan calon legislatif PPP seluruh Indonesia di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (11/11).

Baca Juga:

Mardiono Lobi Megawati Dorong Sandiaga jadi Cawapres Ganjar

“Insha Allah kami masih menempatkan target perolehan suara 11 juta suara, kemudian 50 kursi untuk DPR RI, dan kemudian secara nasional itu kami targetkan 2.000 kursi,” kata Mardiono.

PPP juga akan berjuang bersama partai koalisi lainnya untuk memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta memenangkan PPP dalam Pileg 2024.

"Jadi ini (target) sebenarnya tidak sulit karena sebenarnya hanya mengembalikan perolehan-perolehan suara yang seperti kami peroleh di masa-masa yang lalu," ujarnya.

Menurut Mardiono, itu bukan sebuah mimpi, karena partai Ka'bah pernah mencapai perolehan jumlah tersebut.

Baca Juga:

Mardiono Bakal Rayu Megawati Jadikan Sandiaga Pasangan Ganjar

"Artinya ini bukan mimpi karena kami memang sudah pernah,” ujarnya.

Mardiono mengakui, setelah PPP menyatakan dukungan untuk Ganjar-Mahfud, tokoh masyarakat seperti para ulama dan akademisi memberikan respons yang positif. Karena itu PPP optimistis meraih target-target tersebut.

"Sehingga saya yakini ini akan bisa menaikkan perolehan suara di Jawa Timur bagi Partai Persatuan Pembangunan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Tiba di Markas PDIP, Mardiono Disambut Megawati dan Ganjar Pranowo

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Tahapan Pemilu #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan