Home Leaderboard 1

Home Leaderboard 1

Mardiono Bakal Rayu Megawati Jadikan Sandiaga Pasangan Ganjar

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 17 Juni 2023

Mardiono Bakal Rayu Megawati Jadikan Sandiaga Pasangan Ganjar

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI PPP VI di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023). ANTARA

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat Pimpinan Nasional ke-VI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memutuskan mengusulkan Sandiaga Uno menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan dirinya akan melobi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri untuk menerima Sandiaga sebagai pendamping Ganjar.

Baca Juga:

PPP Sodorkan Sandiaga ke Ganjar

Meskipun tidak mudah, Mardiono tetap berupaya berkomunikasi dengan Megawati untuk menyampaikan hasil Rapimnas PPP yang salah satu rekomendasinya menetapkan Sandiaga Uno sebagai Cawapres PPP.

"Saya sampaikan kepada Ketum PDIP kepada Ibu Megawati Soekarnoputri bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapimnas ini adalah kami diberikan untuk memperjuangkan Pak Sandiaga Uno untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo," kata Mardiono di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (17/6).

Mardiono menjelaskan, penetapan Sandiaga sebagai Cawapres PPP sudah dilakukan sesuai mekanisme dengan mengakomodir suara-suara dari pimpinan wilayah PPP.

Bahkan, kata Mardiono, terjadi perdebatan yang sengit dan dinamis untuk menetapkan Sandiaga menjadi Cawapres PPP.

"PPP melalui perdebatan yang sengit setelah mempertimbangkan berbagai aspek kebutuhan maka menetapkan, mengusulkan (Sandiaga)," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Jadi Kepala Bapilu, Sandiaga Uno Wajib Menangkan PPP di Pemilu 2024

#Partai Politik #Pemilu 2024 #Pilpres 2024

Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.

Tambahkan Sekarang

Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.

Berita Terkait

Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!

Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026

Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!

Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota

Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri

Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026

Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota

Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026

Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.

PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami

Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026

PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami

Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi

Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026

Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi

DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol

Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol

Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026

DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol

PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi

PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.

Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026

PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi

Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR

Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.

Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026

Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR

Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan

DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.

Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026

Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan

Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi

KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.

Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026

Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi

Bagikan