Jadi Kepala Bapilu, Sandiaga Uno Wajib Menangkan PPP di Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 16 Juni 2023
Jadi Kepala Bapilu, Sandiaga Uno Wajib Menangkan PPP di Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapimnas VI PPP di Jakarta, Jumat (16/6/2023). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tugas berat menanti Sandiaga Uno di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sandiaga Uno baru saja ditugaskan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono jabatan strategis sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).

"Saya berpendapat Pak Sandi layak untuk kita berikan tugas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional," katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI di Jakarta, Jumat (16/6).

Baca Juga:

Hari Ini PPP Berikan Jabatan Resmi ke Sandiaga Uno

Mardiono menjelaskan, sebagai Ketua Bapilu, memiliki tanggung jawab untuk memenangkan PPP pada Pemilu 2024.

Selain itu, Bapilu juga didukung oleh Badan Saksi yang akan menyatu menjadi satu kesatuan di bawahnya.

Menurut Mardiono, Sandiaga Uno sebagai kader baru di PPP, turut diberikan beban berat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Dia juga berpandangan perlu adanya tokoh yang dapat membawa elektoral kesuksesan PPP pada Pemilu 2024.

"Kami tahu Pak Sandi memiliki tingkat elektoral yang tinggi, maka tentu harus diberi beban sesuai dengan kapasitasnya," katanya.

Baca Juga:

Sandiaga Beberkan Isi Obrolan saat Ngopi Bareng Jokowi di Jakarta Fair

Rencananya, kata dia, Badan Saksi akan melebur dalam Badan Pemenang Pemilu Nasional PPP.

"Nanti karena Badan Pemenangan Pemilu Nasional itu akan didukung oleh Badan Saksi, maka Badan Saksi itu dilebur, menyatu, nanti di bawah Badan Pemenangan Pemilu Nasional," jelas Mardiono.

Sebelumnya, Sandiaga menegaskan dirinya akan total berjuang bersama PPP, khususnya dalam memperjuangkan ekonomi umat.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, masih banyak masyarakat yang menaruh harapan kepada PPP untuk memberikan perbaikan. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Tanyakan Tugas Sandiaga Uno di PPP

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pemilu 2024 #Sandiaga Uno
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan