Jadi Kepala Bapilu, Sandiaga Uno Wajib Menangkan PPP di Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 16 Juni 2023
Jadi Kepala Bapilu, Sandiaga Uno Wajib Menangkan PPP di Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapimnas VI PPP di Jakarta, Jumat (16/6/2023). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tugas berat menanti Sandiaga Uno di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sandiaga Uno baru saja ditugaskan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono jabatan strategis sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).

"Saya berpendapat Pak Sandi layak untuk kita berikan tugas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional," katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI di Jakarta, Jumat (16/6).

Baca Juga:

Hari Ini PPP Berikan Jabatan Resmi ke Sandiaga Uno

Mardiono menjelaskan, sebagai Ketua Bapilu, memiliki tanggung jawab untuk memenangkan PPP pada Pemilu 2024.

Selain itu, Bapilu juga didukung oleh Badan Saksi yang akan menyatu menjadi satu kesatuan di bawahnya.

Menurut Mardiono, Sandiaga Uno sebagai kader baru di PPP, turut diberikan beban berat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Dia juga berpandangan perlu adanya tokoh yang dapat membawa elektoral kesuksesan PPP pada Pemilu 2024.

"Kami tahu Pak Sandi memiliki tingkat elektoral yang tinggi, maka tentu harus diberi beban sesuai dengan kapasitasnya," katanya.

Baca Juga:

Sandiaga Beberkan Isi Obrolan saat Ngopi Bareng Jokowi di Jakarta Fair

Rencananya, kata dia, Badan Saksi akan melebur dalam Badan Pemenang Pemilu Nasional PPP.

"Nanti karena Badan Pemenangan Pemilu Nasional itu akan didukung oleh Badan Saksi, maka Badan Saksi itu dilebur, menyatu, nanti di bawah Badan Pemenangan Pemilu Nasional," jelas Mardiono.

Sebelumnya, Sandiaga menegaskan dirinya akan total berjuang bersama PPP, khususnya dalam memperjuangkan ekonomi umat.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, masih banyak masyarakat yang menaruh harapan kepada PPP untuk memberikan perbaikan. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Tanyakan Tugas Sandiaga Uno di PPP

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pemilu 2024 #Sandiaga Uno
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan