Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jadi Kepala Bapilu, Sandiaga Uno Wajib Menangkan PPP di Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 16 Juni 2023
Jadi Kepala Bapilu, Sandiaga Uno Wajib Menangkan PPP di Pemilu 2024

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono saat memberikan sambutan pada Pembukaan Rapimnas VI PPP di Jakarta, Jumat (16/6/2023). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tugas berat menanti Sandiaga Uno di Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sandiaga Uno baru saja ditugaskan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono jabatan strategis sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu).

"Saya berpendapat Pak Sandi layak untuk kita berikan tugas sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional," katanya saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI di Jakarta, Jumat (16/6).

Baca Juga:

Hari Ini PPP Berikan Jabatan Resmi ke Sandiaga Uno

Mardiono menjelaskan, sebagai Ketua Bapilu, memiliki tanggung jawab untuk memenangkan PPP pada Pemilu 2024.

Selain itu, Bapilu juga didukung oleh Badan Saksi yang akan menyatu menjadi satu kesatuan di bawahnya.

Menurut Mardiono, Sandiaga Uno sebagai kader baru di PPP, turut diberikan beban berat sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya.

Dia juga berpandangan perlu adanya tokoh yang dapat membawa elektoral kesuksesan PPP pada Pemilu 2024.

"Kami tahu Pak Sandi memiliki tingkat elektoral yang tinggi, maka tentu harus diberi beban sesuai dengan kapasitasnya," katanya.

Baca Juga:

Sandiaga Beberkan Isi Obrolan saat Ngopi Bareng Jokowi di Jakarta Fair

Rencananya, kata dia, Badan Saksi akan melebur dalam Badan Pemenang Pemilu Nasional PPP.

"Nanti karena Badan Pemenangan Pemilu Nasional itu akan didukung oleh Badan Saksi, maka Badan Saksi itu dilebur, menyatu, nanti di bawah Badan Pemenangan Pemilu Nasional," jelas Mardiono.

Sebelumnya, Sandiaga menegaskan dirinya akan total berjuang bersama PPP, khususnya dalam memperjuangkan ekonomi umat.

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu, masih banyak masyarakat yang menaruh harapan kepada PPP untuk memberikan perbaikan. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Tanyakan Tugas Sandiaga Uno di PPP

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pemilu 2024 #Sandiaga Uno
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Bagikan