Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Jokowi Tanyakan Tugas Sandiaga Uno di PPP

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Juni 2023
Jokowi Tanyakan Tugas Sandiaga Uno di PPP

Ngopi bareng bersama Presiden RI Joko Widodo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sandiaga Uno telah resmi memiliki kartu tanda anggota (KTA) beserta jaket partai berlogo Ka'bah. Artinya, ia telah menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Presiden Joko Widodo sempat bertanya kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno soal tugas baru di PPP, usai dirinya resmi bergabung dengan partai Islam tersebut.

Baca Juga:

Sandiaga Resmi Berlabuh, PPP Berharap Kecipratan Hoki

Sandiaga menjelaskan, pertanyaan itu sempat dilontarkan Presiden Jokowi saat keduanya ngopi bareng bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di salah satu gerai Jakarta Fair, JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (14/6) malam.

"Dan di saat kita ngopi, kita menikmati kopi khas Indonesia dan di sela-sela Presiden melayani ajakan swafoto dari masyarakat yang cukup histeris, Presiden sempat menanyakan tentang tugas baru di PPP," kata Sandiaga dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Mendengar pertanyaan Presiden, Sandiaga menyampaikan bahwa tugas baru di PPP akan ditentukan pada rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang digelar pada Jumat (16/6) dan Sabtu (17/6).

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengaku menunggu efek hoki Sandiaga Uno untuk mendongkrak suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kalau saya membawa dari bahasa saya ya, itu mungkin yang kami tunggu-tunggu efek hoki, karena Pak Sandi efek hoki kalau bahasa saya," ujarnya.

PPP menargetkan sekitar 11 hingga 12 juta suara secara nasional atau dapat memiliki 45 sampai 50 kursi di DPR RI.

Baca Juga:

Sebelum Terima KTA PPP, Sandiaga Uno Lapor ke Jokowi

#DPP PPP #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan