Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PPP bakal Gelar Mukernas Akhir Tahun 2022, Tentukan Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 September 2022
PPP bakal Gelar Mukernas Akhir Tahun 2022, Tentukan Capres-Cawapres

Arsul Sani. (ANTARA/Shofi Ayudiana)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada akhir tahun 2022. Dalam mukernas, partai berlambang ka’bah ini bakal memunculkan nama capres dan cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2024.

“Dalam mekanisme partai itu dari forum musyawarah kerja nasional, yang kami saya kira akan diselenggarakan di akhir tahun ini atau bahkan di awal tahun depan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (29/9).

Baca Juga

PPP Bakal Jadi Tuan Rumah Rapat KIB di Jawa Tengah

Namun, Arsul tidak membeberkan secara detail soal waktu dan tempat pelaksanaan mukernas. PPP, kata Arsul, tengah fokus mengkonsolidasikan jajaran internal untuk menghadapi pemilu legislatif (Pileg).

“Sebab napas PPP itu tinggal 0,52 persen, karena capaiannya kan 4,52 persen, jadi ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai untuk kepentingan pemilihan legislatif,” ujarnya.

Baca Juga

Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons

Arus membeberkan dalam diskusi internal PPP ada dua sudut pandang yang mencuat terkait strategi di Pilpres 2024. Pertama, PPP didorong untuk aktif menginisiasi koalisi partai-partai Islam. Termasuk mengusung pasangan calon yang tak hanya populer dan elektabilitasnya tinggi tetapi juga yang diterima berbagai kelompok muslim

“Kalau bicara akseptabilitas tentu bukan hal yang mudah, karena ada sosok yang tentu begitu populer pada satu kelompok umat Islam, tapi belum tentu populer pada kelompok umat Islam yang lain," ungkapnya.

Sementara sudut pandang kedua, kata Arsul, di arus internal PPP ada yang berpendapat bahwa PPP itu tidak harus, bahkan sebisa mungkin membentuk dan berada pada koalisi yang inklusif.

Arsul menjelaskan Inklusif dalam kerja sama politik yakni membentuk koalisi yang menggabungkan partai Islam atau partai berbasis umat Islam dengan partai nasionalis.

“Karena itu tidak heran jika PPP pada saat ini bersama dengan PAN ada dalam satu koalisi bersama Golkar sebagai representasi dari partai nasionalis,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Alasan PPP Belum Tentukan Capres-Cawapres

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan