PPP bakal Gelar Mukernas Akhir Tahun 2022, Tentukan Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 September 2022
PPP bakal Gelar Mukernas Akhir Tahun 2022, Tentukan Capres-Cawapres

Arsul Sani. (ANTARA/Shofi Ayudiana)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada akhir tahun 2022. Dalam mukernas, partai berlambang ka’bah ini bakal memunculkan nama capres dan cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2024.

“Dalam mekanisme partai itu dari forum musyawarah kerja nasional, yang kami saya kira akan diselenggarakan di akhir tahun ini atau bahkan di awal tahun depan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (29/9).

Baca Juga

PPP Bakal Jadi Tuan Rumah Rapat KIB di Jawa Tengah

Namun, Arsul tidak membeberkan secara detail soal waktu dan tempat pelaksanaan mukernas. PPP, kata Arsul, tengah fokus mengkonsolidasikan jajaran internal untuk menghadapi pemilu legislatif (Pileg).

“Sebab napas PPP itu tinggal 0,52 persen, karena capaiannya kan 4,52 persen, jadi ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai untuk kepentingan pemilihan legislatif,” ujarnya.

Baca Juga

Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons

Arus membeberkan dalam diskusi internal PPP ada dua sudut pandang yang mencuat terkait strategi di Pilpres 2024. Pertama, PPP didorong untuk aktif menginisiasi koalisi partai-partai Islam. Termasuk mengusung pasangan calon yang tak hanya populer dan elektabilitasnya tinggi tetapi juga yang diterima berbagai kelompok muslim

“Kalau bicara akseptabilitas tentu bukan hal yang mudah, karena ada sosok yang tentu begitu populer pada satu kelompok umat Islam, tapi belum tentu populer pada kelompok umat Islam yang lain," ungkapnya.

Sementara sudut pandang kedua, kata Arsul, di arus internal PPP ada yang berpendapat bahwa PPP itu tidak harus, bahkan sebisa mungkin membentuk dan berada pada koalisi yang inklusif.

Arsul menjelaskan Inklusif dalam kerja sama politik yakni membentuk koalisi yang menggabungkan partai Islam atau partai berbasis umat Islam dengan partai nasionalis.

“Karena itu tidak heran jika PPP pada saat ini bersama dengan PAN ada dalam satu koalisi bersama Golkar sebagai representasi dari partai nasionalis,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Alasan PPP Belum Tentukan Capres-Cawapres

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan