PPP bakal Gelar Mukernas Akhir Tahun 2022, Tentukan Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 September 2022
PPP bakal Gelar Mukernas Akhir Tahun 2022, Tentukan Capres-Cawapres

Arsul Sani. (ANTARA/Shofi Ayudiana)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada akhir tahun 2022. Dalam mukernas, partai berlambang ka’bah ini bakal memunculkan nama capres dan cawapres yang akan diusung untuk Pilpres 2024.

“Dalam mekanisme partai itu dari forum musyawarah kerja nasional, yang kami saya kira akan diselenggarakan di akhir tahun ini atau bahkan di awal tahun depan,” kata Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (29/9).

Baca Juga

PPP Bakal Jadi Tuan Rumah Rapat KIB di Jawa Tengah

Namun, Arsul tidak membeberkan secara detail soal waktu dan tempat pelaksanaan mukernas. PPP, kata Arsul, tengah fokus mengkonsolidasikan jajaran internal untuk menghadapi pemilu legislatif (Pileg).

“Sebab napas PPP itu tinggal 0,52 persen, karena capaiannya kan 4,52 persen, jadi ada kebutuhan untuk mengkonsolidasikan kekuatan partai untuk kepentingan pemilihan legislatif,” ujarnya.

Baca Juga

Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons

Arus membeberkan dalam diskusi internal PPP ada dua sudut pandang yang mencuat terkait strategi di Pilpres 2024. Pertama, PPP didorong untuk aktif menginisiasi koalisi partai-partai Islam. Termasuk mengusung pasangan calon yang tak hanya populer dan elektabilitasnya tinggi tetapi juga yang diterima berbagai kelompok muslim

“Kalau bicara akseptabilitas tentu bukan hal yang mudah, karena ada sosok yang tentu begitu populer pada satu kelompok umat Islam, tapi belum tentu populer pada kelompok umat Islam yang lain," ungkapnya.

Sementara sudut pandang kedua, kata Arsul, di arus internal PPP ada yang berpendapat bahwa PPP itu tidak harus, bahkan sebisa mungkin membentuk dan berada pada koalisi yang inklusif.

Arsul menjelaskan Inklusif dalam kerja sama politik yakni membentuk koalisi yang menggabungkan partai Islam atau partai berbasis umat Islam dengan partai nasionalis.

“Karena itu tidak heran jika PPP pada saat ini bersama dengan PAN ada dalam satu koalisi bersama Golkar sebagai representasi dari partai nasionalis,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Alasan PPP Belum Tentukan Capres-Cawapres

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Bagikan