Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 September 2022
Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono saat ditemui wartawan di kantor pusat PPP, Jakarta, Senin (26/9). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono merespons kadernya yang mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu hanya aspirasi kader.

"Partai sendiri belum punya kebijakan membahas soal Capres dan Cawapres itu," kata Mardiono di kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Baca Juga

Anies Salah Satu Capres yang Diusulkan Akar Rumput PPP

Mardiono mengatakan aspirasi kader yang menginginkan Anies menjadi capres merupakan hal biasa.

“Kalau misal kader punya aspirasi itu biasa-biasa saja. Apalagi setiap DPW punya aspirasi sendiri soal capres ya silahkan saja," ucap anggota Watimpres ini.

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Arsul Sani. Foto: MP/Kanu
Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Arsul Sani. Foto: MP/Kanu

Ditanya soal kehadiran Anies di acara Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) DPC PPP se-DKI Jakarta, Mardiono mengaku tidak mengetahui kedatangan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Tidak ada (Anies di susunan acara), kita tidak mengundang eksternal. Tapi kalau akhirnya beliau datang ya kami terbuka," papar Mardiono yang memakai jaket berlogo PPP dan peci hitam ini.

Baca Juga

Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan

Menurut Mardiono, ia masih mematangkan program kerja (proker) dalam tahapan Pemilu. Apapagi, PPP bersama Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Mardiono yang juga koordinator PPP untuk KIB ini menjelaskan, koalisinya belum pernah sekalipun membahas capres dan cawapres.

“Yang kita bahas bagaimana menghadirkan ide dan gagasan untuk bangun Indonesia ke depan yang lebih baik,” kata dia.

Mardiono menyebut, keputusan capres yang diusung bakal melibatkan para pengurus. Setelah capres-cawapres diputuskan, kata dia, PPP akan membawa nama tersebut untuk dibahas lebih lanjut di KIB.

“Tentu ada forum khusus, mesti melibatkan ulama baik di luar maupun di dalam struktural, majelis, dan pengurus,” kata Mardiono. (Knu)

Baca Juga

PPP Ingin Rebut Kursi Seperti 2014

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Bagikan