PPP Ingin Rebut Kursi Seperti 2014

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 26 September 2022
PPP Ingin Rebut Kursi Seperti 2014

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono membuka Musyawarah Kerja Cabang PPP se-DKI Jakarta. Minggu (25/9/2022). (Humas PPP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hasil survei Charta Politika Indonesia dalam periode 6-13 September 2022, elektabilitas PPP menyentuh di angka 2,1 persen. Walaupun belum signifikan, kenaikan ini diklaim mulai terlihat usai PPP dipimpin oleh Mardiono.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menargetkan elektabilitas partainya terus naik jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga:

Anies Salah Satu Capres yang Diusulkan Akar Rumput PPP

"Sekarang elektabilitas PPP sudah mulai merangkak naik. Saya berharap, tiga bulan ke depan usai melakukan konsolidasi nasional di tingkat wilayah dan cabang, mudah-mudahan survei kita naik lagi," kata Mardiono, usai membuka Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) PPP se-DKI Jakarta, di Jakarta, Minggu (25/9).

Ia mengatakan, kekompakan diharapkan menjadi modal sosial yang besar. Pihaknya memiliki target perolehan suara minimum untuk PPP sama seperti tahun 2014. Sehingga, perlu dilakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia.

"Konsolidasi hari ini menggambarkan bahwa PPP kompak dan terbaik di tingkat nasional. Target di DKI Jakarta sendiri merebut kursi seperti di 2014, ada sebanyak 10 kursi. Hal itu akan diperjuangkan oleh kader kita semua,” ujar Mardiono pula.

Ketua Pengurus Besar (PB) Mathla’ul Anwar KH Embay Mulya Syarif mengaku optimistis PPP bisa menjadi lebih baik lewat kepemimpinan Muhammad Mardiono.

Ia mengaku telah mengenal Mardiono sejak lama, bersama-sama menjadi seorang pengusaha hingga aktivis Islam. Bahkan, saat Mardiono memimpin PPP Provinsi Banten dengan hasil luar biasa.

"Saya pun optimis saat DPP PPP dipimpinnya bisa terus membawa hal baik," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Suharso dan Plt Ketum Mardiono Empat Mata Bahas Nasib PPP di 2024

#Partai Politik #DPP PPP #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Aturan baru ini ahir dari fenomena maraknya pemasangan atribut parpol yang mengganggu estetika kota dan berpotensi membahayakan pengguna jalan di Jakarta.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Aturan Baru, Pemasangan Atribut Parpol di Ruang Publik Jakarta Maksimal 6 Hari
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan