Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 26 September 2022
Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) pada Minggu (25/9) kemarin. Dalam acara politik tersebut, PPP merekomendasikan Anies Baswedan sebagai salah satu calon presiden (Capres) 2024.

Menyikapi hal tersebut, Anies mengaku bersyukur sudah mendapat tiket dukungan dari partai berlambang Ka'bah itu untuk menjadi modal pertarungan kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti.

Baca Juga:

PPP Ingin Rebut Kursi Seperti 2014

"Sayang ingin sampaikan itu adalah sebuah kehormatan. Terima kasih kepada cabang-cabang yang menyampaikan dukungannya," kata Anies setelah acara, Minggu (25/9) malam.

Kendati demikian, lanjut Anies, dirinya akan fokus duku soal kerja di Jakarta yang masih menyisahkan beberapa minggu lagi. Ada sejumlah program yang harus ditunaikan untuk warga Jakarta.

"Izinkan saya meneruskan dulu di Jakarta sampai 3 minggu lagi," papar dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun mengaku kaget dengan antusiasme kader PPP dalam menyambut dirinya.

Untuk diketahui juga, bergema teriakan Anies 'Presiden' dalam acara Mukercab PPP kemarin.

"Tapi ini adalah sebuah inisiatif yang saya sendiri baru tau ketika saya tiba. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi. Ini adalah sebuah kehormatan," urainya.

Baca Juga:

Anies Salah Satu Capres yang Diusulkan Akar Rumput PPP

Anies tegaskan, dirinya akan menjaga amanat sebaik-baiknya dari partai yang dipimpin oleh Muhammad Mardiono ini. Anies mengungkapkan, dirinya akan umumkan pencalonannya di waktu yang tepat nanti.

"Sambil menunggu nanti pada waktunya. Dan saya akan tuntaskan amanat di Jakarta dan kerja bersama dengan PPP di Jakarta hingga programnya tuntas," tutupnya.

Sebelumnya, secara terang-terangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan siap mencalonkan diri menjadi calon presiden (Capres) 2024 mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sesi wawancara dengan Reuters di Singapura.

Saat ini dirinya menunggu partai politik yang mau menimangnya sebagai kendaraan untuk menggantikan Joko Widodo (Jokowi).

"Saya siap mencalonkan diri sebagai presiden jika ada partai mencalonkan saya," kata Anies ketika wawancara dengan Reuters Singapura, yang dikutip Jumat (16/9). (Asp)

Baca Juga:

Suharso dan Plt Ketum Mardiono Empat Mata Bahas Nasib PPP di 2024

#Anies Baswedan #Pemilu #Pemilu 2024 #DPP PPP #Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Tiga anggota intel kodim itu mengaku sebelumnya menghadiri rapat pemantauan wilayah dan hendak makan siang di Soto Mbok Giyem. .
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Intel Kodim Kepergok Anies Ikut Makan di Soto Mbok Giyem, TNI Klarifikasi Murni Spontan
Indonesia
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah membenarkan tiga pria TNI yang berfoto bersama Anies Baswedan merupakan anggota intel Kodim Karanganyar.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Februari 2026
Kodam Diponegoro Akui 3 Pria Diajak Foto Bareng Anies Baswedan Intel Kodim
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Beredar narasi di media sosial yang menyebut kehadiran Anies di lokasi bencana alam Aceh membuat beban korban hilang. Cek kebenaran informasinya!
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Peluk Anies, Beban Korban Bencana Alam di Aceh Tamiang Langsung Hilang
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Bagikan