Alasan PPP Belum Tentukan Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 September 2022
Alasan PPP Belum Tentukan Capres-Cawapres

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Arsul Sani saat ditemui wartawan di Kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini belum menentukan sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menjelaskan, proses pemilihan capres-cawapres di partainya memiliki mekanisme, yakni melalui forum khusus.

Baca Juga

Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons

"Soal capres dan cawapres di PPP itu ada mekanismenya, nanti lewat forum khusus. Sebab, terkait hal itu merupakan suatu perhelatan nasional sehingga tidak hanya satu provinsi atau cabang," kata Mardiono kepada wartawan di DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Anggota Watimpres ini menyebut, forum khusus untuk pemilihan calon RI 1 dan RI 2 bisa dilaksanakan dalam Mukercab atau Rapimcab, Mukerwil atau Rapimwil, hingga Mukernas atau Rapimnas.

Terkait waktunya, Mardiono menjelaskan belum bisa dipastikan karena PPP juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Karena PPP ada keterkaitan dengan KIB, maka itu akan berproses dari internal ke KIB. Bahkan, KIB sampai saat ini belum ada bahasan soal capres dan cawapres,” jelasnya.

Baca Juga

Anies Salah Satu Capres yang Diusulkan Akar Rumput PPP

Mardiono menegaskan kembali bahwa saat ini PPP belum menentukan siapa capres dan cawapres yang diusung.

“Jika itu suara kader maka kami hormati dan hargai, tapi partai sendiri belum punya kebijakan soal Capres dan Cawapres. Setiap tokoh kami perhitungkan, karena yang memiliki kriteria kelayakan tidak hanya satu tapi banyak,” ungkap pria berlatar belakang pengusaha ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan, partainya saat ini menampung aspirasi dan menerapkan mekanisme button up. Sehingga, jika para kader menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pencapresan sah-sah saja.

Namun, semua keputusan partai terkait capres dan cawapres akan mengikuti mekanisme yang ada. Saat ini PPP belum menentukan itu.

“Kalau ditanya kapan, memang belum dijadwalkan. Jika ada suara kami persilakan, namun nanti akan ada saatnya terkait keputusan,” tutur Arsul. (Knu)

Baca Juga

Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Indonesia
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Prosedur penyelesaian etik di DKPP dirancang untuk menjamin kecepatan, kesederhanaan, dan efektivitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 November 2025
DKPP Janji Penyelesaian Etik Penyelenggara Pemilu Dijamin Cepat
Indonesia
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Pemisahan jadwal pemilu bisa mengurangi beban kerja berat seperti yang kita lihat pada Pemilu Serentak 2019 dan 2024
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
TII Rekomendasikan 7 Penguatan Demokrasi, Termasuk Pemisahan Jadwal Pemilu
Bagikan