Alasan PPP Belum Tentukan Capres-Cawapres

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 26 September 2022
Alasan PPP Belum Tentukan Capres-Cawapres

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Arsul Sani saat ditemui wartawan di Kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sampai saat ini belum menentukan sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan didukung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menjelaskan, proses pemilihan capres-cawapres di partainya memiliki mekanisme, yakni melalui forum khusus.

Baca Juga

Kader Usulkan Anies jadi Capres, Plt Ketum PPP Beri Respons

"Soal capres dan cawapres di PPP itu ada mekanismenya, nanti lewat forum khusus. Sebab, terkait hal itu merupakan suatu perhelatan nasional sehingga tidak hanya satu provinsi atau cabang," kata Mardiono kepada wartawan di DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9).

Anggota Watimpres ini menyebut, forum khusus untuk pemilihan calon RI 1 dan RI 2 bisa dilaksanakan dalam Mukercab atau Rapimcab, Mukerwil atau Rapimwil, hingga Mukernas atau Rapimnas.

Terkait waktunya, Mardiono menjelaskan belum bisa dipastikan karena PPP juga tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

“Karena PPP ada keterkaitan dengan KIB, maka itu akan berproses dari internal ke KIB. Bahkan, KIB sampai saat ini belum ada bahasan soal capres dan cawapres,” jelasnya.

Baca Juga

Anies Salah Satu Capres yang Diusulkan Akar Rumput PPP

Mardiono menegaskan kembali bahwa saat ini PPP belum menentukan siapa capres dan cawapres yang diusung.

“Jika itu suara kader maka kami hormati dan hargai, tapi partai sendiri belum punya kebijakan soal Capres dan Cawapres. Setiap tokoh kami perhitungkan, karena yang memiliki kriteria kelayakan tidak hanya satu tapi banyak,” ungkap pria berlatar belakang pengusaha ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan, partainya saat ini menampung aspirasi dan menerapkan mekanisme button up. Sehingga, jika para kader menyampaikan aspirasi dan usulan terkait pencapresan sah-sah saja.

Namun, semua keputusan partai terkait capres dan cawapres akan mengikuti mekanisme yang ada. Saat ini PPP belum menentukan itu.

“Kalau ditanya kapan, memang belum dijadwalkan. Jika ada suara kami persilakan, namun nanti akan ada saatnya terkait keputusan,” tutur Arsul. (Knu)

Baca Juga

Masuk Bursa Capres PPP untuk Maju 2024, Anies: Terima Kasih, Ini Sebuah Kehormatan

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pemilu #Pilpres
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Dualisme PPP Selesai, Mardiono Jadi Ketua Umum, Agus Waketum dan Taj Yasin Duduki Kursi Sekjen
Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto bersepakat untuk islah atau berdamai terkait perebutan kursi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X pada 27-28 September lalu.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Dualisme PPP Selesai, Mardiono Jadi Ketua Umum, Agus Waketum dan Taj Yasin Duduki Kursi Sekjen
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Bagikan