PP Tapera Diteken Jokowi, Gaji Pekerja Dipotong Negara 3 Persen Setiap Bulan

Merahputih.com - Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 Tahun 2020. PP itu berisi tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Seluruh pekerja, paling sedikit berpengahasilan sebesar upah minimum, diwajibkan mengikuti program Tapera.

Baca Juga:

Dampak Ekonomi COVID-19 Selevel 'Great Depression', Krisis 98 Enggak Ada Apa-apanya

Dalam pasal 7 disebut, para peserta Tapera adalah calon PNS, aparatur sipil negara (ASN), prajurit dan siswa Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa, perusahaan swasta, dan pekerja apa pun yang menerima upah.

Sementara, pasal 15 ayat 1 menyebut, besaran simpanan peserta yang dipotong tiap bulan oleh negara yakni sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Iuran maksimal dibayar tanggal 10 setiap bulan.

"Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pemberi Keda sebesar 0,5 persen dan Pekerja sebesar 2,5 persen," bunyi pasal 15 ayat 2.

Kepesertaan Tapera bisa berakhir karena beberapa faktor yakni telah pensiun bagi Pekerja, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia atau peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai Peserta selama 5 tahun berturut-turut.

Baca Juga:

Jika Bantuan Tak Berjalan Lancar, Perekonomian Indonesia Dikhawatirkan Bakal Anjlok

Peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukannya. Simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir.

"Peserta memperoleh pengembalian Simpanan dan hasil pemupukan Dana Tapera berdasarkan jumlah unit penyertaan yang dimiliki Peserta dikalikan nilai aktiva bersih per unit penyertaan pada tanggal berakhirnya kepesertaan," bunyi pasal 24 ayat 3. (Pon)