PP akan Berdikari secara Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

P Suryo RP Suryo R - Sabtu, 05 Agustus 2023
PP akan Berdikari secara Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya

Momentum ini mengubah gerakan Pemuda Pancasila agar lebih berdikari secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. (Humas MPC PP Jakarta Selatan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

SEMAKIN besar sebuah organisasi maka tidak terlepas dari segala macam persoalan dan tantangan. Menjawab hal itu, seluruh kader dan pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Administrasi Jakarta Selatan agar selalu meningkatkan rasa solidaritas lagi.

Ketua Panitia Muscab XIV MPC PP Jakarta Selatan Rahman Saleh berharap, acara Muscab ke XIV yang diadakan MPC PP Jaksel ini dapat menjadi momen regenerasi kepemimpinan di MPC PP Jaksel. Momentum ini mengubah gerakan Pemuda Pancasila agar lebih berdikari secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.

"Secara politik, Pemuda Pancasila dalam menyambut pemilu 2024 akan turut menyukseskan dan akan membantu pihak aparat keamanan untuk pemilu ini agar aman, tertib dan terkendali," tegas Rahman.

Kemudian Rahman menambahkan bahwa secara ekonomi, akan mengubah gerakan ekonomi Pemuda Pancasila agar lebih bermartabat dengan memberikan pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi. Ini dimaksudkan supaya para anggota dapat melakukan perubahan dalam kegiatan ekonominya diharapkan dengan demikian stigma negatif tidak akan ada lagi.

"Berdikari secara sosial artinya seluruh kegiatan sosial Pemuda Pancasila yang sudah bagus akan terus dikembangkan dan akan bersinergi dengan stakeholder yang ada. Baik CSR, Baznas, maupun lembaga-lembaga sosial yang lain.," kata Rahman lagi

Lalu PP berdikari secara kebudayaan yakni upaya melestarikan budaya dengan mengadopsi budaya-budaya lain yang ada di DKI Jakarta yang merupakan kota dengan multikulturalis. Para anggota yang memiliki bakat seni dan budaya pun akan kami kembangkan dengan stakeholder yang ada. Sehingga Muscab ini selain menghasilkan Ketua MPC PP Jaksel yang baru, juga menciptakan kepemimpinan baru yang akan membuat para kadernya lebih hebat lagi dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya," jelas Rahman.

Rahman mengatakan itu dalam Musyawarah Cabang (Muscab) dengan tema Menuju Kepemimpinan Pemuda Pancasila yang Berdikari secara Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Baca Juga:

Tim Tujuh Jokowi Berikan Materi Pemenangan Ganjar kepada Jurkam Muda PDIP

pp
Fokus terhadap perekonomian tiap anggota dan juga sampai pada tingkat ranting dan anak ranting. (Humas MPC PP Jakarta Selatan)

Kembali menjabat sebagai Ketua MPC PP Jakarta Selatan Yedidiah Soerjosoemarno, ST., SH. menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh undangan yang bersedia hadir dalam acara Muscab ke XIV MPC PP Jakarta Selatan.

Dalam Muscab MPC PP Jakarta Selatan ini disampaikan visi, misi dan harapan Yedidiah sebagai Ketua MPC PP Jaksel, PP akan melanjutkan konsolidasi organisasi yang telah berjalan. Namun kini fokus akan lebih pada pembangunan anak-anak ranting dan akan langsung turun kebawah ke setiap pelosok masyarakat terutama di tingkat-tingkat RW.

Kedepannya Yedidiah mengharapkan hasil dari rapat komisi di Muscab ke XIV ini dapat menghasilkan program lebih baik. Terutama fokus terhadap perekonomian tiap anggota dan juga sampai pada tingkat ranting dan anak ranting serta demi kepentingan masyarakat luas.

"Apalagi kini dengan adanya tingkat anak ranting, berarti Pemuda Pancasila ada pada ujung-ujung tombak di masyarakat. Sehingga bisa lebih tahu apa kebutuhan mereka, kebutuhan anggota kita, apa potensi dan kekurangan daerah tersebut," kata Yedidiah.

Yedidiah sadar bahwa dalam menjalankannya akan butuh bantuan dan dukungan yang diperlukan. "Apa yang bisa diangkat dari daerah tersebut, kebutuhannya apa, jadi dengan adanya anak ranting, kita bisa mendapatkan informasi- informasi tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap Pemuda Pancasila kedepannya," ungkap Yedidiah.

Kegiatan berlangsung di Aula Patung Dirgantara Walikota Jakarta Selatan yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pakar Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Muhammad Hidayat Nur Wahid L.c., M.A., Ketua MPO H.Thariq Mahmud S.H., Ketua MPW PP DKI Jakarta Ilyas Abdullah, Walikota Jakarta Selatan Munjirin S.Sos., M.Si., Perwakilan Polres Jakarta Selatan, Perwakilan Dandim Jakarta Selatan, Pudisklat Kopasgat /Windik 800 Kolonel Pas Helmi Ardiyanto Nange, S.E.,M.M., Bawaslu Jakarta Selatan Azhar Dini Ratna Listanti , Ketua KPUD Jakarta Selatan Agus Sudono S.PD., M.SI., Ketua Baznas DKI Dr. Akhmad H. Abu Bakar, M.M. serta perwakilan ormas FKKPI, juga seluruh Ketua PAC Pemuda Pancasila wilayah Jakarta Selatan. (psr)

Baca Juga:

PKB Bakal Tinggalkan Gerindra jika Tak Kunjung Ada Kepastian Soal Cawapres

#Ormas #Berita
Bagikan
Ditulis Oleh

P Suryo R

Stay stoned on your love

Berita Terkait

Berita
Cara Situs Berita Menjaga Keseimbangan antara Kecepatan dan Akurasi
Simak rahasia di balik situs berita yang mampu menyajikan informasi cepat, akurat, dan nyaman dibaca di era digital.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Cara Situs Berita Menjaga Keseimbangan antara Kecepatan dan Akurasi
Indonesia
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan UU Organisasi Profesi Bakal Tertibkan Ormas Gadungan
Boleh saja membuat perkumpulan, nggak ada yang marah. Tapi tidak bisa memberi sanksi misalnya kepada dokter yang melakukan malapraktik. Nah, ini yang belum ada sampai sekarang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 12 Maret 2026
Yusril Ihza Mahendra Tegaskan UU Organisasi Profesi Bakal Tertibkan Ormas Gadungan
Indonesia
Polda Metro Jaya Ingatkan Sweeping Rumah Makan Bukan Tugas Ormas, Ada Polisi dan Pemerintah
Polda Metro Jaya menegaskan larangan bagi organisasi masyarakat (Ormas) untuk melakukan sweeping rumah makan selama bulan suci Ramadan 1447 H.
Wisnu Cipto - Jumat, 20 Februari 2026
Polda Metro Jaya Ingatkan Sweeping Rumah Makan Bukan Tugas Ormas, Ada Polisi dan Pemerintah
Indonesia
Pemprov DKI Ingatkan Ormas Jangan Jadi 'Superhero' di Siang Bolong Saat Ramadan
Chico Hakim menambahkan bahwa tindakan main hakim sendiri berpotensi melanggar ketertiban umum
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 14 Februari 2026
Pemprov DKI Ingatkan Ormas Jangan Jadi 'Superhero' di Siang Bolong Saat Ramadan
Indonesia
DPRD DKI Harap Kerja Satpol PP Tertibkan Atribut di Flyover Tidak Musiman
Mujiyono menilai tindakan tersebut merupakan implementasi nyata dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung
Angga Yudha Pratama - Jumat, 13 Februari 2026
DPRD DKI Harap Kerja Satpol PP Tertibkan Atribut di Flyover Tidak Musiman
Indonesia
Prabowo Bakal Rutin Lakukan Pertemuan dengan Ormas Islam dan Pimpinan Ponpes, Digelar 3 Hingga 4 Bulan Sekali
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, membenarkan bahwa agenda utama yang diterima pihaknya adalah koordinasi terkait dewan perdamaian internasional
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 Februari 2026
Prabowo Bakal Rutin Lakukan Pertemuan dengan Ormas Islam dan Pimpinan Ponpes, Digelar 3 Hingga 4 Bulan Sekali
Indonesia
Kasus Nenek Elina di Surabaya, DPR Minta Polisi Tidak Premanisme Berkedok Ormas
Ia menekankan bahwa para pelaku pembongkaran dan pengusiran harus diseret ke ranah hukum agar ada efek jera.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Kasus Nenek Elina di Surabaya, DPR Minta Polisi Tidak Premanisme Berkedok Ormas
Indonesia
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Masyarakat tidak boleh hidup dalam ketakutan, masyarakat perlu kehidupan yang layak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol
Indonesia
Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, DPR Minta Pemerintah Monitoring dan Evaluasi secara Rutin
Evaluasi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, kata Mahdalena juga harus dilakukan untuk melakukan identifikasi masalah dan hambatan apa saja yang dialami.
Frengky Aruan - Selasa, 15 Juli 2025
Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, DPR Minta Pemerintah Monitoring dan Evaluasi secara Rutin
Olahraga
Politisi PDIP Kritik Putusan MK Pisahkan Pemilu: Embrio Negara Feodal Mulai Muncul
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.
Frengky Aruan - Selasa, 15 Juli 2025
Politisi PDIP Kritik Putusan MK Pisahkan Pemilu: Embrio Negara Feodal Mulai Muncul
Bagikan