PKB Bakal Tinggalkan Gerindra jika Tak Kunjung Ada Kepastian Soal Cawapres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 05 Agustus 2023
PKB Bakal Tinggalkan Gerindra jika Tak Kunjung Ada Kepastian Soal Cawapres

Ilustrasi - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (tengah) menyampaikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis (15/6/2023). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa/aa. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tak kunjung mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Nasib Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menempati posisi cawapres juga tidak ada kejelasan. Hal ini disinyalir menjadi alasan PKB bermanuver mendekat ke PDI perjuangan (PDIP).

Atas mandeknya kesepakatan di KIR, Cak Imin mengisyaratkan akan meninggalkan Gerindra dan menanggalkan piagam koalisi yang sebelumnya disepakati. Setelahnya, PKB bakal menjalin koalisi dengan PDIP yang memberikan harapan lebih jelas.

Baca Juga:

Kedekatan Prabowo-Erick Thohir, PKB Yakin Gerindra Tak Akan Berkhianat

“Kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya itu barang kali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra ya ikut PDIP saja,” kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (4/8).

Kendati demikian, Cak Imin mengaku masih ada waktu dirinya berpasangan dengan Prabowo sebagai capres-cawapres. Sebab, pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih cukup lama dan mengingat konstelasi politik masih sangat dinamis.

“Ini kan masih panjang waktunya, pokoknya PKB sama Gerindra tetap solid, saya dukung Pak Prabowo, masih jalan. Soal nanti-nanti ya sabar saja kita kan lihat perkembangan,” ujarnya.

Baca Juga:

PKB-Gerindra Diklaim Jadi Koalisi Terbaik Pemilu 2024

Menurut Cak Imin, bukan tidak mungkin Prabowo mengumumkan namanya sebagai cawapres di menit-menit akhir menjelang pendaftaran ke KPU pada Oktober mendatang.

Kondisi politik tersebut, kata dia, pernah terjadi pada Pilpres 2019 ketika Ma’ruf Amin secara mengejutkan diumumkan sebagai bacawapres mendampingi Jokowi.

“KH Ma’ruf Amin itu sudah tidak ada mimpi jadi wapres, tapi ketika mau diumumkan tiba-tiba jadi wapres, soal keyakinan itu berapa persen saya kira gak ada yang tahu, misteri,” ucapnya.

Lebih lanjut Cak Imin menambahkan, yang terpenting baginya terus berusaha mengerjakan tugas politik sebaik-baiknya agar bisa maju menjadi cawapres pada kontestasi politik 2024.

“Tugas kita ini adalah berusaha yang terbaik untuk mendapatkan peran itu,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Waketum PKB ke Gerindra: Lu 11 Gua 12, Lu Ga Jelas Gua Lepas

#PKB #Partai Politik #Pilpres #Pilpres 2024 #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 6 menit lalu
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Bagikan