Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, DPR Minta Pemerintah Monitoring dan Evaluasi secara Rutin

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 15 Juli 2025
Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, DPR Minta Pemerintah Monitoring dan Evaluasi secara Rutin

Hari Pertama Siswa Datang di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan Sekolah Rakyat akhirnya resmi bergulir pada Senin (14/7) kemarin. Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan semua peserta didik Sekolah Rakyat mendapatkan materi pembelajaran sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

“Antusiasme siswa dan orang tua untuk bersekolah di Sekolah Rakyat sangat tinggi. Antusiasme ini harus tetap dijaga dengan memastikan bahwa semua ketentuan akan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Saya minta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” kata Mahdalena di Jakarta, Selasa (15/7).

Mahdalena mengatakan evaluasi berkala ini dimaksudnya untuk memastikan bahwa sekolah dengan sistem boarding school ini masih berjalan dengan baik. Evaluasi juga dimaksud untuk memperbaiki atau melakukan penanganan segera apabila ada perbaikan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Presiden Prabowo mempunyai ekspetasi tinggi agar sekolah rakyat benar-benar menjadi milestone bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan pendidikan layak, maka sudah selayaknya jika evaluasi dilakukan secara seksama,” ujarnya.

Baca juga:

Digagas Prabowo, Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin Mulai Beroperasi secara Serentak di 63 Titik Seluruh Indonesia

Evaluasi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, kata Mahdalena juga harus dilakukan untuk melakukan identifikasi masalah dan hambatan apa saja yang dialami. Beberapa permasalahan yang rentan muncul terkait sarana dan prasana, pelaksanaan sistem belajar hingga kondisi siswi dan tenaga pengajar.

“Sekolah Rakyat itu kan sekolah berasrama. Jadi banyak hal yang harus dipastikan agar semua baik-baik saja. Misalnya melakukan pengecekan terkait kebersihan asrama, asupan makanan yang diberikan seimbang atau tidak. Serta memastikan bahwa fasilitas belajarnya juga sesuai dengan yang ditentukan,” ungkapnya

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga meminta agar pemerintah memastikan pelajaran yang diberikan kepada siswa di Sekolah Rakyat sesuai dengan kurikulum yang sama dengan sekolah pada umumnya.

"Kami juga berharap ada peningkatan kualitas pendidikan sehingga targetnya pendidikan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dapat segera terwujud. Tentu saja ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia,” pungkasnya. (Pon)

#DPR RI #Sekolah Rakyat #Presiden Prabowo Subianto #Berita #Indonesia #Merahputih
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Penonaktifan tidak dikenal di dalam tentang MPR, DPR, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) serta peraturan DPR tentang tata tertib.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Aktivis Sebut Penonaktifan 5 Anggota DPR RI Bodohi Rakyat, Gaji Tetap Diterima
Indonesia
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Herman mendesak Kemendag untuk menetapkan harga yang rasional
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Soroti Ketergantungan Impor Minyak dan Pangan, Pemerintah Diminta Segera Panggil Produsen untuk Pastikan Komitmen Ketersediaan dan Harga yang Terjangkau
Indonesia
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Ia juga mendukung tambahan anggaran Kemendikdasmen
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Legislator Tekankan Tiga Prioritas Utama dalam Pendidikan Nasional: Kesejahteraan Guru, Akses Merata, dan Sarana Prasarana Memadai
Indonesia
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Idrus menilai Prabowo telah berada di jalur yang benar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
Indonesia
Presiden Prabowo Tawarkan China untuk Garap Proyek Giant Sea Wall Pesisir Utara Jawa
Proyek tanggul laut ini direncanakan membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Presiden Prabowo Tawarkan China untuk Garap Proyek Giant Sea Wall Pesisir Utara Jawa
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Ahli embrio transfer manusia, ahli embrio transfer hewan, bersatu, membuat contoh perbaikan genetik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Dorong Pemerintah Libatkan Peternak Kecil dalam Program Sapi Merah Putih
Indonesia
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Jika DPR mengambil alih, DPR harus menyusun draf rancangan dan menggelar serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU).
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
RUU Perampasan Aset Masih Usulan Pemerintah, DPR Pertimbangkan untuk Ambil Alih
Indonesia
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Jika hal ini terjadi, DPR harus segera menggelar RDPU
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
DPR Buka Peluang Ambil Alih Inisiatif RUU Perampasan Aset dari Pemerintah
Bagikan