Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, DPR Minta Pemerintah Monitoring dan Evaluasi secara Rutin

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 15 Juli 2025
Sekolah Rakyat Mulai Berjalan, DPR Minta Pemerintah Monitoring dan Evaluasi secara Rutin

Hari Pertama Siswa Datang di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penyelenggaraan Sekolah Rakyat akhirnya resmi bergulir pada Senin (14/7) kemarin. Anggota Komisi VIII DPR RI Mahdalena meminta pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan semua peserta didik Sekolah Rakyat mendapatkan materi pembelajaran sesuai amanah Presiden Prabowo Subianto.

“Antusiasme siswa dan orang tua untuk bersekolah di Sekolah Rakyat sangat tinggi. Antusiasme ini harus tetap dijaga dengan memastikan bahwa semua ketentuan akan berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Saya minta dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan program ini sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” kata Mahdalena di Jakarta, Selasa (15/7).

Mahdalena mengatakan evaluasi berkala ini dimaksudnya untuk memastikan bahwa sekolah dengan sistem boarding school ini masih berjalan dengan baik. Evaluasi juga dimaksud untuk memperbaiki atau melakukan penanganan segera apabila ada perbaikan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.

“Presiden Prabowo mempunyai ekspetasi tinggi agar sekolah rakyat benar-benar menjadi milestone bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu mendapatkan pendidikan layak, maka sudah selayaknya jika evaluasi dilakukan secara seksama,” ujarnya.

Baca juga:

Digagas Prabowo, Sekolah Rakyat untuk Warga Miskin Mulai Beroperasi secara Serentak di 63 Titik Seluruh Indonesia

Evaluasi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, kata Mahdalena juga harus dilakukan untuk melakukan identifikasi masalah dan hambatan apa saja yang dialami. Beberapa permasalahan yang rentan muncul terkait sarana dan prasana, pelaksanaan sistem belajar hingga kondisi siswi dan tenaga pengajar.

“Sekolah Rakyat itu kan sekolah berasrama. Jadi banyak hal yang harus dipastikan agar semua baik-baik saja. Misalnya melakukan pengecekan terkait kebersihan asrama, asupan makanan yang diberikan seimbang atau tidak. Serta memastikan bahwa fasilitas belajarnya juga sesuai dengan yang ditentukan,” ungkapnya

Legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini juga meminta agar pemerintah memastikan pelajaran yang diberikan kepada siswa di Sekolah Rakyat sesuai dengan kurikulum yang sama dengan sekolah pada umumnya.

"Kami juga berharap ada peningkatan kualitas pendidikan sehingga targetnya pendidikan dapat membantu mengentaskan kemiskinan dapat segera terwujud. Tentu saja ini juga membutuhkan dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia,” pungkasnya. (Pon)

#DPR RI #Sekolah Rakyat #Presiden Prabowo Subianto #Berita #Indonesia #Merahputih
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo akan Terima Kunjungan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko pada 2 Juli 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 30 Juni 2026
Prabowo akan Terima Kunjungan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko, Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral
Indonesia
Ribuan Taruna Akmil Ditugaskan Ajari Siswa Sekolah Rakyat Setrika Baju dan Nyemir Sepatu
Sebanyak 1.000 taruna Akademi Militer (Akmil) tingkat I dan II diterjunkan ke 178 titik Sekolah Rakyat (SR) untuk mendampingi para siswa
Wisnu Cipto - Selasa, 30 Juni 2026
Ribuan Taruna Akmil Ditugaskan Ajari Siswa Sekolah Rakyat Setrika Baju dan Nyemir Sepatu
Indonesia
DPR Setuju Mode Pelatihan Gaya Militer untuk Calon Manajer Kopdes Diganti Belajar Manajerial
DPR akan mengawal proses evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelatihan tersebut agar menghasilkan perbaikan yang menyeluruh.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Setuju Mode Pelatihan Gaya Militer untuk Calon Manajer Kopdes Diganti Belajar Manajerial
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
DPR juga menyetujui tiga calon tambahan yang akan menjadi daftar pergantian antarwaktu (PAW).
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Guru Besar, DPR Ingatkan jangan hanya Jadi Pajangan
Pelibatan kalangan akademisi dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan merupakan langkah positif.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Prabowo Bentuk Satgas Guru Besar, DPR Ingatkan jangan hanya Jadi Pajangan
Indonesia
DPR Minta Skema Seleksi Calon Manajer Kopdes Merah Putih Dirombak
Sebaiknya agar sebelum mengikuti retret, setiap calon manajer diwajibkan menjalani tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Minta Skema Seleksi Calon Manajer Kopdes Merah Putih Dirombak
Indonesia
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Fraksi PKB DPR RI menyampaikan delapan catatan kritis terhadap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, mulai dari perlindungan data, AI, hingga pemberantasan judi online.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Panja akan terdiri dari lima pimpinan dan 18 anggota.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Indonesia
Wamenkum Sebut RUU Keamanan Siber Diperlukan, Lindungi Infrastruktur Informasi Kritis
Serangan terhadap infrastruktur informasi penting, pencurian data, hingga penyalahgunaan informasi dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkum Sebut RUU Keamanan Siber Diperlukan, Lindungi Infrastruktur Informasi Kritis
Bagikan