Merahputih.com - Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menyebut, pada perkembangan pelaksanaan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), ada 22.832 posko yang telah terbentuk di 30 provinsi.
Pembentukan posko didominasi di Pulau Jawa dan Bali, yakni ada 19.845 posko. Sedangkan 2.987 posko lainnya berada di 23 provinsi lain. Adapun posko yang paling banyak terbentuk di Jawa Barat sebanyak 6.873 posko, Jawa Tengah ada 6.475 posko, dan Jawa Timur ada 4.216 posko.
Baca Juga:
Anies Raih Penghargaan Tokoh Pemberdayaan 2020 karena Penanganan COVID-19
“Saya mengapresiasi kepada seluruh provinsi yang telah mengkoordinasikan daerahnya hingga tingkat desa atau kelurahan,” kata Wiku pada acara konferensi pers virtual 'Perkembangan Penanganan COVID-19 di Indonesia per 4 Maret 2021', Kamis (4/3).
Satgas COVID-19 juga menerima laporan kinerja yang diterima setiap harinya dari seluruh provinsi. Laporan kinerja yang paling banyak dilakukan di posko adalah edukasi dan sosialisasi 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan total satu juta laporan.
Sedangkan untuk pembagian masker lebih dari 200.000 laporan, serta penegakan disiplin lebih dari 130.000 laporan. Pelaksanaan PPKM mikro yang sedang berlangsung merupakan model pengendalian cukup efektif dan merupakan modal penting dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh bencana.
Untuk perkembangan peta zonasi risiko yang dibuat sejak awal Mei 2020 hingga Februari 2021 menunjukkan perkembangan begitu cepat.
Pasalnya, pada awal Mei, zona hijau masih terlihat banyak di wilayah barat dan timur Indonesia. Kemudian, semakin lama semakin berkurang hingga tersisa sangat sedikit pada Februari 2021. “Hanya empat kabupaten/kota tanpa kasus baru, dan hanya empat kabupaten/ kota tidak terdampak,” kata Wiku.
Selain itu, lanjut Wiku, zona oranye yang awalnya hanya didominasi Pulau Jawa dan sedikit Pulau Kalimantan dan Sumatera, pada perkembangannya menunjukkan peningkatan sangat signifikan.
Hingga pada Desember 2020, seluruh pulau di Indonesia didominasi oleh kabupaten/kota dengan zona risiko oranye. Meski begitu, saat ini zona oranye perlahan menurun.
Tercatat pada Februari 2021, zona oranye tidak mendominasi di Pulau Sumatera, dan Papua, meskipun jumlahnya tetap mendominasi. “Ini menunjukan perkembangan zona risiko di Indonesia mengarah ke perpindahan ke zona oranye atau zona dengan risiko sedang,” tuturnya.
Selanjutnya, Wiku juga mengatakan, per 28 Februari, jumlah zona oranye ada 277 kabupaten/kota atau lebih dari 50% dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Kondisi saat ini perlu diperbaiki, khususnya bagi kabupaten/kota yang sudah berbulan-bulan berada di zona oranye agar segera berbenah dalam penanganan COVID-19. “Selalu saya sampaikan zona oranye bukan zona risiko yang aman,” ucapnya.
Baca Juga:
Wiku mengatakan, perkembangan zona risiko setiap minggu dapat dipantau pada laman covid19.go.id/petarisiko. Dengan begitu, perkembangan dijadikan sebagai salah satu target penanganan untuk segera diperbaiki keadaannya.
“Jangan sampai ada daerah yang lebih dari 10 bulan berada di zona oranye. Harus ada perubahan yang lebih baik,” kata Wiku. (Knu)