Polri-TNI Diminta Mengedepankan Sisi Humanis saat Atur Kedisplinan Warga

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Mei 2020
Polri-TNI Diminta Mengedepankan Sisi Humanis saat Atur Kedisplinan Warga

Prajurit TNI. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mengingatkan aparat kepolisian yang dikerahkan untuk membantu adaptasi new normal untuk mengedepankan pendekatan humanis.

Herman berharap kehadiran aparat kepolisian secara fisik bisa mempercepat tumbuhnya sikap disiplin masyarakat saat beraktivitas.

Baca Juga

DPR Ingatkan Protokol New Normal Jangan Sampai Bikin Bingung Rakyat

"Tujuannya tak lain supaya masyarakat bisa segera betul-betul berdisiplin menerapkan pola pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga kurva virus Corona bisa segera menurun," kata Herman Hery melalui keterangan kepada wartawan, Kamis (28/5).

Herman mengatakan Polri harus cermat dalam mengatur kebutuhan personel yang diterjunkan untuk membantu persiapan new normal. Begitupun dengan kebutuhan petugas yang dikerahkan ke lapangan, mesti betul-betul dicukupi.

Komisi III DPR,
Ketua Komisi III DPR, Herman Herry. Foto: ANTARA

Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa aparat Kepolisian yang bertugas di lapangan mungkin akan menghadapi berbagai reaksi dari masyarakat. Walau begitu, Herman meminta aparat kepolisian tidak terpancing.

"Bagaimana pun reaksi dari masyarakat, petugas kepolisian harus tetap berpegang pada profesionalisme. Petugas yang diturunkan ke lapangan harus betul-betul mencamkan bahwa fungsi mereka kali ini fokus pada fungsi edukasi," jelas pria asal NTT ini.

Menurut dia, dalam tugasnya di lapangan, aparat kepolisian sebaiknya mengingatkan dengan baik terhadap warga yang tidak mengenakan masker. Aparat juga mengawasi fasilitas publik agar orang yang berada di dalamnya tidak melebihi kapasitas aman.

Baca Juga

Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi

"Atur antrean agar sesuai prinsip jaga jarak aman, serta memberi edukasi kepada warga soal pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan," tuturnya.

Presiden Joko Widodo memutuskan akan menerjunkan anggota Polri dan TNI di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Bakal ada 340 ribu anggota Polri dan TNI dalam persiapan normal baru. (Knu)

#DPR RI #TNI-Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan