Polri-TNI Diminta Mengedepankan Sisi Humanis saat Atur Kedisplinan Warga

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 28 Mei 2020
Polri-TNI Diminta Mengedepankan Sisi Humanis saat Atur Kedisplinan Warga

Prajurit TNI. Foto: Net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mengingatkan aparat kepolisian yang dikerahkan untuk membantu adaptasi new normal untuk mengedepankan pendekatan humanis.

Herman berharap kehadiran aparat kepolisian secara fisik bisa mempercepat tumbuhnya sikap disiplin masyarakat saat beraktivitas.

Baca Juga

DPR Ingatkan Protokol New Normal Jangan Sampai Bikin Bingung Rakyat

"Tujuannya tak lain supaya masyarakat bisa segera betul-betul berdisiplin menerapkan pola pencegahan penyebaran Covid-19 sehingga kurva virus Corona bisa segera menurun," kata Herman Hery melalui keterangan kepada wartawan, Kamis (28/5).

Herman mengatakan Polri harus cermat dalam mengatur kebutuhan personel yang diterjunkan untuk membantu persiapan new normal. Begitupun dengan kebutuhan petugas yang dikerahkan ke lapangan, mesti betul-betul dicukupi.

Komisi III DPR,
Ketua Komisi III DPR, Herman Herry. Foto: ANTARA

Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa aparat Kepolisian yang bertugas di lapangan mungkin akan menghadapi berbagai reaksi dari masyarakat. Walau begitu, Herman meminta aparat kepolisian tidak terpancing.

"Bagaimana pun reaksi dari masyarakat, petugas kepolisian harus tetap berpegang pada profesionalisme. Petugas yang diturunkan ke lapangan harus betul-betul mencamkan bahwa fungsi mereka kali ini fokus pada fungsi edukasi," jelas pria asal NTT ini.

Menurut dia, dalam tugasnya di lapangan, aparat kepolisian sebaiknya mengingatkan dengan baik terhadap warga yang tidak mengenakan masker. Aparat juga mengawasi fasilitas publik agar orang yang berada di dalamnya tidak melebihi kapasitas aman.

Baca Juga

Ini Sikap PDIP Soal Kebijakan 'New Normal' Presiden Jokowi

"Atur antrean agar sesuai prinsip jaga jarak aman, serta memberi edukasi kepada warga soal pentingnya disiplin menerapkan protokol kesehatan," tuturnya.

Presiden Joko Widodo memutuskan akan menerjunkan anggota Polri dan TNI di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Bakal ada 340 ribu anggota Polri dan TNI dalam persiapan normal baru. (Knu)

#DPR RI #TNI-Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menggelar safari politik ke partai non-parlemen saat masa reses untuk menghimpun masukan terkait revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Dasco Pimpin Safari Politik ke Partai Non-Parlemen, Serap Masukan Revisi UU Pemilu
Indonesia
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Tak boleh ada kompromi dalam penegakan hukum para pelaku.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
DPR Serukan Hukuman Berat bagi Bandar Narkoba Pembunuh Polisi, tak Ada Toleransi
Indonesia
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pengembangan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang harus dihormati.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
DPR soal Rencana KPK Panggil Menhut: Tak Boleh Ada Keistimewaan karena Jabatan
Indonesia
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Kenaikan sejumlah komponen biaya di Indonesia maupun Arab Saudi menjadi faktor utama yang berpotensi mendorong naiknya ongkos penyelenggaraan ibadah haji.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Komisi VIII DPR Prediksi Ongkos Haji 2027 Berpotensi Naik, Minta Pemerintah Cari Celah Efisiensi
Indonesia
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Anggota Komisi II DPR RI menyoroti perlunya pembenahan mentalitas aparatur negara.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
OTT KPK Jerat 2 Bupati Beruntun, PDIP: Bukti Pencegahan Korupsi Masih Lemah
Indonesia
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
LGBT memang sudah menjadi ancaman nonmiliter dan menjadi tantangan bagi masa depan bangsa.
Frengky Aruan - Minggu, 05 Juli 2026
Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025, DPR: Cegah Penyebaran LGBT
Indonesia
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Peristiwa ini menunjukkan ancaman terhadap keamanan masyarakat masih nyata dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dwi Astarini - Sabtu, 04 Juli 2026
DPR Soroti Kondisi Keamanan di Papua, Percaya TNI/ Polri Bisa Pulihkan Situasi
Indonesia
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
DPR meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil setelah pilot Associated Mission Aviation (AMA) tewas dalam serangan di Yahukimo, Papua Pegunungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
Pilot Sipil Tewas dalam Serangan di Yahukimo, DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil Papua
Indonesia
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Pemerintah perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
DPR Desak Evaluasi Aturan Pajak JHT agar tidak Membebani Pekerja
Indonesia
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Komisi V DPR akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut agar benar-benar diterapkan sesuai keputusan pemerintah. 

Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Komisi Ojol Dipatok Maksimal 8 Persen, DPR Desak Pemerintah Susun Payung Hukum Permanen
Bagikan