Polri Dirikan Pos Pantau untuk Kurangi Macet

Aang SunadjiAang Sunadji - Rabu, 01 April 2015
Polri Dirikan Pos Pantau untuk Kurangi Macet

Ilustrasi Operasi Simpatik Jaya (Foto Antara/Rivan Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan- Kemacetan jalan di lalu lintas Jakarta Raya memang tidak bisa dimungkiri. Namun untuk meminimalkan hal tersebut, Polda Metro Jaya mempunyai trik khususnya.

Polda Metro Jaya (PMJ) akan mendirikan pos pantau di titik-titik tertentu. Kanalisasi pada jalan arteri untuk roda dua juga sangat memegaruhi pengguna jalan, tertib. (Baca: 1 April akan Ada Razia Besar-besaran)

"Kanalisasi ini kita lakukan hanya di jalan-jalan arteri. Kanalisasi adalah pemisahan antara roda dua dengan pengguna jalan lainnya, roda empat dan lain sebagainya. Untuk kendaraan roda dua akan melintas disebelah kiri dan kendaraan roda empat atau kendaraan besar disebelah kanan sesuai kanalisasi jalan yang sudah disiapkan oleh para pengatur lalu lintas," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Unggung Cahyono kepada awak media di Mapolda Jakarta, Rabu (1/4). (Baca: Operasi Simpatik Jaya hanya Tertibkan bukan Tilang)

Berdasarkan pantauan merahputih.com di lokasi, Polri disibukkan dengan persiapan KAA. Karena pagar-pagar MRT sudah dirapikan. Berbeda dengan kemarin, yang masih sembrawut sepanjang jalur.

"Inilah yang kami lakukan. Ini sudah kesepakatan antara Gubernur, Pangdam dan Kapolda. Kami tidak boleh menyerah supaya anggota bergerak tidak ada yang berhenti seperti di Blok M. Kalo ada pos pantau dia akan berjalan, seperti juga di dekat stasiun Sudirman," tutupnya. (gms).

#Polri #Operasi Simpatik Jaya
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - 36 menit lalu
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - 1 jam, 26 menit lalu
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Mahfud MD menilai Perkap Polri Nomor 10 Tahun 2025 tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UU Polri serta Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Perkap Polri 10/2025 Dikritik Mahfud MD, Dinilai Langgar Putusan MK
Indonesia
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 sebagai langkah konstitusional menindaklanjuti Putusan MK.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 13 Desember 2025
Komisi III DPR: Perkap Polri 10/2025 Jawab Kekaburan Norma Penugasan Anggota Polri
Indonesia
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Dankodiklat TNI membuka Tarkorna XV. Pada acara ini, GM FKPPI meluncurkan transformasi berbasis AI.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Dankodiklat TNI Buka Tarkorna XV, GM FKPPI Luncurkan Transformasi Berbasis AI
Indonesia
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Pihaknya tidak menarik biaya sepeser pun untuk proses tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
RS Polri Serahkan 7 Jenazah Korban Kebakaran Toko Drone ke Keluarga
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra apresiasi KPK, Kejagung, dan Polri. Ia beri catatan soal kriminalisasi bisnis dan implementasi KUHAP baru 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Peringati Hakordia 2025, Komisi III DPR Beri Catatan untuk Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Bareskrim Polri menyelidiki dugaan pembalakan liar dan pembukaan lahan di hulu Sungai Tamiang, Aceh, yang diduga terkait kerusakan lahan pemicu bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Desember 2025
Bareskrim Fokus Usut Sumber Kayu Ilegal Logging yang Terseret Banjir di Sungai Tamiang
Indonesia
Polda Riau Kirim Cool Storage Premium Demi Lancarnya Proses DVI di Lubuk Pasung
Penyerahan peti jenazah secara simbolis dilakukan oleh Wakapolda Riau Brigjen Adrianto Jossy Kusumo
Angga Yudha Pratama - Minggu, 07 Desember 2025
Polda Riau Kirim Cool Storage Premium Demi Lancarnya Proses DVI di Lubuk Pasung
Bagikan