Polri Perkuat Kapasitas Personel Hadapi Kejahatan Love Scamming Berbasis AI

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Polri Perkuat Kapasitas Personel Hadapi Kejahatan Love Scamming Berbasis AI

Diskusi Ancaman Love Scamming. (Foto: MerahPutih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri meningkatkan kapasitas personel untuk menghadapi maraknya kejahatan love scamming, yakni modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara dan kedekatan emosional korban.

Kejahatan ini dinilai semakin berbahaya karena didukung perkembangan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (AI), deepfake, serta berbagai teknik social engineering.

Penguatan tersebut menjadi fokus dalam Dialog Penguatan Internal Polri ke-2 bertema Transformasi Penanganan Tindak Pidana Love Scamming dalam Penguatan Kapasitas Polri Menghadapi Modus Kejahatan Digital yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa (4/8).

Baca juga:

Love Scam Jadi Modus Penipuan Keuangan Yang Kian Marak di Indonesia

Polri: Love Scamming Berkembang Jadi Kejahatan Lintas Negara

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan love scamming kini telah berkembang menjadi salah satu ancaman serius di ruang digital.

Menurutnya, pelaku tidak hanya menipu korban untuk memperoleh uang, tetapi juga melakukan pemerasan, eksploitasi seksual, hingga terlibat dalam jaringan kejahatan lintas negara.

Love scamming tidak lagi sekadar menjadi bentuk penipuan konvensional, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan yang memanfaatkan hubungan emosional untuk melakukan penipuan, pemerasan, eksploitasi seksual, hingga tindak pidana lintas negara,

Karo Penmas Divhumas Polri, Trunoyudo Wisnu Andiko.

Ia menjelaskan, pelaku umumnya membangun kedekatan dengan korban melalui media sosial, aplikasi perpesanan, maupun platform kencan daring.

Setelah korban percaya dan memiliki ikatan emosional, pelaku mulai melancarkan aksinya dengan meminta uang, melakukan pemerasan menggunakan foto atau video pribadi, hingga mengeksploitasi korban.

Trunoyudo menilai perkembangan teknologi membuat modus love scamming semakin sulit dikenali.

Karena itu, Polri terus memperkuat kemampuan penyelidikan, penyidikan berbasis forensik digital, serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam maupun luar negeri.

Love Scamming Dianggap Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Elektronik

Dalam forum tersebut, Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Sinta menegaskan bahwa love scamming yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender elektronik bukan lagi sekadar penipuan biasa.

Menurutnya, kejahatan ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap emosi, kepercayaan, dan kerentanan korban.

Penanganannya juga telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Baca juga:

Love Scam di Indonesia Dilakukan WNA Tiongkok Berlokasi di Tangerang

Komnas Perempuan: Korban Butuh Perlindungan dan Pemulihan

Asisten Koordinator Resource Center Komnas Perempuan Robby Kurniawan mengatakan korban love scamming tidak hanya membutuhkan proses penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlindungan serta pemulihan.

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, laporan kekerasan berbasis gender online terus mengalami peningkatan.

Kasus yang dilaporkan meliputi pelecehan seksual siber, ancaman daring, eksploitasi seksual, hingga penyebaran konten yang merusak reputasi korban.

Psikolog Minta Masyarakat Tingkatkan Literasi Digital

Sementara itu, Psikolog Klinis Forensik Dra. A. Kasandra Putranto menilai literasi digital menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah love scamming.

Ia mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap orang yang baru dikenal di dunia maya, terutama jika mulai meminta data pribadi, foto intim, maupun bantuan keuangan dengan berbagai alasan.

Melalui penguatan kapasitas ini, Polri berharap mampu meningkatkan kemampuan personel dalam mengungkap kasus love scamming, melindungi korban, serta mengantisipasi munculnya berbagai modus baru kejahatan digital yang terus berkembang. (Knu)

#Penipuan #Penipuan Online #Komnas Perempuan #Kejahatan Siber #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Indonesia
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Evaluasi terhadap empat personel tersebut merupakan kebijakan pemimpin Polri sebagai respons atas peristiwa yang terjadi di Sukoharjo.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Kapolres Sukoharjo Dicopot, Polda Jateng Tegaskan Evaluasi Penanganan di Ponpes
Indonesia
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui perangkat vape.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
DPR Apresiasi Polri Larang Personel Gunakan Vape, Polisi Harus Jadi Teladan
Indonesia
Polri Waspadai Vape Jadi Media Peredaran Narkotika Cair, Etomidate Disorot
Perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Polri Waspadai Vape Jadi Media Peredaran Narkotika Cair, Etomidate Disorot
Indonesia
Polri Terbitkan Larangan Vape untuk Seluruh Anggota, Berlaku hingga Luar Kantor
Polri kini menerbitkan aturan larangan penggunaan vape terhadap seluruh anggotanya. Aturan ini juga berlaku di luar kantor.
Soffi Amira - Senin, 02 November 2026
Polri Terbitkan Larangan Vape untuk Seluruh Anggota, Berlaku hingga Luar Kantor
Bagikan