Polri dan Komnas HAM Susun Buku Saku untuk Anggota

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 17 Februari 2020
Polri dan Komnas HAM Susun Buku Saku untuk Anggota

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kiri) bersama Kapolri Jenderal Idham Azis (tengah) dan komisioner Komnas HAM Amiruddin. (Foto: MP/Kanugrahan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mendatangi kantor pimpinan Komnas HAM untuk membahas penyusunan buku saku berisi pedoman operasional terkait HAM.

Idham tampak didampingi pejabat kepolisian seperti Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto dan Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur Muhammad Thariq.

Baca Juga:

Setara Ragukan Komitmen Jokowi Tegakkan HAM dan Berantas Intoleransi

Idham mengatakan, nantinya ada buku yang disusun bersama Polri dan Komnas HAM yang akan dibagikan kepada seluruh anggota-anggota yang berada pada dinas operasional, seperti Brimob, Sabhara, lalu lintas, dan lain-lain.

"Supaya bisa menjadi pedoman kepolisian dalam bertugas," kata Idham di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/2).

Karopenmas Polri Brigjen Argo Yuwono mengatakan, bukan perkara mudah menjaga dan memastikan 450 ribu anggota Polri di Indonesia untuk tidak melanggar HAM.

Argo berujar, kehadiran buku saku sangat penting sebagai pedoman bagi seluruh anggota Polri.

"Ya tentunya, intinya bahwa anggota di lapangan (agar) memahamilah, lebih paham, lebih mengetahui," kata Argo.

Kapolri Jenderal Idham Azis (tengah). (Foto: MP/Kanugrahan)
Kapolri Jenderal Idham Azis (kiri). (Foto: MP/Kanugrahan)

Sementara itu, komisioner Komnas HAM Amiruddin menuturkan, pertemuan tersebut membicarakan penerapan prinsip HAM dalam kerja Polri. Namun, katanya, kedua pihak tidak membahas satu kasus secara spesifik.

Amir mengatakan, buku tersebut akan berisi pedoman bagi anggota Polri agar lebih menerapkan prinsip HAM saat berhadapan dengan masyarakat.

"Pedoman tentang perilaku aparat dalam menghadapi masyarakat, apakah demontrasi, apakah dengan problem-problem yang muncul dengan masyarakat, sehingga polisinya semakin ramah dengan HAM dalam pendekatan operasional mereka dan penegakan hukum," tutur Amir di lokasi yang sama.

Baca Juga:

Jokowi Dikritik Telah Gadaikan Komitmen HAM Demi Ekonomi

Buku saku ini dirasa penting karena Polri merupakan garda terdepan penegakan hukum di masyarakat.

Dalam tugas penegakan hukum, Polri kerap dihadapkan pada masalah HAM. Mulai dari penanganan aksi massa yang berujung kekerasan pada peserta aksi, hingga kekerasan terhadap jurnalis yang bertugas di lapangan dan kerap bersingungan dengan anggota.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berharap buku ini bisa memberikan panduan lebih komplet kepada Polri.

"Kepolisian RI menjadi pilar yang sangat penting untuk penegakan hukum di negeri kita, tapi sekaligus jadi pilar yang sangat penting untuk membangun demokrasi. Karena itu Komnas selalu berkeinginan kuat bersama-sama Polri untuk menegakkan hukum dan tentu saja dengan standar HAM," kata Taufan Damanik. (Knu)

Baca Juga:

Kritik Usul Komnas HAM, Bekas Menteri Era Gus Dur Tegaskan Eks ISIS Bukan WNI

#Komnas HAM #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Bagikan