Politisi PKS dan Gerindra Kritik Luhut yang Ancam Bongkar Dosa Amien Rais
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
MerahPutih.com - Luhut Binsar Panjaitan mengancam membongkar dosa-dosa Amien Rais karena dianggap telah mengkritik pemerintah secara berlebihan.
"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?," kata Luhut
Tetapi, pernyataan Menko Maritim tersebut mendapatkan kritikan tajam dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera melalui akun Twitter pribadinya @MardaniAliSera.
"Jaman digital begini kenapa demokrasi anti kritik?.
Pak Amien mengkritik kebijakan pemerintah dengan data yang ada, maka sah dan wajar. Kemudian beliau diancam akan dicari-cari dosanya.
Sungguh itu bukan tindakan bijak pemerintah," tulis Mardani.
Jaman digital begini kenapa demokrasi anti kritik?.
— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) March 20, 2018
Pak Amien mengkritik kebijakan pemerintah dengan data yang ada, maka sah dan wajar.
Kemudian beliau diancam akan dicari-cari dosanya. Sungguh itu bukan tindakan bijak pemerintah.
Senada dengan Mardani Ali Sera, anggota dewan pembina DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, juga melayangkan sindiran kepada Luhut terkait ancaman kepada Amies Rais.
Ia meminta kepada Luhut agar tidak warnai pesta demokrasi dengan intimidasi dan arogansi kekuasaan dan lebih mengedepankan cara-cara kesatria.
"Tahun politik baru awal sdh ada ancaman cari dosa. Ayo kedepankan cara2 kesatria, jangan warnai pesta demokrasi dengan intimidasi dan arogansi kekuasaan," kicau Habiburokhman di akun Twitter pribadinya. (*)
Tahun politik baru awal sdh ada ancaman cari dosa. Ayo kedepankan cara2 kesatria, jangan warnai pesta demokrasi dengan intimidasi dan arogansi kekuasaan.
— Habiburokhman (@habiburokhman) March 20, 2018
Bagikan
Berita Terkait
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Habiburokhman Luruskan Isu KUHP Baru, Tegaskan Tak Ada Pemidanaan Sewenang-wenang
KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Ketua Komisi III DPR: Tonggak Bersejarah Reformasi Hukum Indonesia
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Habiburokhman tak Masalah Anggota Polri Bertugas di Instansi Lain, Selama Sesuai Fungsi Kepolisian
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Tanggapi Ramai Hoaks KUHAP, Ketua Komisi III DPR Tegaskan Tugasnya untuk Meluruskan
Ketua Komisi III DPR RI Klarifikasi Sejumlah Pasal RKUHAP yang Tuai Kritik Publik
Ketua Komisi III Singgung Keaslian Ijazah 7 Calon Anggota KY yang Diserahkan Pansel