Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Rencana Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral mewacanakan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi Premium dan non subsidi Pertalite menuai kritik dari legislator Senayan.
Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak mendesak Pertamina membatalkan rencana tersebut. Kebijakan tersebut tidak tepat dilakukan di tengah kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat yang masih terpuruk.
Baca Juga:
Premium Boleh Saja Dihapus, Tapi Pemerintah Harus Turunkan Harga Pertalite
"Apalagi, dari proporsi konsumsi BBM berdasarkan jenisnya, konsumsi Premium saat ini tidak banyak. Dan memang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang memang hanya mampu membeli BBM murah seperti tukang ojek, pengemudi angkutan kota, dan kelompok usaha skala mikro yang sedang memulihkan usahanya," kata Amin kepada wartawan, Kamis, (30/12).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, jika ada penyalahgunaan penggunaan oleh konsumen di luar kelompok bawah, maka yang harus dilakukan adalah pengaturan dan pengawasan yang ketat.
"Bukan menghapus sama sekali, karena ketersediaanya masih dibutuhkan masyarakat," imbuhnya.
Lagi pula, kata Amin, tingkat konsumsi bensin Premium selama ini tidak besar. Berdasarakan data Pertamina, tahun 2020 lalu, secara nasional konsumsinya rata-rata hanya 23,9 ribu kiloliter per hari.
Amin juga tidak sepakat Pertalite dihapuskan. Agar ramah lingkungan, ia menyarankan Pertamina bisa menaikkan angka oktannya dari 90 ke 91 sesuai ambang batas ideal BBM sesuai standar Euro4.
"Jadi harganya masih dibawah harga jenis Pertamax, agar lebih terjangkau masyarakat kelas menengah bawah," ujarnya.
Namun, menurut Amin, akar masalahnya bukan sekedar pada jenis BBM. Jika ingin menurunkan pencemaran udara, yang harus diperbaiki adalah transportasi publik agar nyaman dan aman.
"Agar penggunaan kendaraan pribadi akan jauh berkurang," tegas dia.
Amin meminta, pemerintah membuktikan kampanye transportasi publik yang nyaman dan juga penggunaan kendaraan listrik itu benar serius bukan live services.
"Selain itu, pemerintah diminta menciptakan iklim yang membuat masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat. Jika ingin mengurangi pencemaran lingkungan, seharusnya menyelesaikan akar persoalannya, bukan kebijakan tambal sulam," katanya.
Amin menegaskan pentingnya menyediakan layanan transportasi publik yang memadai dan terkoneksi dengan kawasan industri dan perkantoran.
"Hal itu untuk mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal," katanya.
Amin mengatakan, tingginya pencemaran udara tinggi tidak hanya disebabkan oleh sektor tranportasi. Namun juga sektor industri dan pembangkit listrik yang ada saat ini masih jauh dari kata ramah lingkungan.
"Secara teknologi, saat ini sudah tersedia pembangkit listrik biomassa yang memanfaatkan limbah biomassa. Secara bertahap PLTU Batubara harus memanfaatkan teknologi co-firing dengan memanfaatkan," katanya. (Pon)
Baca Juga:
Catatan Legislator Golkar Terkait Penghapusan Premium dan Pertalite
