Politikus Herman Herry Terpilih Sebagai Ketua Umum DPP HNSI

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 04 November 2023
Politikus Herman Herry Terpilih Sebagai Ketua Umum DPP HNSI

Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI periode 2023-2028.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Musyawarah Nasional Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) VIII secara aklamasi menetapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Herman Herry sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP HNSI periode 2023-2028.

Sebanyak 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HNSI secara bulat mendukung Herman Herry untuk memimpin HNSI lima tahun ke depan.

Baca Juga:

Jutaan Nelayan Tantang Para Capres Tuntaskan Masalah Mafia Kelautan

Penetapan Herman Herry sebagai Ketum HNSI, Munas VIII HNSI 2023 juga sekaligus menerima laporan pertanggungjawaban pengurus HNSI periode 2018-2023.

"Setelah mendengar dari 34 DPD HNSI dan seluruh pengurus DPC dan berdasarkan dokumen para pengurus DPD, apakah peserta setuju pimpinan HNSI periode 2023-2028 adalah Bapak Herman Herry," tanya pimpinan sidang, di Hotel Harris Sunset Road, Denpasar, Bali, Jumat (3/11).

"Setuju, HNSI Jaya," jawab seluruh peserta Munas VIII HNSI dengan riuh.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menetapkan Munas VIII HNSI masa bakti 2023-2028 mengesahkan Herman Herry sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi untuk masa bakti 2023-2028,” lanjut pimpinan sidang.

Selanjutnya, Herman Herry selaku Ketum HNSI terpilih periode 2023-2028 diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Pada kesempatan itu, Herman Herry menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pengurus HNSI di tanah air.

"Ini hal yang membanggakan, tapi sekaligus ini menjadi beban dan tanggung jawab. Saat diputuskan tadi oleh pimpinan sidang, saya berdoa kepada Tuhan semoga saya diberi kemampuan untuk bisa memikul amanah ini," kata Herman Herry.

Putra asal Nusa Tenggara Timur itu mengatakan, akan berkomitmen untuk berjuang bersama pengurus pusat dan daerah HNSI demi kesejahteraan nelayan di tanah air.

"Saya diberi tanggung jawab dan tugas utama saya adalah untuk mensejahterakan nelayan di seluruh Indonesia," tegasnya.

Herman Herry menyadari, amanah memimpin HNSI merupakan tantangan baru baginya. Bagaimana tidak, amanah memimpin HNSI tanpa ada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang, namun tanggung jawab sosial yang cukup berat untuk mensejahterakan nelayan.

"Ini adalah sebuah pengabdian baru bagi saya. Oleh sebab itu saya siap menyerahkan jiwa dan raga saya untuk kesejahteraan seluruh nelayan di Indonesia," ungkapnya. (Pon)

Baca Juga:

Indonesia Segera Pulangkan Nelayan Sri Lanka

#Hari Nelayan Nasional #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan