Politikus Golkar Harap Semua Pihak Legowo Terima Putusan MK
Ikhsan Aryo Digdo - Selasa, 23 April 2024
Sidang pembacaan putusan MK atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024 di gedung MK, Jakarta, Senin (22/4). (Foto: MerahPutih.com/Ponco)
MerahPutih.com - Politukus Partai Golkar Puteri Komarudin berharap semua pihak legowo dan berbesar hati menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024.
Hal tersebut disampaikan Puteri menanggapi putusan MK yang menolak seluruh gugatan paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Baca juga:
“Kami berharap semua pihak bisa legowo dan berbesar hati menerima putusan ini,” kata Puteri dalam keterangannya, Selasa (23/4).
Puteri juga mengajak semua pihak untuk mendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjalankan program kerjanya lima tahun ke depan.
“Mari kita dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjalankan segala program kerjanya,” ujarnya.
Baca juga:
Hormati Putusan MK, Nasdem Buka Peluang Merapat ke Prabowo-Gibran
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan semua pihak pentingnya menjaga kerukunan, dan persatuan guna mencapai visi Indonesia maju.
“Keputusan MK ini telah menunjukkan bahwa pemilu tetap berkualitas dan berintegritas,” imbuhnya.
Lebih lanjut Puteri menilai, putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2024 semakin memperkuat legitimasi kemenangan Prabowo-Gibran.
“Kami juga mengapresiasi MK yang telah menjalankan tugas dengan baik, adil, objektif, dan bebas dari segala bentuk intervensi maupun tekanan,” tutup Puteri. (pon)
Baca juga:
Gugatan Ditolak, Ganjar Soroti Dissenting Opinion 3 Hakim MK
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK Tolak Rakyat Berhentikan Anggota DPR yang Nyeleneh, PAW Tetap Jadi Monopoli Partai Politik
HGU 190 Tahun Dibatalkan, Basuki Hadimuljono Tegaskan Putusan MK tak Ganggu Kepastian Investasi di IKN
Iwakum Nilai Kesaksian Pemerintah Justru Ungkap Kelemahan Pasal 8 UU Pers
MK Batalkan HGU 190 Tahun, Nusron Wahid: Kita Ikuti Keputusan Hukum
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Mahasiswa Uji Materi UU MD3, Ketua Baleg DPR: Bagian dari Dinamika Demokrasi
Patuhi Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono Dari Kementerian UMKM
Kemenaker Tunda Pengumuman Upah Minimum 2026, Aturan Baru Masih Dibahas
PDIP Ingatkan Risiko Konflik Horizontal jika Wewenang Pemecatan Anggota DPR Diberikan kepada Publik