Politikus Demokrat Nilai Anji dan Hadi Pranoto Tak Perlu Diproses Hukum

MerahPutih.com - Pelaporan terhadap musisi Erdian Anji Prihartanto dan Hadi Pranoto gegara ramuan penyembuh COVID-19 dinilai tak perlu. Pasalnya, yang dilakukan keduanya memberikan alternatif ke masyarakat soal minuman penguat tubuh.

Politisi Partai Demokrat Andi Arief menilai bahwa sikap main lapor polisi Muannas Alaidid itu berlebihan.

Baca Juga:

Buntut Video Viral Anji, Masyarakat Diminta Tak Asal Percaya Obat COVID-19

“Menurut saya pelaporan Muanas terhadap penyanyi Anji terlalu berlebihan,” kata Andi Arief dalam keteranganya yang dikutip di Jakarta, Kamis (6/8).

Jika hanya alasan promosi obat herbal yang diklaim Hadi Pranoto sebagai obat penyembuh COVID-19, seharusnya orang yang juga mengklaim obat yang bisa menyembuhkan corona sebelumnya pun dilaporkannya pula.

“Kalau alasannya karena ada niat promosi obat herbal, apakah rakyat harus mengadukan Pak Jokowi yang promosi obat malaria?” ujarnya.

Kemudian, Muannas juga dinilai Andi Arief terlalu percaya diri soal obat tertentu apakah benar-benar bisa membantu mengobati COVID-19 atau tidak.

“Muanas merasa paling tahu soal obat COVID-19 sehingga mengadukan penyanyi Anji. Pertanyaan saya, memangnya (Muannas) tahu obat COVID-19 saat ini,” ucapnya.

Bagi Andi Arief, persoalan Anji sudah bisa diselesaikan dan Anji sudah minta maaf. Walaupun secara pribadi pun, ia kurang sependapat dengan sikap Anji tersebut.

“Saya belum tentu setuju dengan Anji. Tapi dia sudah minta maaf,” tandasnya.

Perlu diketahui, Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid melaporkan musisi Anji ke Polda Metro Jaya.

Muannas mengatakan, akibat konten YouTube Anji yang berjudul “Bisa Kembali Normal? Obat Covid-19 Sudah Ditemukan!!” di kanal YouTube dunia MANJI telah menjadi polemik dan dinilai meresahkan masyarakat. Walaupun saat ini video tersebut sudah dihapus oleh pihak YouTube.

Baca Juga:

Polisi Ungkap Lokasi Wawancara Anji dengan Hadi Pranoto

Muannas menegaskan Anji harus membuktikan tentang opini publik yang berkembang di masyarakat tersebut dengan melaporkannya ke jalur hukum.

“Kalau dia enggak bisa membuktikan, maka dianggap penyebar berita bohong,” kata Muannas kepada wartawan.

“Kami khawatir saja kalau enggak dilaporkan, ini dianggap bukan persoalan besar dan tidak ditindaklanjuti,” tegas Muannas.

Adapun, nomor laporan tersebut yakni LP/4538/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tertanda tanggal 3 Agustus 2020. Pasal yang disangkakan yakni Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 15A UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atau Pasal 11 dan 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. (Knu)

Baca Juga:

Sederet Pasal yang Bisa Digunakan Polisi Jerat Anji dan Hadi Pranoto