Politikus Demokrat Curigai Ada Elemen Yang Ngotot Tunda Pemilu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Desember 2022
Politikus Demokrat Curigai Ada Elemen Yang Ngotot Tunda Pemilu

Presiden Joko widodo. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo soal peninjauan kembali Pemilu 2024 menuai polemik.

Wasekjen Demokrat Irwan mencurigai, adanya pihak-pihak yang melakukan upaya tersebut agar terealisasi.

Baca Juga:

Bawaslu Akui Ada Dana Siluman Saat Pemilu

"Banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan Presiden," ujar Irwan lewat keterangannya kepada wartawan, Minggu (11/12).

Menurut dia, upaya tersebut merupakan langkah yang menciderai demokrasi di Indonesia. Apalagi, jika upaya tersebut hanya dilakukan demi mempertahankan kekuasaan, yang dinilainya sebagai sesuatu yang mengkhianati konsensus reformasi.

"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," ujar Irwan.

Partai Demokrat berharap Ketua DPR Puan Maharani menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara menyampaikan pernyataan perpanjang masa jabatan presiden.

"Kita percaya dan menaruh harapan besar Mba Puan selaku Ketua DPR tak akan mudah ditekan dan ikut-ikutan mendukung perpanjangan masa jabatan ini," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Kamhar Lakumani.

Meski tak lantang dengan pernyataan tersebut, kata ia, wajib dicurigai kalau wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah operasi politik penguasa.

"Sebab, wacana itu terus digulirkan aktor-aktor yang berada di lingkaran penguasa," katanya.

Selain itu, dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode. Selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan.

"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat azas, jangan menjadi Malinkundang reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat: Sebaiknya Para Penghamba Kekuasaan Hentikan Wacana Tunda Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - 40 menit lalu
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 45 menit lalu
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Bagikan