Politikus Demokrat Curigai Ada Elemen Yang Ngotot Tunda Pemilu
Presiden Joko widodo. (Foto: Antara)
Merahputih.com - Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo soal peninjauan kembali Pemilu 2024 menuai polemik.
Wasekjen Demokrat Irwan mencurigai, adanya pihak-pihak yang melakukan upaya tersebut agar terealisasi.
Baca Juga:
Bawaslu Akui Ada Dana Siluman Saat Pemilu
"Banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan Presiden," ujar Irwan lewat keterangannya kepada wartawan, Minggu (11/12).
Menurut dia, upaya tersebut merupakan langkah yang menciderai demokrasi di Indonesia. Apalagi, jika upaya tersebut hanya dilakukan demi mempertahankan kekuasaan, yang dinilainya sebagai sesuatu yang mengkhianati konsensus reformasi.
"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," ujar Irwan.
Partai Demokrat berharap Ketua DPR Puan Maharani menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara menyampaikan pernyataan perpanjang masa jabatan presiden.
"Kita percaya dan menaruh harapan besar Mba Puan selaku Ketua DPR tak akan mudah ditekan dan ikut-ikutan mendukung perpanjangan masa jabatan ini," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Kamhar Lakumani.
Meski tak lantang dengan pernyataan tersebut, kata ia, wajib dicurigai kalau wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah operasi politik penguasa.
"Sebab, wacana itu terus digulirkan aktor-aktor yang berada di lingkaran penguasa," katanya.
Selain itu, dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode. Selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan.
"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat azas, jangan menjadi Malinkundang reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya," ujarnya. (Knu)
Baca Juga:
Demokrat: Sebaiknya Para Penghamba Kekuasaan Hentikan Wacana Tunda Pemilu 2024
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu