Politikus Demokrat Curigai Ada Elemen Yang Ngotot Tunda Pemilu

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Desember 2022
Politikus Demokrat Curigai Ada Elemen Yang Ngotot Tunda Pemilu

Presiden Joko widodo. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo soal peninjauan kembali Pemilu 2024 menuai polemik.

Wasekjen Demokrat Irwan mencurigai, adanya pihak-pihak yang melakukan upaya tersebut agar terealisasi.

Baca Juga:

Bawaslu Akui Ada Dana Siluman Saat Pemilu

"Banyak kelompok masyarakat mencurigai adanya upaya sistematis akhir-akhir ini dari elemen kekuasaan untuk melanjutkan masa jabatan Presiden," ujar Irwan lewat keterangannya kepada wartawan, Minggu (11/12).

Menurut dia, upaya tersebut merupakan langkah yang menciderai demokrasi di Indonesia. Apalagi, jika upaya tersebut hanya dilakukan demi mempertahankan kekuasaan, yang dinilainya sebagai sesuatu yang mengkhianati konsensus reformasi.

"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," ujar Irwan.

Partai Demokrat berharap Ketua DPR Puan Maharani menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Pasalnya, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara menyampaikan pernyataan perpanjang masa jabatan presiden.

"Kita percaya dan menaruh harapan besar Mba Puan selaku Ketua DPR tak akan mudah ditekan dan ikut-ikutan mendukung perpanjangan masa jabatan ini," kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Kamhar Lakumani.

Meski tak lantang dengan pernyataan tersebut, kata ia, wajib dicurigai kalau wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah operasi politik penguasa.

"Sebab, wacana itu terus digulirkan aktor-aktor yang berada di lingkaran penguasa," katanya.

Selain itu, dia menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak pernah bersungguh-sungguh akan menyelesaikan jabatan presiden hanya dua periode. Selalu mencari cara untuk melanggengkan kekuasaan.

"Kami ingatkan Pak Jokowi untuk taat azas, jangan menjadi Malinkundang reformasi dan membunuh demokrasi yang melahirkannya," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Demokrat: Sebaiknya Para Penghamba Kekuasaan Hentikan Wacana Tunda Pemilu 2024

#Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Kemenag Kabupaten Jombang menegaskan informasi mengenai aturan pakaian dinas ASN berwarna biru muda merupakan hoaks.
Dwi Astarini - Jumat, 06 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Aturan Baru, ASN Wajib Pakai Baju Biru Muda Khas Prabowo saat Kampanye Pilpres 2024
Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Bagikan