Demokrat: Sebaiknya Para Penghamba Kekuasaan Hentikan Wacana Tunda Pemilu 2024

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 09 Desember 2022
Demokrat: Sebaiknya Para Penghamba Kekuasaan Hentikan Wacana Tunda Pemilu 2024

Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho. Foto: Runi/Man

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang digulirkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo menuai reaksi, terutama wakil rakyat di parlemen.

Salah satunya datang dari Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Irwan Fecho. Menurut Irwan, pernyataan itu seolah upaya melanjutkan masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Baca Juga

PKS Nilai Pernyataan Bamsoet soal Pemilu 2024 Tidak Bijak

"Ini tentu terang-terangan mengkhianati konsensus reformasi," ucap Irwan di Jakarta, Jumat (9/12).

Ketua DPD Demokrat Kaltim itu pun meminta pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut menyetop niatan mereka. Apalagi hal tersebut sangat mencederai demokrasi Indonesia.

"Sebaiknya para penghamba kekuasaan menghentikan rencana jahat menggerogoti demokrasi Indonesia tercinta ini," lanjutnya.

Baca Juga

Bawaslu Sinkronisasi Data Sengketa Pemilu

Oleh karena itu, anggota Komisi V DPR RI itu lantas mengajak semua elemen bangsa mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir dengan mulus tanpa drama .

"Mari kita semua kawal Presiden Jokowi mengakhiri kekuasaan dengan soft landing dan meninggalkan legacy demokrasi yang baik dan diteladani pemimpin berikutnya," ujar Irwan.

Sekedar informasi, Bamsoet menyarankan semua pihak bisa memikirkan ulang penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan melihat potensi ketidakpastian sosial.

Menurutnya, melihat hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) -Ma'ruf Amin mengalami peningkatan seperti terekam dalam temuan Poltracking Indonesia November 2022.

Diketahui, sebanyak 73,2 persen responden survei Poltracking merasa puas terhadap kinerja pemerintah era Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin semua?" kata Bamsoet. (Knu)

Baca Juga

Perppu Pemilu Mendesak Segera Diterbitkan untuk Jamin Kepastian

#Partai Demokrat #Bambang Soesatyo #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Bagikan