Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru

Paetongtarn Shinawatra. (Anadolu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - MerahPutih.com- Kabinet Thailand telah menunjuk Wakil Perdana Menteri Phumtham Wechayachai sebagai pelaksana tugas perdana menteri, sehari setelah Mahkamah Konstitusi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra yang sedang ditangguhkan karena pelanggaran etika.

PM Paetongtarn digulingkan setelah pengadilan tinggi Thailand memutuskan bahwa panggilan teleponnya dengan pemimpin Kamboja Hun Sen - di mana dia mengkritik komandan Wilayah Angkatan Darat ke-2 militer di tengah ketegangan perbatasan - melanggar standar etika jabatannya.

Pengadilan telah menskorsnya dari tugas bulan lalu saat mempertimbangkan kasus tersebut. Dan pemecatan tersebut menandai gejolak terbaru dalam tatanan politik Thailand, yang telah menyaksikan bentrokan berulang antara para pemimpin terpilih dan lembaga peradilan sejak penggulingan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra pada 2006.

Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai menyatakan telah mengajukan petisi kepada Raja Maha Vajiralongkorn atau Rama X untuk membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum baru.

Baca juga:

Pengadilan Thailand Copot PM Paetongtarn Shinawatra karena Telepon dengan Pemimpin Kamboja

"Saya sudah mengajukan permohonan kepada Yang Mulia tadi malam sesuai konstitusi untuk pembubaran parlemen," kata Wechayachai dalam jumpa pers di Bangkok.

Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.

Ian menegaskan, kemungkinan Partai Rakyat yang saat ini berstatus oposisi mendukung calon dari Partai Bhumjaithai meski tetap berada di kubu oposisi. Kondisi ini, dapat melemahkan demokrasi karena berpotensi melahirkan pemerintahan minoritas.

Kekhawatirannya semakin kuat setelah Partai Rakyat, Rabu (4/9) mengumumkan dukungan kepada pemimpin Partai Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul. Sehingga mendorong dilaksanakannya pemilu baru di Thailand.

#Thailand #Raja Thailand #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Olahraga
Maskot SEA Games dan ASEAN Para Games 2025 The San Didesain Ulang, Lebih Sederhana namun Modern dan Mudah Diingat
Maskot The San sebelumnya terdiri dari tujuh karakter atau bentuk.
Frengky Aruan - Rabu, 08 Oktober 2025
Maskot SEA Games dan ASEAN Para Games 2025 The San Didesain Ulang, Lebih Sederhana namun Modern dan Mudah Diingat
Dunia
Jalan di Bangkok Ambles 50 Meter, Aktivitas Warga dan Layanan Rumah Sakit Terganggu
Lubang besar yang terbentuk akibat amblesnya tanah merobohkan dua tiang listrik dan menelan satu mobil pikap milik kepolisian.
Wisnu Cipto - Kamis, 25 September 2025
Jalan di Bangkok Ambles 50 Meter, Aktivitas Warga dan Layanan Rumah Sakit Terganggu
Dunia
Tentara Kamboja dan Thailand Bentrok di Perbatasan, Pemerintah Kedua Negara Saling Tuduh
Sebagai catatan, kedua negara tetangga di Asia Tenggara ini telah mencapai gencatan senjata pada 28 Juli
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Tentara Kamboja dan Thailand Bentrok di Perbatasan, Pemerintah Kedua Negara Saling Tuduh
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Dunia
Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tak lagi Bisa Berkelit, Mahkamah Agung Thailand Perintahkan Jalani Satu Tahun Hukuman di Penjara
Thaksin kemudian dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi selama masa pemerintahannya.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
Mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra tak lagi Bisa Berkelit, Mahkamah Agung Thailand Perintahkan Jalani Satu Tahun Hukuman di Penjara
Dunia
Anutin Charnvirakul Jadi PM Baru Thailand, Keluarga Thaksin Shinawatra Menyingkir ke Dubai
Politisi berusia 58 tahun itu memulai karir politiknya di Partai Thai Rak Thai yang didirikan eks perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 06 September 2025
Anutin Charnvirakul Jadi PM Baru Thailand, Keluarga Thaksin Shinawatra Menyingkir ke Dubai
Bagikan