Polisi Sudah Tepat Tindak Ambulans Berstiker Jupiter NasDem

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 25 Desember 2022
Polisi Sudah Tepat Tindak Ambulans Berstiker Jupiter NasDem

Anggota Komisi A DPRD DKI Jupiter, SE di Jakarta, Selasa (20/12/2022). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polisi harus mengusut perizinan penggunaan ambulans berstiker anggota DPRD DKI dari Partai NasDem Ahmad Lukman Jupiter yang digunakan tidak semestinya dan melawan arus di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12) lalu.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menilai, perlu ada aturan yang lebih detail terkait izin pemanfaatan mobil pribadi sebagai ambulans. Karena ke depan, menjelang Pemilu 2024, penggunaan label-label ambulans seperti itu akan semakin marak.

"Perizinan juga harus disertai sertifikasi pengemudi ambulans agar tidak sembarangan. Intinya memang harus diusut perizinannya," ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (24/12).

Baca Juga:

Jupiter NasDem Minta Maaf atas Aksi Sopir Ambulans Lawan Arah di Puncak

Bambang menyampaikan bahwa apa yang dilakukan petugas kepolisian terhadap ambulans berlabel politisi Partai NasDem di kawasan Puncak itu sudah benar.

"Apapun alasannya dan siapa pun penggunanya, memanfaatkan fasilitas ambulans di jalan raya bukan peruntukannya tentu adalah pembohongan yang harus ditindak,” ungkapnya.

Bambang mengatakan bahwa kasus seperti itu bukan yang pertama kali terjadi. Oleh karena itu, Bambang menyatakan, harus ada tindakan tegas dari aparat kepolisian, baik untuk pengemudinya maupun terhadap izin ambulannya.

"Jadi, sudah benar apa yang dilakukan petugas Kepolisian di lapangan itu," ungkapnya.

Seperti diketahui, Satlantas Polres Bogor menindak mobil ambulans berstiker Partai NasDem dan anggota DPRD DKI Jakarta. Mobil tersebut melawan arus di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).

Mobil ambulans dengan nomor polisi B 1489 UKP itu melawan arus lalu lintas saat sedang Operasi Lilin Lodaya Natal 2022 dan Tahun Baru (Nataru).

Kanit Turjawali Lantas Polres Bogor Ipda Ardian mengatakan, mobil ambulans datang dari arah Jakarta menuju Puncak dengan melawan arus membawa iring-iringan bus. Ambulans tersebut membunyikan sirine dan rotator saat melawan arus tepatnya di Simpang Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor.

Polisi yang tengah bertugas pun merasa aneh saat melihat ambulans melintas dengan melawan arah. Sejumlah petugas langsung menghampiri dan memberhentikan ambulans tersebut.

Saat dicek, ternyata ambulans tersebut tidak membawa pasien sakit. Petugas pun semakin curiga. Petugas kemudian bertanya ke sopir ambulans itu. Namun, sang sopir justru mengatakan bahwa ambulans sedang membawa bantuan donasi gempa.

Baca Juga:

Polri Pantau Ketat 168 Eks Napiter Soloraya

Petugas kemudian memeriksa dan menggeledah ambulans itu, ternyata mobil ambulans ini tidak membawa apa pun. Polisi akhirnya meminta sopir untuk turun dan membuka mobil ambulans.

Saat dibuka, terdapat empat orang penumpang dewasa. Di dalam ambulans itu tidak terlihat fasilitas kesehatan seperti tabung oksigen, bahkan tandu sekalipun.

"Setelah kami dalami, ternyata ambulans tersebut membawa barang untuk digunakan family gathering salah satu pengurus partai," ujar Ardian.

Petugas kepolisian pun kembali memeriksa sopir ambulans tersebut. Sang sopir akhirnya mengakui perbuatannya. Polisi menemukan printer dan barang-barang keperluan family gathering. (Asp)

Baca Juga:

Budayawan Ridwan Saidi Meninggal

#DPRD DKI Jakarta #NasDem
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas Peredaran Ilegal Tramadol
Mendorong peningkatan pengawasan secara berkala, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku dan penyalur obat ilegal.
Dwi Astarini - Minggu, 09 Agustus 2026
DPRD DKI Minta Pemkot Jakpus Serius Berantas  Peredaran Ilegal Tramadol
Indonesia
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Gedung Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muis terbakar hingga lantai 16. PSI DPRD meminta investigasi dan inventarisasi dokumen segera dilakukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 08 Agustus 2026
Gedung Bapenda DKI Terbakar, DPRD Minta Investigasi dan Pemulihan Dokumen Dipercepat
Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Bagikan