Polisi Lambat Tangani 'Akun Medsos' Kapolri, Tapi Cepat Ringkus Penyebar Hoax Penculikan Anak dan Lion Air

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 07 November 2018
Polisi Lambat Tangani 'Akun Medsos' Kapolri, Tapi Cepat Ringkus Penyebar Hoax Penculikan Anak dan Lion Air

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kedua kiri) didampingi Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri Brigjen Pol Refdi Andri (kiri). (ANTARA FOTO/Izaac Mulyawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai Mabes Polri harus segera memburu dan menangkap pembajak dan pembuat akun palsu medsos Kapolri Tito Karnavian.

"Sebab hingga kini pelaku fitnah, pembajak dan pembuat akun palsu Tito Karnavian masih bebas bergentayangan.," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangannya kepada merahputih.com, rabu (7/11).

Catatan IPW, ada tiga kasus pencemaran nama baik Tito Karnavian lewat media sosial. Pertama, kasus akun twitter palsu berlabel Fans Jenderal Drs HM Tito Karnavian MA PhD yang diikuti 1.705 pengguna Twitter dan dibuat sejak Juli 2016. Kedua, penyebar hoax surat panggilan dan pemeriksaan KPK terhadap Tito Karnavian. Ketiga, kasus IndonesiaLeaks yang memfitnah Tito Karnavian menerima aliran dana impor daging.

"Ketiga pelaku fitnah dan hoax itu masih bebas berkeliaran. Mereka belum disentuh dan ditangkap aparat kepolisian," ucapnya.

Sementara, 13 pelaku penyebar hoax penculikan anak dan jatuhnya Lion Air dengan cepat berhasil ditangkap polisi. "Jadi pertanyaan memang, kenapa jajaran kepolisian begitu lamban menangani kasus fitnah dan hoax terhadap Kapolri ini," beber Neta.

Kapolri kunjungi Polda Riau
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) mendengarkan kronologis kejadian penyerangan anggota Polisi Polda Riau ketika berkunjung ke lokasi penyerangan di Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Menjelang tahun politik ternyata cukup banyak pihak yang bermanuver untuk membuat kegaduhan. Bahkan Kapolri sebagai penanggung jawab keamanan di Indonesia menjadi sasaran orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Menurut Neta, Banyak pihak yang memojokkan Tito, di antaranya membuat akun palsu di medsos hingga ramai menjadi polemik dan perbincangan publik. Padahal, dari penelusuran IPW, Tito Karnavian tidak punya akun medsos apapun, baik twitter, facebook atau lainnya. Terakhir, sekitar tahun 2008 Tito punya facebook.

"Artinya, sejak tahun 2009 Tito tidak punya akun medsos apapun," singkatnya.

Sehubungan dengan adanya beberapa akun sosmed yang mengatasnamakannya, IPW melakukan kroscek langsung ke Kapolri Tito Karnavian dan jenderal bintang empat itu mengatakan tidak punya akun medsos lagi. Menurut Tito, sejak menjabat Kadensus Antinteror akhir tahun 2009, dia menghapus semua akun medsosnya.

"Hal itu dilakukan agar orang orang yang tidak bertanggung jawab, tidak dapat menjajaki pola hidup dan pola pikirnya. Sebab sebagai Kadensus Anti Teror dia kerap menjadi target utama teroris," pungkas Neta.

Sebab itulah, aksi pembajakan dan pembuatan akun palsu serta fitnah di medsos terhadap Tito Karnavian harus dihentikan. Mabes Polri harus segera menangkap dan memproses pelakunya secara hukum. "Tujuannya agar tidak terjadi kegaduhan yang bisa mengganggu soliditas Polri dalam menjaga keamanan di tahun politik sekarang ini," tutupnya. (asp)

#Tito Karnavian #IPW #Berita Hoax
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Ratusan Kawasan Rawan Narkoba Tumbuh di Indonesia, IPW: PR Kapolri
Pemetaan kawasan rawan narkoba dapat menjadi acuan bagi kepolisian dalam menentukan prioritas operasi, terutama di wilayah yang selama ini dikenal sebagai pusat peredaran narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 12 Oktober 2026
Ratusan Kawasan Rawan Narkoba Tumbuh di Indonesia, IPW: PR Kapolri
Indonesia
IPW Minta Kapolri Suyudi Jadikan Pemberantasan Narkoba Program 100 Hari Kerja
Kapolri perlu memerintahkan Kabareskrim dan seluruh kapolda agar meningkatkan operasi di wilayah yang selama ini dikenal sebagai pusat peredaran narkoba.
Dwi Astarini - Senin, 12 Oktober 2026
IPW Minta Kapolri Suyudi Jadikan Pemberantasan Narkoba Program 100 Hari Kerja
Indonesia
Hoaks! Komdigi Bantah Kabar Pemadaman Internet Nasional 25-27 September 2026
Komdigi membantah kabar adanya pemadaman internet nasional pada 25-27 September 2026. Kabar tersebut dipastikan hoax.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
Hoaks! Komdigi Bantah Kabar Pemadaman Internet Nasional 25-27 September 2026
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesisir Banten dan Lampung Darurat Tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Banten dan Lampung darurat tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pesisir Banten dan Lampung Darurat Tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Bagikan